Spanduk Sukseskan Suksesi Kepemimpinan, Bukti TNI AD Butuh Pergantian Rezim Jokowi

(BERITA TERKINI) - Adanya spanduk bertuliskan “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera” terpasang di depan kantor Dinas Sejarah TNI AD di Jl Belitung, Bandung, Jawa Barat menandakan institusi ini sudah menginginkan pergantian rezim Jokowi. 

“Ini pesan buat rakyat bahwa TNI AD ingin pergantian Rezim Jokowi. Dan tentunya rakyat bersama TNI akan berada di belakang untuk mensukseskan pergantian rezim ini,” kata aktivis politik Ahmad Lubis kepada suaranasional, Selasa (30/8).

Kata Lubis, saat ini, rakyat sudah menginginkan pergantian rezim karena penguasa saat ini tidak berpihak pada masyarakat kecil. “Justru yang terjadi terjadi persengkongkolan pengusaha, pengusaha untuk menindas rakyat,” papar Lubis.

Lubis mengatakan, anggota TNI/Polri yang seharusnya membela rakyat justru diperalat oleh penguasa contohnya di DKI Jakarta. “Presiden Jokowi pun membiarkan saja, Ahok memperalat TNI/Polri untuk memusuhi rakyat. Banyak purnawirawan Jenderal yang mengkritik cara Ahok memberlakukan anggota TNI,” pungkas Lubis. Pada spanduk tersebut memang terpampang pula logo dari Dinas Sejarah TNI AD. [snc]

(BERITA TERKINI)

Antasari Blak-blakan yang Kirim dia ke Penjara Bukan Rani Tapi Mantan Kapolri

(BERITA TERKINI) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar buka suara soal sejumlah kejanggalan dalam kasus pembunuhan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, termasuk soal caddy bernama Rani Juliani.

Kasus yang menjerat Antasari sebagai terpidana dan membuatnya harus menjalani vonis penjara 18 tahun pada 2009 silam, selama ini diketahui publik akibat adanya cinta segitiga antara Antasari-Rani Juliani-Nasrudin.

Namun, dalam acara "Mata Najwa" yang ditayangkan Metro TV, Rabu (24/8/2016) malam, Antasari membantah. Antasari mengaku bahwa Rani merupakan orang yang menerornya sewaktu dia menjadi Ketua KPK. Hal itu kemudian diceritakan Antasari kepada Kapolri waktu itu, Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Namun, ketika itu Antasari bercerita kepada BHD secara informal, saat pertemuan supervisi dan koordinasi antara KPK-Polri-Kejaksaan. "Saya cerita, 'Sebagai pejabat negara ini banyak cara orang menjatuhkan kita. Ada yang jebak segala macam'," tutur Antasari.

BHD kemudian menjawab, "Enggak bisa dong. Pejabat negara harus dilindungi".

Namun yang terjadi malah sebaliknya.   "Yang memasukkan anda ke penjara siapa?" tanya Najwa Shihab.

"Putusan hakim." 

"Tadi anda katakan bukannya dilindungi malah dimasukkan ke penjara. Berarti yg memasukkan mantan Kapolri?" Najwa Shihab.

"Ya persepsi saya seperti itu," Antasari.

Lalu Antasari membeber pelbagai informasi yang dia miliki.  "Saya belum dua bulan di tahanan Polda. Saya kedatangan teman, dia datang memberikan ini (sepucuk surat)." 

"Dia katakan kronologis (kasus pembunuhan Nasrudin). Ini saya bacakan cuplikannya sedikit." 

"Jadi setelah ada kasus penembakan, 2-3 hari kemudian P menelpon T. Tepat pukul 23.30 bercerita kasus Antasari." 

"P mengatakan eksekutor adalah saudaranya. Sehari setelah pembunuhan tsb dia ke Tanjung Priok."

"Ketika dia menonton tv, dia histeris karena ternyata misi gagal. Telah terjadi salah sasaran." 

"Dia mengumpat, 'Eh ini salah sasaran. Bisa tdk dibayar kita'."

"Sebenarnya target utama adalah pejabat negara, makanya utk eksekusi diperlukan campur tangan polisi."

"Selama ini eksekutor hanya dibekali foto Antasari & informasi bahwa target ditemani seorang caddy."

"Rani itu caddy Nasrudin. Tdk pernah jadi caddy saya. Kalau ada bilang Rani caddy saya itu bohong besar."

"Selesai main golf, eksekutor berpikir dia (Nasrudin) adalah target utama mereka." 

"Eksekutor saudara P itu bahkan mengumpat berkali2. 'Sopir bodoh, kenapa tdk kasih tau'."

"Sopirnya almarhum ini juga seharusnya diduga (terlibat)." 

"Nah jadi targetnya mereka itu saya, tapi jadinya ini (Nasrudin). Jadi ada 2 eksekutor." 

"Target yