AA Gym Larang Umat Islam Memilih Pemimpin Kristen Seperti Ahok

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Mubaligh kondang Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dalam salah satu ceramahnya menyampaikan bahwa umat Islam tidak boleh memilih ahok untuk menjadi pemimpin karena berbeda keyakinan.

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah ceramah saat menjawab pertanyaan jamaah terkait hubungan dengan non Muslim. Salah seorang Jamaah menanyakan kepada Aa Gym terkait orang tuanya belum memeluk Islam, apakah boleh didoakan.

Meskipun tidak boleh memilih Ahok sebagai pemimpin karena agamanya Kristen, Aa Gym menyampaikan agar para jamaah tidak boleh membenci secara berlebihan apalagi karena etnisnya Tionghoa, semua harus proposional.

Aa Gym juga menganjurkan para jamaahnya untuk mendoakan Ahok agar diberi hidayah oleh Allah dan memeluk agama Islam. Aa Gym memberikan contoh Kapolda Bali yang bersyahadat dan memeluk Islam.

Zhalim! "Ahok Telah Peralat Aparat Untuk Bungkam Warga Penentang Ahok"

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berbuat dzalim terhadap warga dengan memerintahkan aparat kepolisian untuk menangkap warga yang melakukan penolakan terhadap kehadiran Ahok di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul (26/06).

“Upaya ini merupakan pembungkaman terhadap aktivis dan gerakan rakyat melawan kebijakan Gubernur Ahok,” tegas Marlo.

Marlo menegaskan, selama ini SPRI merupakan salah satu organisasi rakyat yang paling keras melawan kebijakan pengusuran oleh Ahok di Jakarta.Secara khusus Marlo meminta Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara segera membebaskan aktivis SPRI Penjaringan, Sugiyanto alias Otoy yang ditangkap aparat kepolisian tanpa surat resmi.

Selain itu, Marlo juga mendesak aparat kepolisian untuk bersikap netral dalam menghadapi gelombang perlawanan rakyat melawan Ahok.

“Jangan sampai polisi dan hukum dijadikan alat bagi kepentingan seseorang demi kekuasaan,” tegas Marlo.

Otoy ditangkap Jumat (24/6), pukul 01.00 WIB. Otoy dijemput paksa pihak kepolisian pasca insiden bentrokan warga dengan polisi saat menolak kedatangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di RPTRA Penjaringan Indah.

TemanAhok GAGAL TOTAL! Klaim 1 Juta KTP, Baru Diverifikasi 2 KTP Saja Tidak Ada Orangnya

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Pihak TemanAhok mengklaim berhasil kumpulkan 1 JUTA KTP dukungan untuk Ahok yang saat itu sesumbar mau maju dari jalur independen.

Sebagaimana UU Pilkada yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu, untuk lolos jalur independen maka dukungan KTP akan diverifikasi secara faktual oleh KPU. Setiap KTP dukungan akan dicek satu per satu ke alamatnya, dibuktikan benar tidaknya ada orangnya, kalau orangnya ada maka akan ditanya benar tidaknya orang tersebut memberi dukungan.

Nah, sebelum KPU melakukan verifkasi (kalau benar Ahok nanti maju jalur independen), Kompas TV mencoba membuktikan dengan melakukan verifikasi faktual KTP yang dikumpulkanTeman Ahok.

Aiman dari Kompas TV dengan didampingi seorang pendiri Teman Ahok lalu melakukan verifikasi faktual dengan sampel 2 (dua) KTP yang dikumpulkan Teman Ahok... Mereka mendatangi rumah sesuai KTP yang dikumpulkan Teman Ahok...
Dan apa yang terjadi? Kedua duanya GAGAL TOTAL !!

Pada KTP pertama, orangnya tidak ada karena tidak tinggal di rumah itu. Disebutkan dia numpang KTP. Loh numpang KTP?
Lalu KTP kedua yang didatangi rumahnya... orangnya juga tidak ada.

Kata Aiman kepada Teman Ahok: "Mas ini kita baru cek 2 KTP loh, padahal katanya ada 1 juta KTP, dan dua-duanya tidak ada. Lah nanti kalau KPU yang ngecek dan kondisinya seperti ini, bagaimana?"
Teman Ahok cuma cengar cengir, "Kita juga belum bisa membayangkan".

Pantesan kalau Ahok mulai ngomong tak masalah kalau nanti maju lewat Parpol setelah dapat dukungan Golkar, padahal dulu ngotot maju independen. Lah, independen gimana kalau 2 KTP yang diverifikasi aja ternyata bodong.

(kompas tv)

Menolak Lupa, Prabowo: Saya gak rela Indonesia jadi kacung asing !!

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Kita tentu masih ingat saat kampanye pilpres 2014 antara kandidat dengannomor urut 1 dari Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Prabowo Subianto bersama pasangannya Hatta Rajasa dengan kandidat nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang saat ini menjadi Presiden yaitu Joko Widodo bersama pasangannya Jusuf Kalla.

Prabowo mengaku maju Pilpres bersama Hatta Rajasa bukan untuk kepentingan pribadi. Ia mengaku ingin Indonesia terhormat di mata bangsa lain dan bisa berdiri di kaki sendiri.

Prabowo mengaku miris dengan kondisi saat ini. Ia tidak rela orang Indonesia bekerja seperti sapi perah.

Saat itu Prabowo Subianto berjanji akan membawa kemakmuran bagi Indonesia jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2014. Ia menegaskan Indonesia tak boleh menjadi sapi perahan bangsa lain.

"Kita bertekad Indonesia tak boleh jadi sapi perahan bangsa lain. Kita gak anti asing, kita ingin bersahabat, tapi kita gak rela jadi kacung mereka," kata Prabowo dalam deklarasi pemenangan Prabowo - Hatta di Bandung, Jawa Barat.

"Kita gak rela anak-anak kita jadi tukang sapu, ibu-ibu kita jadi TKW di tempat yang jauh. Kita ingin masyarakat Indonesia mendapat kesempatan yang baik," katanya.

Sumber : merdeka

LIPI Sarankan Jokowi Mengikuti Budaya Malu Jepang ”Rela Mundur Karena Sadar Tak Mampu"

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKIJI) -
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengadopsi dua budaya dalam kepemimpinannya saat ini. Dua budaya tersebut adalah budaya malu dan budaya mundur.

Menurut Siti Zuhro, budaya ini perlu dimiliki, terutama oleh seorang pejabat yang sudah menyadari ketidakmampuannya dalam melaksanakan amanah rakyat. Hal ini pula berlaku bagi Jokowi. Setahun kepemimpinannya yang tidak menghasilkan prestasi menggembirakan dan justru kebobrokan harus segera disadari sendiri oleh Jokowi.

“Budaya malu, budaya mundur harus ditradisikan. Enggak apa-apa jika Jokowi bilang, saya rela mundur, karena saya tidak kapable. Ini ekspresi kematangan kita,” kata Siti Zuhro saat menjadi pembicara dalam Grup Diskusi Indonesia di Restoran PempeKita, di Tebet Dalam Raya Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2015) malam.

Perempuan yang akrab disapa Wiwieq ini mencontohkan Jepang, sebuah negara yang sudah mentradisikan budaya malu dan budaya mundur. “Budaya ini harus ditradisikan. Seperti di Jepang, perdana menterinya belum sebulan mundur,” ungkapnya.

Selain Siti Zuhro, hadir dalam acara yang dipimpin Bursah Zarnubi ini antara lain Budayawan Ridwan Saidi, politikus senior Golkar Ariady Achmad, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dan aktivis senior Syahganda Nainggolan.

[ts]

Mengerikan! Kivlan Zen : Tahun 2017 PKI akan Proklamirkan Republik Cina-Indonesia

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) perlu diwaspadai, untuk itu Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengadakan kajian bertema “Waspada Kebangkitan PKI Fakta dan Data” di Joglo Ar Rohmah, Bratan, Pajang, Laweyan, Solo, Senin malam (23/5/2016).

DSKS menghadirkan Mayjend. (Purn) Kivlan Zen sebagai pembicara acara tersebut, terlihat respon masyarakat sangat antusias.  Hasil pantauan Panjimas hampir 300 peserta memenuhi ruang joglo Ar Rohmah bahkan meluber sampai diluar jalan.

Kivlan Zen menceritakan sejarah sepak terjang PKI dari awal sampai terjadinya gerakan penculikan para Jendral. Bahkan lebih parah, Kivlan zen membongkar gerakan PKI masih berjalan sampai sekarang.

“Tahun 2017 mereka akan memplokamirkan Republik Cina-Indonesia, saya punya intelejen disana. Ini benar, kalau komunis bangkit mereka memulai kita lawan, siap ta, Solo ini sumbunya. Jangan kita memulai, tapi tetap waspada pasang telinga, mata kalo mereka gerak kita sambut kita lawan” tegasnya.

Turut hadir Prof. DR. dr. H. Zainal Arifin Adnan, Sp.PD ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo pada acara tersebut. Beliau menganggap umat Islam saat ini masih tidur, padahal PKI sudah bangkit.

“Ini yang kita sadarkan, semua punya kewajiban untuk hijrah dan jihad, sejarah ini dibolak-balikkan benar yang diucapkan pak jendral tadi. Sampai yang paling atas juga sampai bingung, aku melu sing endi yo” ucapnya iba.

Sementara itu Ustadz Dr. Muinudinillah Basri MA. memberikan sedikit ungkapan tentang ideologi. Keseimbangan kekuatan menurut ustadz Muin sangat penting untuk itu dirinya minta pada Mayjen Kivlan Zen tetap menjaga TNI untuk bersama umat Islam.

‘Kami dapat kesaksian di Magelang itu ada santri hafidz Quran namun yang menyembelih kyainya karena ideologinya PKI, untuk itu ideologi ini penting. Kami harapkan bapak Kivlan Zen menjaga TNI jangan sampai kemasukan PKI, menjaga TNI dar ideologi PKI” tutupnya.

 (faktamedia)

PENGHINAAN! PRIA CINA INI BERANI TAMPAR PERWIRA TNI

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
TINDAKAN TIDAK SOPAN, PRIA CINA INI BERANI TAMPAR ANGGOTA TNI PRIBUMI DI DEPAN SUPERMARKET BERASTAGI, DAN DI SAKSIKAN BANYAK WARGA. BERIKUT KRONOLOGINYA.:
BANTU SHARE YA,..

Seseorang pria keturunan cina diparkiran Supermarket Berastagi pada Senin (6/6/2016)) Malam, Nekat menampar anggota TNI, dan karena tindakannya itu Pria Cina ini segera diamankan ke Polsek Medan Baru.

Esok harinya, Anggota Danramil 01/MB dan seseorang Pabandya Kosmos Sterdam I/BB Letkol Hutagalung segera mengamankan pria keturunan Cina yang belum di ketahui jati diri aslinya ini

Peristiwa ini awalannya berawal waktu Letkol Hutagalung menginginkan memarkirkan mobilnya dilokasi Supermarket berastagi. Saat menginginkan memasukan mobilnya, mendadak saja mobil pria keturunan Cina ini segera menyerobot dengan paksanya untuk masuk kelokasi parkir Letkol Hutagalung.

Pria Keturunan Cina Menampar Anggota TNI Letkol Hutagalung yang tidak terima dengan hal semacam itu segera menyapa pria keturunan Cina itu dan menerangkan kalau letak tempat parkir itu telah duluan kepunyaannya.

Lantas Letkol Hutagalung dengan tenang menyebutkan dianya seseorang tentara, Tetapi pria keturunan cina itu jadi menantang. Mengapa rupanya tentara Ucapnya, lantas pria Cina itu segera memukul Letkol Hutagalung.

Selanjutnya diterangkan, walau memukul Letkol Hutagalung, Pria keturunan Cina ini jadi terasa dianya tidak bersalah, serta jadi tunjukkan keberaniannya dengan memanggil 3 orang anggota brimob kenalannya ke tempat.

Selang beberapa saat Anggota Brimob, Danramil Dan Babinsa segera datang ke tempat. Setelah itu pria Cina yang angkuh itu segera dibawa ke Polsek Medan Baru. Kapolsek Medan baru, Kompol Ronni Bonic sampai sekarang ini belum memberi konfirmasi apa pun tentang persoalan ini.

Dari Salah Satu keterangan Gus Bironk Pemakai Media Sosial Facebook ini mengatakan bahwa :

” Slmt mlm ijin mengemukakan pada hari Senin tgl 6 Juni 2016 kurang lebih jam 19 45 Wib sudah berlangsung pemukulan pada korban An. Letkol Hutagalung Pabandya Komsos Sterdam I/BB di halaman parkir Swalayan Berastagi yg dikerjakan oleh pengunjung Swalayan Berastagi warga Etnis Tionghua. Persoalan berlangsung lantaran tempat parkir Letkol Hutagalung diserobot oleh WNI/Pengunjung Swalayan Berastagi itu walau sebenarnya korban sdh mengemukakan itu yaitu tempat parkirnya dan juga sempat di sampaikan kalau Saya Tentara. Tetapi pelaku berkata jadi bila tentara mengapa rupanya? sembari menyerang dan memukul korban. Danramil 01/MB memperoleh informasi segera menghubungi Piket dan Babinsa Koramil 01/MB setelah itu piket beserta Danramil dan satu orang Provost Kodim 0201/BS segera turun ke TKP. Sesampainya di TKP sdh datang tiga orang disangka anggota Brimob rekan pelaku, Setelah itu Danramil menghubungi Polsek Medan Baru utk menindak lanjuti persoalan itu setelah itu pelaku beserta korban di tujukan ke Polsek Medan Baru untuk mengklarifikasi persoalan itu dan sekarang ini persoalan telah diakukan Polsek Medan Baru”. Laporan Usai Tukasnya

(kajian islami)

Dua Pelajar SMU Ditahan Polres Jakut Karena Demo Tolak-Ahok !!

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Hingga saat ini, dua anak SMU masih ditahan Polres Jakarta Utara terkait dengan aksi penolakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama di Penjaringan.

Terkait hal ini, aktivis pergerakan Ratna Sarumpaet, bersama dengan tim advokasi, akan mendatangi Kapolres. Kedatangan ini untuk mengupayakan pelepasan kedua pelajar tersebut, atau paling tidak penangguhan penahanan.

“Sore hari ini kami juga akan melapor ke Mabes atas pemukulan Ustad Herman dalam peristiwa tersebut,” jelas Ratna dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 27/6).

Ratna mengajak para aktivis lain untuk ikut serta dalam upaya-upaya ini. Sebab terlihat jelas ada kesan kuat polisi berusaha melemahkan keberanian gerakan.

“Dan itu harus dicegah, yang salah satunya dengan menunjukkan solidaritas. Menunjukkan pada Ahok bahwa kita kuat,” tegas Ratna.

(jk/rmol)

Djarot : Skandal Lahan Cengkareng Lebih Dahsyat Dari Kasus Sumber Waras !!!

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Kerugian negara akibat dugaan korupsi lahan rumah susun (rusun) Cengkareng disebut-sebut lebih dahsyat dari korupsi RS Sumber Waras.

Hal itu diungkapkan langsung oleh ‎Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Jakarta, Senin (27/6/2016).‎
"Potensi kerugian kasus pembelian lahan untuk Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat lebih besar dan lebih dahsyat dari pada kasus pembelian lahan di RS Sumber Waras," kata Djarot.‎

Karena itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proses pembelian lahan di kawasan Cengkareng Barat tersebut.
"Kami minta BPK, untuk melakukan investigasi karena diduga kuat ada permainan disitu. Potensi kerugiannya lebih besar dibandimgkan dengan pembelian lahan di RS Sumber Waras," bebernya.

Bila potensi kerugian pembelian lahan di RS Sumber Waras sebesar Rp191 miliar, maka potensi kerugian pembelian lahan di Cengkareng Barat bisa mencapai Rp648 miliar.

Pasalnya yang dibeli Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI adalah tanah milik Pemprov DKI dibawah kepemilikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.

Diharapkan, hasil audit investigasi BPK dapat rampung dalam 50 hari kedepan. Jika hasilnya terbukti ada permainan dari pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan pihak lain, maka Pemprov DKI tak akan segan-segan memberi sanksi sesuai dengan peratura hukum yang ada.
"Kalau sudah menyangkut hukum pidana, maka akan kami pidanakan. Pokoknya kami tuntut pihak yang terlibat dalam kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat ini," ujarnya.

Sebab, dia sudah berulang kali mengingatkan SKPD beserta jajarannya, jangan membeli tanah melalui perantara atau calo.
"Kami sudah bilang berkali-kali, pembelian tanah langsung kepada pemiliknya, jangan lewat calo. Akhirnya kita kecolongan deh, Pejabat Pembuat Komitmennya kecolongan karena nggak hati-hati," ungkapnya.

Sebelumnya, pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Pemprov DKI Jakarta membeli tanah milik mereka sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November tahun lalu. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat.

Harga beli itu merupakan kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya sebesar Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp6,2 juta. (ts)

[Nusanews.com]

Sangat Ambisius! Ahok: Pemprov DKI akan lakukan penggusuran besar-besaran demi proyek di ibu kota

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI ) -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penggusuran secara besar-besaran. Ahok menegaskan penggusuran itu penting dilakukan demi menjalankan proyek di ibu kota.

Namun Ahok mengatakan waktu penggusuran akan disesuaikan dengan ketersediaan Rusun. Ia optimistis pembangunan Rusun tahun ini mampu memfasilitasi relokasi warga hasil penggusuran.

Selain itu, Ahok mengakui penggusuran tahun ini jumlahnya akan bertambah. Jika pada tahun lalu tercatat Pemprov DKI melakukan penggusuran sebanyak 113 lokasi, maka pada tahun ini berjumlah 325 lokasi.
"Tergantung Rusun siap atau enggak, yang pasti makin banyak di banding tahun  lalu karena abis lebaran Rusunnya kan sudah siap banyak," katanya, Selasa (28/6).

Ahok menyebut penggusuran besar-besaran dilakukan agar program Pemprov dapat berjalan. Khususnya program penanganan banjir seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di pesisir Ibu Kota.
"Kita tahun ini besar-besaran bikiin tanggul pesisir utara banyak sekali yang harus kita pindahkan, termasuk sungai juga," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat ada 325 lokasi  rawan penggusuran di seluruh wilayah Jakarta sepanjang tahun ini. Daerah yang rawan penggusuran itu tersebar di lima wilayah Jakarta. Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur.

Diketahui, data tentang jumlah dan lokasi penggusuran tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta 2016. Adapun objek yang menjadi sasaran program penertiban tersebut cukup variatif, seperti permukiman warga, pedagang kaki lima (PKL), hingga rumah-rumah yang berada di sepanjang bantaran sungai.

[rol]

Dahlan Wattiheluw : Ahok Seperti Terlalu Gila Jabatan Gubernur DKI

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M alias Ahok diduga terlalu gila jabatan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Hal ini dikatakan oleh toko muda asal Maluku, Dahlan Watihellu di daerah Menteng, Jakarta Pusat “Ahok itu koq seperti gila jabatan Gubenur banget”. Senin, 27 Juni 2016.

Diduga gila jabatan, menurut Dahlan dari kerja tim teman Ahok yang menggumpulkan KTP dari warga DKI dengan menggunakan bayaran 30 M “saya duga Ahok dia gila jabatan Gubernur karena kerja tim teman Ahok kan dibayar. Harusnya kalau dia tidak gila jabatan dia buat teman Ahok dengan komitmen puasa dong jangan dibayar” katanya.

Lebih lanjut, tokoh muda asal Maluku ini menduga sumber dana 30 M yang digunakan teman Ahok untuk pengumpulan KTP tersebut dari hasil uang korupsi atau uang dari para cukong “ya logikanya itu uang dari mana ?. Saya menduga kalau bukan dari uang korupsi atau uangnya dari para cukong. Itu saja” tutur dia.

Dahlan menegaskan, asal-usul uang 30 M yang diberikan ke teman Ahok dalam rangka mengumpulkan KTP itu harus diusut tuntas dan transparan oleh KPK “uang 30 M yang diberikan ke teman Ahok itu harus diusut tuntas dan trasparan. Saya ingatkan ke KPK Jangan ada dusta diantara kita” tutup Dahlan.

[DW]

Kutu Loncat, Sangat Mudah Ahok Tinggalkan Relawan

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini selalu menjadikan relawan TemanAhok sebagai tameng untuk menepis isu maju pilkada lewat jalur partai politik. Pria yang akrab disapa Ahok itu berkilah tidak mau mengecewakan kelompok yang telah berjuang agar dirinya bisa maju lewat jalur independen tersebut.

Namun peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meyakini, Ahok tak akan berpikir dua kali untuk meninggalkan para relawan itu ketika tawaran yang lebih baik dari partai politik datang. Pasalnya, sepanjang karir politiknya, mantan bupati Belitung Timur itu sudah biasa berpindah-pindah kubu.

"Apa yang terjadi ke depan bisa kita lihat dari rekam je­jaknya. Dulu, Ahok meninggalkan Belitung Timur demi maju di pilgub. Kemudian, jadi anggota DPR lewat Golkar. Tahun 2012 melompat ke Gerindra demi Pilgub DKI," kata Karyono.

Kemudian, lanjutnya, tahun 2014 Ahok keluar dari Gerindra dan dilantik jadi gubernur lewat dukungan PDI Perjuangan. Sekarang, Ahok meninggalkan PDIP dan bersiap maju lewat jalur independen bermodalkan KTP yang dikumpulkan komunitas TemanAhok. "Jadi buat Ahok parpol atau relawan itu cuma alat saja, kalau tidak ber­guna ditinggalkan," jelasnya.

Apalagi, sambung Karyono, saat ini Ahok sudah memiliki kendaraan politik yakni dukun­gan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Jika diakumulasi, jumlah kursi di DPRD ketiga partai itu adalah 24 kursi. Hal itu cukup untuk mendaftarkan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang syaratnya hanya 22 kursi di DPRD.

Menurutnya, saat ini Ahok tengah mencari jalan yang mulus untuk menyingkirkan TemanAhok. Tujuannya tentu saja agar bisa kembali ke pelukan partai politik. "Menyerang TemanAhok den­gan isu aliran uang, manipulasi KTP itu saya kira bagian dari skenario besar untuk memuluskan Ahok maju lewat jalur par­tai," pungkasnya.

(rmol/dil/jpnn)

Lemahnya Bulog Akibat Jokowi Kalah Oleh Mafia Kartel

Foto : Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Dalam rangka melakukan stabilisasi harga sembako, pemerintah dinilai telah memeperlakukan Badan Urusan Logistik alias Bulog sebagai pemadam kebakaran sehingga tak mampu melakukan tindakan prefentif. Bulog justru tidak difungsikan oleh pemerintah sebagai sarana stabilitas harga sembako.

“Perkuat institusi yang ada. Jangan sampai Bulog dijadikan pemadam kebakaran dan tidak mampu melakukan tindakan preventif,” demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2016). Padahal, kata dia, Bulog harus diperkuat bukan malah justru dilemahkan.

Sebab, Herman menegaskan, pemerintah harus memperkuat lembaga yang bergerak di sektor pangan tersebut.

Herman mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tampak tidak ingin mengembalikan fungsi Bulog sebagaimana mestinya. Harusnya, fungsi Bulog adalah mengendalikan 11 komoditas pangan sehingga peran Bulog tidak kalah dengan kuatnya permainan kartel di tingkat operasional di lapangan.

“Keinginan Presiden Jokowi mengembalikan Bulog ke khittah-nya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012, ternyata masih kalah dengan sangat kuatnya kartel di tingkat operasional lapangan. Jadi, kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat Bulog. Bukannya malah diperlemah,” ujar Herman.

Kartel mafia itu, lanjut Herman, akan selalu hadir selama negara tidak hadir. Menurutnya, selama ini daging ayam dikuasai oleh sekitar 9 perusahaan, gula oleh 7 perusahaan, dan daging sapi oleh 10 perusahaan.

Herman menilai bahwa sektor pangan ini adalah hal yang sangat fundamental untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga, dan distribusi. Sebab, kalau tidak mampu, maka sistem perekonomian negara ini dipertanyakan.

“Apakah menganut sistem ekonomi liberal, kapitalis, atau kembali ke Pancasila? Kalau liberal dan kapitalis, maka tidak sejalan dengan Pancasila,” pungkasnya.

Sumber : Nusantara News

Terbongkar 1 Juta KTP Bohong! TemanAhok dan Ahok Diserukan Terjun Dari Monas

Foto :  Ilustrasi Teman Ahok

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Rupanya lima mantan teman Ahok dari Penanggungjawab Posko Kecamatan dan Kelurahan yang membongkar kecurangan cara kerja pengumpulan KTP untuk jalur independen Pilkada DKI Jakarta Cagub Basuki – Heru, membuka kebohongan klaim 1 juta KTP.

Salah satu pendiri relawan teman Ahok, Singgih Widyastono, akhirnya mengungkapkan jika jumlah KTP yang valid menurut versi mereka sebanyak 650 buah.

Dari pengakuan Singgih jika kelima teman Ahok yang melakukan jumpa pers siang tadi di Cikini Jakarta Pusat, sudah dipecat sejak bulan Mei lalu, namun terkait dengan KTP bodong, Singgih tidak bisa memberikan berapa jumlah pastinya.

Berbeda dengan perkiraan yang diungkapkan oleh Presiden Gerakan Pribumi Indonesia, Bastian P. Simanjuntak, menurutnya jumlah 650 ribu KTP valid versi teman Ahok, masih belum bisa dikatakan valid.
“Bisa saja masih setengah atau malah kurang dari setengahnya 650 ribu tadi,” ujar Bastian.

Menurutnya, jika sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh kelima saksi tersebut, adanya KTP yang memakai data Kartu Keluarga Sejahtera dari Jokowi ketika menjadi Gubernur, lalu hasil menyogok dari oknum RT dan Kelurahan, kemudian membayar data KTP dari registrasi di konter, maka dipastikan jumlah 650 tidak mencukupi.

“Saya rasa mereka hanya menggunakan sistim elektronik, ketika nama pemilik KTP diketik maka munculah deretan dengan nama yang sama, lalu dihapus dan dihitung satu,” ujar Bastian.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari salah satu mantan teman Ahok yang mengatakan jika mereka sering bertukar data KTP dengan kelurahan lainnya, agar target 140 KTP dalam sehari bisa tercapai.

Dan dari cara itulah akhirnya ada satu nama muncul dilayar komputer namun berada di kelurahan yang berbeda. “Jadi sebaiknya teman Ahok dan kalau perlu Ahok sekalian yang terjun dari monas saja, untuk menutupi malu mereka karena telah memfitnah Habiburokhman yang yakin 1 juta KTP itu tidak akan pernah terpenuhi,” ujar Bastian sambil tersenyum.

Habiburokhman ketua Tim Advokasi DPP Partai Gerindra, beberapa waktu lalu memang sempat menulis di akun twitternya soal loncat dari monas jika teman Ahok bisa mengumpulkan 1 juta KTP.

Rupanya teman Ahok menggunakan segala cara agar jumlah 1 juta KTP bisa segera terpenuhi, dan akhirmya kecurangan mereka justru yang terungkap.
“Tidak tahu malu, sudah pakai cara curang (kumpul KTP), malah maksa orang (terjun dari monas), kalau ketahuan begini, sebaiknya teman Ahok dan Ahok saja yang terjun dari monas,” ujar Bastian.

(ts/pb)

Catut Nama Presiden Demi Ahok, Penjarakan Bos Jasmev Kartika Djoemadi

Foto :  Ilustrasi Kartika Djoemadi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Bos Jokowi Ahok Social Media Voluntee (Jasmev) layak masuk penjara karena telah mencatut nama Presiden Jokowi demi mendapat dukungan ke Ahok.

“Bos Jasmev sudah mencatut Jokowi dan ini layak masuk penjara karena telah membohongi publik dan mendiskreditkan Jokowi,” kata aktivis politik Ahmad Lubis kepada suara nasional, Senin (27/6).

Kata Lubis, sikap yang ditunjukkan Kartika itu hampir sama dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Jokowi demi saham PT Freeport. “Kalau pencatut nama Presiden Jokowi berkumpul dalam dukungan Ahok, rusak bangsa Indonesia ini,” papar Lubis.

Lubis mengatakan, relawan Ahok yang berasal dari Jokowi kebanyakan pragmatis dan mencari keuntungan sesaat. “Relawan Ahok bukan ideologis tetapi fulus dan pragmatis, seperti yang dilakukan Bos Jasmev Kartika Djoemadi,” papar Lubis.

Presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan mendukung Ahok dalam Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, saat bertemu dan berdialog dengan enam relawan di Istana Negara.

Dalam pertemuan dengan enam Relawan di Istana Jumat (24/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak bicara tentang dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Mohammad Yamin, Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, di Jakarta, Sabtu (25/6).

“Mau secara eksplisit atau mau implisit, enggak mungkinlah Jokowi menyebut dukungan. Beliau kan presiden, negarawan, jadi bukan saatnya lagi dukung mendukung. Tugas kita semua menjaga presiden sebagai negarawan,” katanya.

[suaranasional]

Suryo Prabowo: Saya dibilang rasis! Saya hanya tidak ingin Pribumi RI kelak seperti Indian atau Aborigin yang terpinggirkan

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Berikut pernyataan Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo menepis tudingan yang menganggap dirinya rasis karena keras menyuarakan pemimpin pribumi untuk Indonesia:

Ketika saya gunakan istilah PRIBUMI, Saya dibilang RASIS...!

Saya dibilang tidak ber Bhinneka Tunggal Ika, karena membedakan antara etnis pendatang dengan penduduk asli. Padahal saya hanya ingin, agar Pribumi Indonesia kelak tidak menjadi seperti Indian (Pribumi Amerika), atau Aborigin (Pribumi Australia) yang sekarang ini telah terpinggirkan dipedalaman, dan dijadikan sebagai obyek turis outdoor.

Salahkah bila saya berpihak pada Pribumi ?!?
Bila dari Provinsi Aceh sd Papua “HARUS” dipimpin pribumi.
Mengapa DKI Jakarta tidak ?

Teman-temanku pada ngertikan….. bedanya NASIONALIS dengan rasis ?

Yang pasti ….. paham nasionalis Indonesia BEDA, dengan Amerika dan Australia, karena yang mendefinisikan nasionalisme mereka adalah para etnis pendatang dikedua negara tersebut.

Sumber: Facebook Suryo Prabowo

Lieus: Ahok itu cuma mulutnya aja yang berkoar-koar, nyalinya ternyata tak sebesar mulutnya

Foto : Ilustrasi Lieus Sungkharisma

 
JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Unjuk rasa menentang kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Penjaringan, Jakarta Utara yang diwarnai kerusuhan dan menyebabkan seorang warga menjadi korban, mendapat perhatian serius dari Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.

Unjuk rasa warga yang berasal dari beberapa organisasi masyarakat untuk menghadang Ahok yang kla itu hendak meresmikan Ruang Pelayanan Terpadu Ramah Anak (RPTRA) itu, menurut Lieus merupakan bentuk penolakan yang tegas dari warga Jakarta terhadap Ahok yang dinilai telah mendzalimi rakyat miskin Jakarta.

"Begitu marahnya warga terhadap Ahok sampai mereka melakukan pelemparan batu ke arah mobilnya. Bagi saya, itu menunjukkan Ahok tak ada harganya lagi di mata warga Jakarta. Unjuk rasa dengan melempari mobil Ahok dengan batu itu ibarat Intifada, yakni bentuk perlawanan rakyat Palestina yang menolak tentara zionis Israel yang menduduki jalur Gaza," kata Lieus dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 27/6).

Seperti diketahui, demonstran yang menolak penggusuran rakyat miskin Jakarta oleh Ahok itu, memang sempat memblokir Jalan Bandengan yang diperkirakan dilintasi mobil Ahok dan rombonganmua. Namun, rombongan itu ternyata tidak melalui jalan utama. Ahok datang ke tempat peresmian melalui arah samping jalan utama melewati deretan ruko Bandengan Indah dengan pengawalan ketat kepolisian.

Perubahan rute itu, kata Lieus, menunjukkan bahwa Ahok itu seorang pengecut. "Ahok itu ternyata cuma mulutnya aja yang berkoar-koar. Nyalinya ternyata tak sebesar mulutnya," kata Lieus menanggapi sikap Ahok yang kabur dari hadangan massa itu.

Lieus menambahkan, sikap warga yang beringas adalah wujud dari kemuakan mereka terhadap sosok Ahok. "Karena itu, jika Ahok terus bersikap arogan, bukan mustahil unjukrasa akan semakin meluas dan semakin anarkis," tambahnya.

Karena itulah, ujar Lieus, ia meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok, terutama menyangkut temuan BPK terkait kasus Sumber Waras yang melibatkan Ahok. "Aparat penegak hukum tidak bisa terus menerus berlindungan di balik tidak adanya bukti materil seperti yang selama ini dikatakannya," ujar Lieus.

Lieus mengaku, ia sudah pernah membuat pengaduan ke Bareskrim Polri terkait temuan BPK soal Sumber Waras itu. Waktu itu, kata Lieus, ia datang ke mengadukan lima komisioner KPK karena telah melanggar Pasal 2 UU 15/2004. Alasannya, KPK tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 UU tersebut.

"Tapi jawaban yang saya terima justru tidak sesuai dengan harapan. Pihak Bareskrim Polri meminta saya untuk membawa bukti materilnya, yakni laporan audit BPK. Lha, masa saya punya? Itukan tugas kepolisian untuk membuktikannya?" kata Lieus.

Tak mau patah arang, Lieus akan kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk mengadukan hal yang sama. Tapi kali ini yang diadukannya adalah Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Lieus, seperti halnya komisioner KPK, sebagai gubernur Ahok juga tidak menindaklanjuti teman BPK itu. "Ahok, seharusnya mengembalikan kerugian negara dan membatalkan pembelian lahan Sumber Waras sebagaimana hasil  temuan audit investigasi BPK. Ini sangat jelas perintah UUnya. Hukumannya satu tahun enam bulan atau denda Rp 500 juta," tegas Lieus.

Namun Lieus mengaku ia tak tau apakah laporannya nanti akan diterima tau justru kembali ditolak Bareskrim. "Saya gak bisa menduga-duga alasan apalagi nantinya yang akan dikatakan Polisi. Tapi, selama ketentuan UU itu tak dijalankan, berarti memang ada yang salah di negara ini," demikian Lieus.
[rmol]

Jungkir Balikkan Harga GAGAL TOTAL Tiba-tiba Ramai VAKSIN PALSU

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Setelah di awal Ramadhan, publik (terutama Umat Islam) diramaikan dengan Kasus Ibu Saeni yang dirazia Satpol PP hingga bergaung di media internasional.

Kini, mendekati akhir Ramadhan, publik (lagi-lagi terutama menyasar Umat Islam) diramaikan dengan Kasus Vaksin Palsu.

Beberapa media sudah mainkan kasus vaksin palsu ini dengan penggiringan opini mengarah dan dikait-kaitkan dengan "Jilbab", "Religius", "Santun" dan "Rajin Shalat". Aktivis sosial media, Leo Kusuma, menggarisbawahi untuk mewaspadai isu vaksin palsu ini akan mengarah ke pengalihan isu apa.

"Fake" (Palsu) di sini apakah karena mereknya ataukah kandungan isinya? Karena vaksinasi itu bisa diproduksi secara rumahan. Apalagi jaman sekarang, jamannya serba moderen yang mana teknologi bisa mudah didapat, bisa dgn mudah pula didatangkan secara legal. Edward Jenner itu menemukan vaksin dan aman digunakan pada tahun 1789 masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana.

"Tetapi yang paling penting terkait beredarnya isu vaksin palsu tersebut, kira-kira ujungnya nanti seperti apa? Apakah sekedar menggiring isu dan opini, ataukah nanti akan muncul opini apalagi?" tulis Leo Kusuma di laman facebooknya.

Apakah kasus Vaksin Palsu ini akan booming? Dibesar-besarkan media? Sehingga menutupi kasus dan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian publik? Karena, seperti diberitakan media, vaksin palsu ini sudah sejak 2003. Tapi kok baru ramai sekarang?

Apakah terkait dengan sesumbar Jokowi "jungkir balikkan" harga-harga saat Lebaran yang ternyata masih jauh, bahkan harga-harga pangan malah makin naik?

Bagaimana dengan Kasus Sumber Waras 191 Miliar yang membuat penegak hukum tidak waras?
Bagaimana dengan kasus Reklamasi, yang dananya 30 Miliar mengalir sampai jauh ke Teman Ahok?

Dan, seperti biasa.. kalau kasus sudah disangkut pautkan dengan isu agama, menyudutkan Islam, maka akan ramai. Seperti Kasus Saeni Serang.

(portalpiyungan)

Sangat Berbeda! Bila Ahok Diusir Warga Maka Yusril Dapat Sambutan Luar Biasa dari Warga DKI

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Ramai diberitakan Ahok berkali-kali ditolak oleh warga DKI, khususnya warga Jakarta Utara yang sudah muak pada tingkah Ahok. Saking kesalnya, warga melempari mobil Ahok dengan batu dan menghadang Ahok sampai-sampai Ahok perlu kabur menghindar. Tak hanya itu, warga belakang Pasar Ikan, konon sudah membuatkan "kuburan" untuk Ahok.

Amarah rakyat yang terkesan meledak ini, diyakini banyak pihak sebagai akumulasi kekecewaan dan amarah warga pada sikap Ahok yang kasar dan tak memihak warga. Beberapa bentrok saat peggusuran menjadi salah satu indikator renggangnya hubungan Ahok dan warga DKI. Pembangunan rusun belum sempurna, tetapi warga sudah digusur, menjadi sebuah lapisan baru kemarahan warga DKI. Belum lagi ucapan dan tingkah kasar Ahok lain yang bisa disimak melalui media televisi dan media cetak. Singkatnya, Ahok menjadi musuh bersama warga.

Berbanding terbalik dengan Ahok, yang disambut dengan kemarahan warga, kehadiran Yusril Ihza Mahendra ke daerah Tambora Jumat 24 Juni 2016 disambut suka cita oleh warga. Mereka sangat antusias menyalami Yusril dan memenuhi mushalla Hidayatul Falikhin untuk berdialog bersama Yusril. Dengan antusias, Yusril mendengarkan keluhan warga kampung Tambora.

Tak hanya berdialog, Yusril pun menyempatkan diri berbuka bersama warga dan menyalami warga Tionghoa asal Singkawang yang tinggal di Kampung Tambora.

Sehari sebelumnya, Kami 23 Juni 2016, Yusril mengunjungi warga Pademangan Timur. Dengan menaiki motor, Yusril menembus gang kecil dan sempit di Pademangan untuk berdialog dan berbuka puasa bersama di masjid Jami; Sabilillah.

Yusril yang sederhana dan kerap muncul membela warga yang tergusur semakin membuat warga bersimpati padanya. Meskipun pernah menjadi pejabat negara setingkat menteri pada beberapa periode, hal itu tidak membuat Yusril besar kepala. Ia tetap rendah hati dan menjaga kedekatannya dengan warga DKI.

Boni, seorang warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Pademangan Timur mengatakan, meskipun ia keturunan Tionghoa dan beragama nasrani, ia tak bersimpati pada Ahok.
"Saya Katolik dan Cina. Tapi gak simpati lihat kelakuan Ahok, Muak. Kelakuan Ahok memalukan. Saya justru gak nyanyka Pak Yusril rendah hati banget. Naik motor sambil dadah-dahah," ujar Boni sembari melambai-lambaikan tangan menirukan Yusril.

Senada dengan Boni, Candy warga Tionghoa yang tinggal di Tambora juga mengatakan terkesan dengan Yusril.
"Pak Yusril sopan. Beda dengan Pak Ahok," ujar Candy ketika ditemui Kamis malam, 23 Juni 2016.

Baik Boni maupun Candy berharap Yusril mampu bertarung dan mengalahkan Ahok di PilGub 2017 mendatang.
"Semoga Pak Yusril jadi Gubernur gantiin Gubernur warisan." harap Boni.

 [ppy]

Habib Rizieq: Ahok Koruptor Tulen! Wajib Diperiksa dan Diusut KPK, Polisi dan Jaksa

Habib Rizieq Ulama Kharismatik Imam Besar FPI

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab secara tegas mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok adalah seorang koruptor tulen.

"Ahok Koruptor Tulen..!!!" tulis Habib Rizieq dalam akun Facebooknya yang diposting, Kamis (23/6/2016).

Bukan tanpa alasan ia mengatakan demikian, setidaknya ada lima kasus korupsi Ahok yang dibeberkannya. Antara lain:

1. LAPORAN RESMI BPK bahwa Ahok telah rugikan Negara sebesar Rp.1,8 Trilyun, salah satunya Kasus Sumber Waras senilai Rp.191,3 Milyar.

2. PUTUSAN RESMI ANGKET DPRD DKI JAKARTA bahwa Ahok terbukti telah melanggar UU Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. PENGAKUAN AHOK DAN TIM TEMAN AHOK bahwa mereka telah terima Bantuan Pengusaha sebesar Rp.4,5 Milyar untuk kepentingan Kampanye Politik Ahok. Ini dalam UU disebut sebagai Korupsi jenis GRATIFIKASI, karena "pejabat" terima bantuan untuk kepentingan "pribadi". Itu jumlah yang sudah diakui, disana masih banyak lagi jumlah yang harus ditelusuri.

4. PENGAKUAN AHOK bahwa dia terima Dana Bantuan Pengusaha Pengelola Reklamasi Teluk Jakarta sebesar Rp. 6 Milyar untuk Penggusuran Penjaringan, sehingga patut diduga sebagai KORUPSI BARTER Penggusuran dengan Perizinan Reklamasi.

5. SK AHOK tentang Larangan Qurban ternyata hanya untuk monopoli perdagangan dan penyembelihan Hewan Qurban di RPH Cakung yang bernilai "triliyunan rupiah" bagi perusahaan yang sudah "ditunjuk langsung" oleh Ahok.

"Inilah LIMA MEGA SKANDAL KORUPSI AHOK yang wajib diperiksa dan didalami serta diusut oleh KPK dan Kepolisian serta Kejaksaan," pesan Habib Rizieq.

sumber: FB Habib Rizieq

NU: "Pilih Pemimpin Kafir Adalah Kezaliman di atas Kezaliman Terbesar

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Seringkali terdengar sebuah propaganda murahan bahwa lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim tapi zalim, lebih baik kafir tidak koruptor tidak maling daripada muslim tapi koruptor dan maling.

Propaganda murahan seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Realita di negeri kita sendiri mayoritas koruptor dengan mega skandal korupsi, rekornya masih dipegang orang -orang kafir Cina yang minoritas di negeri ini.

Sebutlah Di penghujung tumbangnya orde baru, sejumlah pengusaha dan bankir Cina panen BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak diantara mereka yang kemudian melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan aset rongsokan sebagai jaminan dana talangan.

Menurut catatan Kompas 2 Januari 2003, jumlah utang dan dana BLBI yg diterima Sudono Salim alias Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 triliun, Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 trilyun, Sudwikatmono Rp 3,5 trilyun, Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 trilyun, Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun. Dan masih banyak lagi.

Eddi Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1953. Awal 1990an membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,5 trilyun ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sekitar Rp 1.500,- per dollar. Kini, ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sekitar 700 %, berarti duit yang digondol Eddi Tanzil setara dgn Rp 9 triliun, lebih besar dari nilai mega skandal Bank Century yang Rp 6,7 triliun.

Sherny Konjongiang, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS bersama Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, in absentia.

David Nusa Wijaya, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Namun, ia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika.

Samadikun Hartono, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura. Total jendral, duit rakyat yang dikemplang tujuh konglomerat hitam (meminjam istilah Kwik Kian Gie) yang enam diantaranya Cina dalam kasus ini sekitar Rp 225 trilyun.

Pasca Orde Baru, muncul lagi pengusaha Cina yang membawa kabur uang dalam jumlah yg luar biasa besarnya. Misalnya Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang kabur ke Australia setelah menggondol duit dari Bank Indonesia lebih dari Rp 1 trilyun. Hendra Rahardja tepatnya merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis in absentia seumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur.

Kemudian ada Sanyoto Tanuwidjaja pemilik PT Great River, produsen bermerek papan atas. Sanyoto meninggalkan Indonesia setelah menerima penambahan kredit dari bank pemerintah.

Lalu Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, yang terlibat dlm skandal cessie Bank Bali, meraup tidak kurang dari Rp 450 miliar. Ketika hendak ditahan Djoko kabur keluar negeri dan kini dikabarkan menjadi warga negara Papua Nugini.

Maria Pauline, kasus pembobolan BNI. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Proses hukumnya masih dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda.Anggoro Widjojo, kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO.

Robert Dale Mc Cutchen, kasus Karaha Bodas. Rugikan negara senilai Rp 50 miliar. Ia masuk dalam DPO, lari ke Amerika Serikat.

Marimutu Sinivasan, kasus korupsi Bank Muamalat. Kasus ini merugikan negara Rp 20 miliar. Masuk dalam proses penyidikan Mabes Polri. Marimutu melarikan diri ke India.

Lesmana Basuki, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Lesmana divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.

Tony Suherman, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.

Dewi Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.

Anton Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.

Sukanto Tanoto, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. Ia diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Ia lari ke Singapura. Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas. (Nama Sukanto Tanoto dicabut dalam daftar ini. Kasusnya telah selesai.

Pada 2010, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, menerbitkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri (tax havens). Menurut laporan tsb, terdapat USD 21 Milliar (Rp 198 Trilyun - 2010) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan. Sembilan diantara para pengusaha pengemplang pajak itu berasal dr Indonesia, seperti James Riady, Eka Tjipta Widjaja, Keluarga Salim, Sukanto Tanoto, dan Prajogo Pangestu.

Ini belum bicara kasus yang melibatkan Miranda Goeltom, Theo Toemion, Freddy Harry Sualang, Panda Nababan, Max Moein, Ni Luh Mariani Tirta Sari, Olly Dondokambey, Rusman Lumbatoruan, Willem Tutuarima, Poltak Sitorus, Aberson M Sihaloho, Jeffey Tongas Lumban Batu, Matheos Pormes, Engelina A Pattiasina, Sengman Tjahja, Basuki, Elizabeth Liman, Yudi Setiawan, Artalyta Suryani alias Ayin dsb. Dalam skandal suap impor komoditas pertanian dsb. Panjang sekali daftarnya.

Kalau di kompas, tempo dan media- media sekuler (anti Islam) lainnya kasus- kasus korupsi yang melibatkan mayoritas non-muslim memang selalu ditutup- tutupi, dikecil-kecilkan, andaipun “terpaksa” diberitakan tentu cuma sekilas saja.

Beda terhadap kasus korupsi yang menimpa tokoh-tokoh Islam. Walaupun terkadang nilainya kecil, alias tidak ada apa-apanya dibandingkan “rekor” skandal BLBI seperti diatas, pasti akan selalu diblow- up habis-habisan, diberitakan berulang- ulang oleh kompas.com dkk.

Lalu simbol-simbol keIslaman pelaku korupsi tersebut, apakah gelar Hajinya, Habib, Kyai, Ustadz, Ustadzah, bendahara Majelis Ulama Indonesia, identitas partainya Islam, jilbabnya dsb, sengaja akan selalu ditonjolkan dalam pemberitaan. Tentu sangat wajar kaum muslimin terutama yang awan akan tertipu.

Mereka Koruptor Non Muslim (Kafir) Minoritas. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan , 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha , 0,05% Kong Hu Cu , 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Jadi jumlah koruptor yang sangat BANYAK dari kalangan mereka adalah mewakili jumlah minoritas agama mereka.

Jika dibandingkan dengan jumlah oknum koruptor yang kebetulan beragama Islam tentu sangat jauh perbandingannya dengan jumlah 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.

Kekafiran Adalah Kezaliman Terbesar, Kaum kuffar meskipun sebaik apapun amal mereka di dunia tidak akan bermanfaat apapun bagi mereka di akhirat dengan balasan siksa pedih di neraka selama -selamanya. Itulah sebabnya Allah menyebut kekafiran adalah kezaliman terbesar. Allah berfirman dalam surat Luqman:13

.ﻭَﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟُﻘْﻤَﺎﻥُ ﻟِﺎﺑْﻨِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﻌِﻈُﻪُ ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻲَّ ﻟَﺎ ﺗُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ۖ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺸِّﺮْﻙَ ﻟَﻈُﻠْﻢٌ ﻋَﻈِﻴﻢ.ٌ ‏(لقمان‏)
“Tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya: Hai Anakku jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya Syirik/kekafiran adalah Kezaliman Terbesar (QS. Luqman: 13)

.قال ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺃﻱ : ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻈﻠﻢ
Berkata Syaikh Ismail bin Umar bin Katsir Ibnu Katsir saat memberikan penafsiran terhadap ayat ini: Syirik/Kekafiran adalah SEBESAR -BESARNYA KEZALIMAN.

Dalam riwayat Shahih Bukhari beberapa shahabat bertanya tentang bagaimana mungkin kita beriman dan tidak mencampuri keimanan kita dengan kezaliman?
Maka Nabi menjawab:
“Bahwa Kezaliman adalah syirik/kekafiran seperti yang sudah disampaikan luqman terhadap anaknya.

Itulah sebabnya memilih kafir sebagai pemimpin adalah KEZALIMAN DIATAS KEZALIMAN TEBESAR.
Wallahu Alam.

Sumber : Nugarislurus

KPK Diusulkan Untuk Dibubarkan? Dinilai Sudah Melacurkan Diri.

Gedung KPK

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin berada di titik nadir. Lembaga anti rasuah itu kini dinilai sudah tak bisa dipercaya lagi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan saat silaturrahim dan diskusi santai dengan Kapolri Badrodin Haiti di kediaman aktivis Bursah Zarnubi, Jumat (24/6/2016). Menurutnya, KPK sudah tak bisa dipercaya karena sudah sering menjual diri kepada orang-orang yang punya kepentingan.

"KPK sudah menjual diri dengan murah, KPK sudah melacurkan diri," katanya.

Ia mencontohkan kasus teranyar yang menyedot perhatian publik, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dalam kasus tersebut, KPK dinilai melecehkan hasil audit BPK yang menyatakan ada korupsi yang merugikan negara Rp191 miliar. Namun, KPK menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus yang menyeret Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok itu.

"KPK, enough is enough. Enggak usah ada lagi KPK, cukup polisi dan kejaksaan," ujarnya.

Diakuinya, dulu KPK didirikan karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan. Tapi rupanya, KPK juga tidak tahan "godaan".

"Sudah kembali aja ke polisi. Kita dulu mengagungkan KPK, karena polisi dianggap korup, jaksa korup, lalu KPK dianggap dewa yang selalu benar," jelasnya.

Ia pun mengkritik kinerja tim Pansel KPK yang memilih pimpinan era Agus Rahardjo itu. Menurutnya, kesalahan ada pada tim panitia seleksi KPK yang tidak profesional memilih pimpinan KPK.

"Tim-tim seleksi kacau yang milih," ujarnya.

(TS)

Habib Rizieq Ulama Panutan !! Pemkab Bogor Ingin Lakukan Kerjasama Dengan FPI

Logo FPI

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Front Pembela Islam (FPI) diharapkan bisa bersinergi dengan pembangunan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Bogor. Kontribusi besar FPI ini bisa dilakukan melalui kontribusi sebagai ulama yang berperan untuk turut mencerdaskan dan memperkuat keimanan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, saat menyambangi Markas FPI di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (24/6). Dalam silahturahim dan buka puasa bersama itu, Ade ditemui langsung oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.

''Umaro dan ulama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembanguna dan kemajuan bangsa ini. Bagi saya Habib Rizieq merupakan ulama besar yang berskala nasional. Kontribusinya tentu sangat kita harapkan,'' kata pria yang akrab disapa Ade Jaro dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id di Jakarta.

Secara terbuka Ade menyampaikan keinginannya untuk menggandeng para alim ulama untuk bersama-sama membangun kabupaten Bogor. ''Sejarah sudah membuktikan bahwa peran ulama itu sangat dibutuhkan buat bangsa ini. Inilah yang kami harapkan dari FPI,'' ujarnya.

Ade sangat bersyukur Habib Rizieq dapat bermukim di wilayahnya. Ia melihat sosok Habib Rizieq merupakan magnet tersendiri sekaligus panutan bagi setiap muslim yang berada di Kabupaten Bogor. Ia sangat berharap hadirnya Habib Rizieq ini dapat membuat wilayahnya menjadi aman dan tertib.

''Seluruh unsur Muspida Kabupaten Bogor, baik itu kapolres, dandim, kajari, maupun bupati, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umat seperti yang dicita-citakan para alim ulama dan masyarakat Bogor," katanya.

(FPI)

PDIP Marah Besar Desak Ahok Tarik Pernyataan Jokowi Jadi Presiden karena Pengembang

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengecam keras pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut Presiden Joko Widodo tak akan jadi presiden tanpa sokongan pengembang.

Lantas, pada kesempatan rapat kerja di komisi II DPR, ia meminta agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur Ahok.
"Tegur Pak Ahok jangan buat gaduh dan polemik. Saya khawatir ini kampanye terselubung Pak Ahok. Ini dibina, kita kan nggak bisa binasakan, nanti kena hukum pidana," ujarnya langsung kepada Tjahjo, Rabu (22/6).

Kata dia, tidak seharusnya kepala daerah mengeluarkan statement yang seakan menunjukkan negara kalah dengan pengusaha.

Memang, dalam pernyataannya Ahok mengatakan, pembangunan seperti rumah susun, jalan inpeksi, waduk, itu semua full dilakukan pengembang. ‎Dikatakan pula, Agung Podoromoro merupakan pengembang yang paling kooperatif dalam membantu Pemprov DKI.

Agung Podomoro berperan dalam banyak proyek infrastuktur di era Jokowi, seperti revitalisasi Waduk Pluit, pembangunan delapan tower rumah susun, pembangunan taman dan jalan inspeksi.

‎"Ini statemen  harus ditarik kembali. Agung Podomoro apa sih hebatnya. Mereka besar karena dibesarkan orang. Kalau dikatakan begitu, saya juga keberatan," kesal Arteria.

Ia menghimbau agar Ahok jangan lagi mengatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa, baru bisa menjalankan program kerakyatan jika ditopang dengan pengusaha.
"Itu anggapan sesat, bahkan di negara kapitalis modern yang progresif sekalipun. Negara ini tidak pernah berhutang atau menggantungkan dirinya pada pengusaha, camkan itu," pungkasnya.
[jawapos]

Eks Teman Ahok Mohon Maaf Pada Orang-Orang Yang Tidak Tahu KTPnya Diserahkan ke Teman Ahok

Foto :  Ilustrasi eks Teman Ahok

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Sekelompok orang menyatakan keluar dari Komunitas Teman Ahok. Selain takut diciduk KPK, mereka juga mengaku menemukan banyak kejanggalan terkait pendanaan Teman Ahok yang tidak pernah ada habisnya.

Padahal menurut Richard, mantan aktivis Teman Ahok, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, seperti upah bagi para pengumpul KTP, hingga membayar fasilitas-fasilitas lainnya.
“Kalau kita hitung-hitung bisa lebih Rp 2,5 miliar, gampang kok matematikanya, belum ditambah fasilitas rekan-rekan, koran berapa? Biaya operasional berapa?” katanya saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).

Oleh karenanya, ia siap menyampaikan dana operasional yang mencurigakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengaku curiga dengan dana operasional organisasi tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar.
“Kami berani ungkap ini karena sudah bicara dengan KPK. Kami siap berikan keterangan apabila dibutuhkan pihak berwenang, ada dana sekian terindikasi dari reklamasi. Mereka melakukan penyangkalan bahkan menantang untuk pembuktian, itu terserah mereka,” jelasnya.

Ia menyatakan siap mendukung KPK agar menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) untuk memeriksa Teman Ahok. Bahkan, ia juga siap membeberkan sejumlah data operasional milik Teman Ahok.

Sebelumnya, Paulus Romundo, eks Teman Ahok lainnya juga mengungkap berbagai kebohongan yang dilakukan Teman Ahok, terutama dalam mengumpulkan KTP.
"KTP yang kami kumpulkan kami daparkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara yang lain," kata Paulus dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Alasan lainnya, ia mengaku memilih keluar dari komunitas Teman Ahok karena takut tersangkut kasus korupsi terkait aliran dana Rp 30 miliar kepada Teman Ahok yang belakangan ramai diberitakan. Uang haram itu disebut merupakan aliran dari Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Oleh karenanya, ia meminta maaf kepada masyarakat yang kartu tanda penduduk (KTP) nya disalahgunakan.
"Kami mohon maaf pada orang-orang yang tidak tahu KTP nya kami serahkan ke Teman Ahok," jelasnya.
[ts]

Mengaku Muslim, Wanita Berjilbab Juru Bicara Teman Ahok Twit Acara Gereja

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
“Astaga dia pernah jadi pembawa firman di acara gereja saya? OMG @datuakrajoangek,” cuit akun @amaliaayuningts, Sabtu (18/6/2016) petang.

Twit itu langsung membuat heboh jagat Twitter Indonesia. Pasalnya, Amalia Ayuningtyas merupakan juru bicara Teman Ahok yang memajang foto profil berjilbab. Sontak, twit itu banjir komentar. Pengguna Twitter pun mempertanyakan apakah Amalia Ayuningtyas benar-benar seorang muslimah berjilbab atau seorang kristiani.

Tidak berapa lama kemudian, twit tersebut dihapus dan keluar klarifikasi dari Richard H. Saerang yang mengatakan bahwa twit tersebut berasal dari dirinya.
“Tadi sedang pakai laptop @amaliaayuningts, lalu main ngetweet tanpa perhatikan akunnya. Saya minta maaf sekali atas salah paham ini,” kicau @RichardSaerang.

Amaliya pun membenarkan kicauan Richard.
“Tweet yang barusan dari @RichardSaerang yang salah akun ya teman2. G perlu salah paham dan dibesar2kan,” cuitnya.

Namun, banyak pengguna Twitter tidak percaya dengan klarifikasi itu.

“@amaliaayuningts iblis berjilbab...memalukan ngaku2 muslim,serendah itukah kelakuan kalian @RichardSaerang,” kata @supriadimit.

“@amaliaayuningts @RichardSaerang Allah SWT buka smua kebusukkan kalian. Kalian boleh bertipu daya, tapi Allah SWT akan memenangkan Islam,” kata @Bocan2882.

“@amaliaayuningts @RichardSaerang hati2 mbak... cari skenario yg lebih baik kalo mau ngeles... yg ini sdh ketebak,” tambah akun @sugengoge.

Front Pembela Islam (FPI) juga tidak ketinggalan. DPW FPI Malang berkomentar singkat namun sangat mengena. Yakni mengutip firman Allah yang artinya “mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar.”

“@amaliaayuningts @RichardSaerang "wamakaru wamakarallah, wallahu khairul makirin",” tulis akun @DPWFPIMalang.
[tarbiyahnet]

Spanduk Pospera Sindir "Teman Ahok" Yang Bikin Ngakak

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Sebuah spanduk dengan isi menyindir terpasang saat sejumlah anggota Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menyampaikan bantahan terkait tudingan relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, "Teman Ahok".

Relawan Ahok itu menyebut Pospera mengintervensi pengakuan kecurangan yang disampaikan mantan pengumpul KTP Teman Ahok. Dalam Spanduk berukuran 2x3 meter itu tertulis kata-kata menyindir untuk Teman Ahok.

Isi spanduk itu yakni "1 juta KTP, kumpulin duit sendiri, jualan baju sendiri, bajunya dipakai sendiri, kumpulin KTP sendiri, hitung sendiri, verifikasi sendiri, diumumkan sendiri, dirayakan sendiri. Sekalian aja pemilu sendiri". Spanduk itu cukup gamblang menyindir Teman Ahok soal cara mengumpulkan KTP hingga membiayai seluruh kegiatannya.

Ketua Dewan Pembina Pospera, Adian Napitupulu menjelaskan, dirinya menemukan kata-kata tersebut di internet, lalu menyalin tulisan itu di spanduk saat konferensi pers.
"Saya dapat dari yang ada di internet, saya pikir lucu, jadi saya pasang," ujar Adian di Sekretariat Pospera, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2016).

Organisasi Pospera dan Teman Ahok kini semakin menjadi sorotan publik. Teman Ahok menyebut Pospera mengintervensi pengakuan lima mantan pengumpul KTP Ahok.Tudingan itu dibantahkan oleh Pospera yang menyebut pengakuan itu merupakan kemauan dari mantan Teman Ahok dan bukan atas dorongan atau paksaan Pospera.
(ks)

Berusaha Menyelamatkan Diri Ahok Khianati Dan Seret Jokowi

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Ketika Ahok meninggalkan Gerindra dan mengkhianati Prabowo Subianto, ada banyak orang bertepuk tangan dan mendukung langkahnya. Termasuk para taipan yang disebut 9 naga. Langkah mereka mencengkeram Jakarta sebagai ibukota Indonesia semakin menjadi nyata.

Pagi ini, Ahok memaparkan fakta bahwa Jokowi tak mungkin menjadi Presiden bila tak didukung para pengembang (baca: pemodal). Pernyataan dan pemaparan Ahok ini bisa dikategorikan sebagai sebuah tusukan tepat ke jantung Jokowi. Apalagi semalam dalam acara Indoesian Lawyer's Club, Prof. Romli mengatakan bahwa Jokowi terlibat dalam skandal pembelian lahan RS Sumber Waras. Lengkap sudah tikaman yang diterima Jokowi.

Pernyataan Ahok mengenai Jokowi, bisa diumpamakan sebagai seseorag yang sedang berusaha mati-matian menyelamatkan diri. "Ibarat pepatah, orang yang mau masuk jurang, ujung pedang pun digapai untuk menyelematkan diri. Nah Ahok ini, untuk memegang ujung pedang itu pun sudah dipersiapkan," kata Direktur Eksekutif  Segitiga Institute, Muhammad Sukron, seperti dirilis kantor berita RMOL pagi ini, Rabu, 22 Juni 2016.

Pernyataan Sukron terkait dengan pernyataan Ahok bahwa Joko Widodo tidak akan bisa menjadi Presiden jika tidak ada peran pengembang dalam proyek reklamasi. Kata Ahok, Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau hanya mengandalkan APBD.
"Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak," kata Ahok, yang terekam dalam video yang diunggah di Youtube oleh yang mengatasnamakan Humas Pemprov DKI, terkait rapat dengan Jakarta Propertindo (Jak Pro) pada 26 Mei 2015 di Balaikota DKI Jakarta.

Kata Ahok, Agung Poromoro merupakan pengembang yang paling kooperatif dalam membantu Pemprov DKI. Agung Podomoro berperan dalam banyak proyek infrastuktur di era Jokowi, seperti revitalisasi Waduk Pluit, pembangunan delapan tower rumah susun, pembangunan taman dan jalan inspeksi. Ahok menyebut bahwa Agung Podomoro sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 2 Triliun untuk Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Dana itu berasal dari kewajiban tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pernyataan Ahok ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan kepada Jokowi, orang yang memberinya hibah kursi Gubernur. Menurut Sukron, terlihat jelas bahwa Ahok tak mau terseret sendirian. Hal lain yang kini sedang dilakukan Ahok, selain mengkhianati dan menikam Jokowi, adalah juga sedang semakin merendahkan PDI Perjuangan. Bagaimanapun, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan.
"Setelah mau melemahkan partai politik dengan langkah indivudalistik Ahok atas nama independensi, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran gotong royong dan Pancasila, kini Ahok semakin mau menyudutkan PDI Perjuangan. Itu yang saya baca," imbuh Sukron.

Pengkhianatan yang sebentar lagi akan segera kita buktikan bersama adalah pengkhianatan Ahok kepada Teman Ahok. Meskipun berdalih mati-matian tak ingin meninggalkan Teman Ahok, nyatanya Ahok membiarkan dana hasil korupsi masuk ke Teman Ahok. Betapa licik dan licinnya. Setelah bersusah payah mendukung Ahok, kini mereka ditinggalkan setelah KPK mengendus adanya aliran dana korupsi dan setelah Ahok mulai dilirik oleh parpol.

Pengkhianatan-pengkhianatan Ahok ini semakin menunjukkan wajah aslinya. selain pemarah, Basuki alias Ahok juga adalah sosok yang siap mengkhianat dan mempersiapkan serangan kepada siapapun yang akan mengganjal langkahnya.

Masihkah kita harus percaya pada pengkhianat yang berama Ahok ini?

(portalpiyungan.com)

DISINYALIR TERIMA ALIRAN DANA DARI KORUPTOR, TEMAN AHOK DIBIDIK KPK

Foto : Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengeluarkan surat penyelidikan baru terkait dengan kasus reklamasi di Jakarta. Penyelidikan itu terkait dengan isu temuan aliran dana perusahaan pengembang reklamasi ke Teman Ahok.

Hal tersebut dilontarkan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Junimart saat itu menanyakan tentang isu aliran uang terkait dengan perusahaan pengembang reklamasi ke Teman Ahok.

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp 30 milliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus?" tanya Junimart di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
"Mohon KPK menjawab ini kalau berkenan. Kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa kalau ini ternyata materi penyidikan," lanjut Junimart.

Agus Rahardjo menjawab terkait masalah temuan aliran dana ke Teman Ahok, KPK tengah mengusutnya dan direncanakan untuk dikeluarkan surat perintah penyelidikan. Sementara terkait penanganan kasus suap di balik pembahasan raperda mengenai reklamasi akan segera dinaikkan ke tahap penuntuttan.

"Reklamasi akan segera menaikkan ke penuntutan masalah suapnya. Masalah yang tadi disampaikan akan mengeluarkan surat penyelidikan, kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti dan akan kita laporkan," jawab Agus.

KPK AKUI AUDIT BPK BENAR, Pemprov DKI Siap Kembalikan Kerugian Negara 191 M

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Ketua KPK Agus Rahardjo menyiratkan bahwa Pemprov DKI belum menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK RI soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara Rp 191 miliar.

Padahal, berdasarkan Pasal 20 UU Nom 15/2004 tentan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tindak lanjut selambat-lambatnya dikerjakan 60 hari setelah LHP diterima sekitar Juli 2015.
"Tadi kita sepakat akan didalami oleh tim teknis, mudah-mudahan pendalaman ini nanti bisa lebih bulat lagi," kata Agus saat jumpa pers di Gedung BPK, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.

Kendati demikian, Agus menyampaikan kalau dalam polemik Rumah Sakit Sumber Waras bisa saja Pemprov DKI Jakarta melakukan penyimpangan secara administratif. Namun hal itu tidak serta merta menjadi tindak pidana korupsi.
"Bisa saja ada penyimpangan administrasi, tapi penyimpangan administrasi belum otomatis jadi tindak pidana," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan pihaknya siap mengembalikan kerugian yang timbul dari kasus Rumah Sakit Sumber Waras bila dasarnya adalah kesalahan administrasi.
"Kami akan kembalikan," katanya saat dihubungi, Senin, 20 Juni 2016.

Ia mengatakan pengembalian dana untuk kas negara akibat kesalahan administrasi kerap terjadi. Biasanya hal itu terlihat pada audit akhir tahun. Bila dalam kasus Sumber Waras, Badan Pengawas Keuangan menyatakan kerugian terjadi akibat administrasi, ganti rugi pun akan dilakukan.
"Bila ada kesalahan administrasi, kami pasti kembalikan. Itu ketentuan yang mengikat," ujarnya.

Yayan mengatakan, bila terjadi kesalahan administrasi, seharusnya hal itu terlihat pada audit anggaran tahun 2014. Namun Yayan masih menunggu salinan imbauan resmi dari BPK yang memerintahkan pengembalian dana ke kas negara.
"Kami masih menunggu imbauan resmi dari BPK," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan berkukuh bahwa soal RS Sumber Waras tetap terjadi penyimpangan. Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tetap harus menindaklanjuti UUD 1945 Pasal 23E ayat 3. Artinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan BPK.

Meskipun KPK menyatakan tak ada kerugian negara, Harry berujar, Pemprov DKI harus tetap mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191,3 miliar. Pengembalian harus dilakukan dalam kurun 60 hari setelah audit.
“Kalau tidak, akan kena sanksi,” ucap Harry.

(portalpiyungan.com)

Menghebohkan! Agung Podomoro Mengaku Diperas Ahok Hampir 400 M

Foto :   Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Kasus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi dan Pesisir Laut Jakarta Utara terus berlanjut. Kasus yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belakangan muncul data-data baru.

Salah satunya adalah data yang menyebutkan kalau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta uang hampir Rp 400 miliar kepada salah satu pengembang, yaitu Agung Podomoro Land (APL) yang mengejutkan lagi, dana yang diminta oleh Ahok itu bukan dana CSR, melainkan dana kontribusi tambahan dari pelaksanaan reklamasi yang tidak punya payung hukum. Sebab DPRD DKI sebelumnya telah menolak usulan kontribusi tambahan tersebut masuk dalam Raperda zonasi sampai akhirnya Perda itu tidak jadi disahkan.

"Total dana yang diminta Ahok kepada APL dengan dalih kontribusi tambahan ini mencapai Rp 392.672.527.282. Dimana realisasi anggarannya sudah mencapai Rp 218.715.943.217, sementara sisanya Rp 173.956.584.065 belum diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta," ungkap salah seorang pegawai APL yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan, Selasa (11/5/2016).‎‎

Pegawai APL ini pun menyebutkan, anggaran kontribusi tambahan tersebut diminta Ahok dengan alasan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI.

Sedikitnya, ada 13 item kegitan yang akan sudah dilakukan Pemprov DKI dengan dana itu. Kegitan yang dimaksud di antaranya adalah kegiatan pembangunan rusun Daan Mogot Rp 92,032.448, 182 dan penertiban Kali Jodo dengan anggaran Rp 6.000.000.000. Anehnya Gubernur Ahok meminta anggaran tambahan kontribusi kepada APL hanya dengan secarik kertas memo. "Jadi bukan berbentuk surat resmi dari Pemprov kepada APL," bebernya.‎

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) M Taufik mengatakan, Pemprov DKI memang pernah menyodorkan usulan agar dalam pembahasan Raperda dimasukkan adanya anggaran kontribusi tambahan. Namun usulan itu ditolak dewan dengan alasan, kontribusi tambahan tidak punya payung hukum yang jelas.‎ "Makanya kemudian, soal tambahan kontribusi tersebut yang menurut biro hukum ada diskresi.‎ Maka hal itu kemudian sepenuhnya diatur dalam Pergub," ungkapnya.‎ "Jadi persoalan kontribusi tambahan ini penyebab kenapa kami tidak mau mengesahkan Raperda zonasi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Magarito Kamis, juga menyampaikan pendapatnya.Dia mengatakan, kalau pemberian swasta maka dana yang diminta Ahok itu harus masuk kas daerah terlebih dahulu sebagai hibah dan tercatat di administrasi.Setelah itu, menurut Margarito, baru bisa keluar lagi. "Jadi, tidak boleh langsung dari swasta, terus langsung ke proyek yang lagi dikerjakan, kalau begini ngaco!," tegas dia."Penerimaan swasta ini biasanya berbentuk dana hibah dan itu tugas kepala dinas pendapatan, bukan gubernur yang bikin-bikin memo." Margarito juga mempertanyakan, dasar hukum penggunaan dana tambahan kontribusi dari APL kepada Ahok. Sebab, perdanya belum disahkan. "Kalaupun pakai Pergub, apakah pergubnya mengatur soal besaran dana tersebut. Ini jelas keliru," ungkap Margarito.‎

Terkait pemeriksaan Ahok oleh KPK kemarin, dijelaskan Margarito, hal itu untuk memperjelas masuknya dana-dana dari pengembang terkait izin reklamasi yang tidak memiliki dasar hukum. "Artinya pemeriksaan KPK terhadap Ahok, mempunyai relevansi dengan dana swasta yang masuk ke Pempprov DKI, itu pasti," pungkasnya.

(teropongsenayan.com)

Dihadang Warga Penjaringan, Ahok "Kabur" Lewat Kebun

(demo warga menghadang dan menolak kedatangan Ahok)

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Arogansi dalam bertutur dan sikapnya yang semena-mena membuat sejumlah masyarakat mulai melakukan aksi menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menilai Ahok tidak pantas memimpin Jakarta.

Mereka yang menolak kedatangan Ahok untuk meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Panjaringan, Jakarta Utara. Dalam aksinya yang berakhir ricuh, mereka menuntut agar Ahok tak datang saat peresmian RPTRA.

"Kami sudah sepakat, untuk menolak segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Ahok," kata Sekretaris Masjid Luar Batang, Mansur Amin, di lokasi, Kamis (23/6/2016), dikutip Sindonews.

Sementara seperti diberitakan aktual.com, Gubernur Ahok berhasil meloloskan diri dari hadangan ratusan warga Penjaringan Jakarta Utara, yang sudah menunggu kehadirannya sejak 15:00 WIB. Ahok berhasil menghindar dari hadangan warga dan menghindar melalui jalur kebun warga yang menunggu di Jalan Bandengan.

Setelah berhasil menghindari warga, Ahok pun dapat hadir dan memberikan sambutan dalam acara peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Penjaringan Indah.

Biasanya, acara peresmian RPTRA di bulan puasa diikuti dengan buka puasa bersama. Namun kali ini Ahok langsung balik kiri usai meresmikan RPTRA. Aksi Ahok yang ngacir dari hadangan warga menjadi sorotan publik di sosial media.

Sepanjang sejarah, sepertinya baru ini kali gubernur dihadang warga dan kabur lewat kebon.

Sesuai UUD 1945 Presiden Terancam Diberhentikan Bila Terlibat Kasus Sumber Waras

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI)
Ahli Hukum dan Ketua Tim Perumus UU KPK, Prof. Romli Atmasasmita, menyatakan kasus Sumber Waras bukan hanya terindikasi, tapi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, berdasarkan data dan fakta hasil audit BPK.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ditemukan fakta bahwa penetapan dokumen NJOP itu dilakukan oleh Gubernur Jokowi, bukan Ahok. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini masalah besar.

Hal tersebut disampaikan Prof. Romli saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TVONE pada Selasa, 21 Juni 2016.

Jika benar demikian, kalau kasus Sumber Waras sampai dimajukan ke Pengadilan, maka Presiden Jokowi bisa terkena. Dan dampaknya besar: PRESIDEN JOKOWI HARUS DIBERHENTIKAN.

Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A.

Pasal 7A UUD 1945 berbunyi :

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Sesuai hasil audit investigasi BPK ditemukan kerugian negara pada Kasus Sumber Waras sebesar Rp 191 Miliar.

Berdasarkan temuan itu Presiden wajib dipanggil oleh pengadilan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya yang menyebabkan terjadi kerugian negara.

Satu-satunya acara agar Presiden tidak diberhentikan adalah dengan menghentikan Kasus Sumber Waras, tidak diproses di pengadilan dengan alasan :

-  "TAK ADA NIAT JAHAT"  dan/atau
-  "TAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM".

Golkar Diprediksi Rontok di Pemilu 2019 Jika Mendukung Ahok

Foto :  Ilustrasi

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah memprediksi Partai Golkar bakal menderita dan menuai kerugian apabila mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Apalagi Ahok sudah bertekad maju dari calon independen.

Menurutnya, pengaruh dukungan tersebut akan justru akan berdampak buruk. Suara partai berlambang pohon beringin itu akan merosot tajam pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang.
"Mendukung calon independen sama saja merusak sistem politik yang mereka sudah bangun sendiri selama puluhan tahun," ujar Amir di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016).

Dengan rusaknya sistem politik, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan bangsa.
"Inilah kelemahan dari mekanisme kewenangan yang diterapkan seluruh parpol. Di mana menetapkan calon kepala daerah semua ditangan DPP," terang Amir.
Dengan demikian, dalam banyak penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi kepincangan, lantaran otonomi daerah tidak didukung oleh parpol.
"Contohnya DPRD DKI Jakarta yang tampak lemah karena tak bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal ini salah satunya akibat tidak adanya otonomi parpol," jelas Amir.
Ia juga menjelaskan bahwa dukungan Partai Golkar kepada Ahok dinilai tak akan mampu memengaruhi pendirian calon petahana itu untuk maju lewat jalur independen. Ahok sudah sangat percaya diri tetap akan bersama komunitas relawannya yang tergabung dalam Teman Ahok.
"Golkar itu kan sifatnya cuma mendukung, bukan mencalonkan. Saya yakin Ahok tetap pakai independen," ujarnya.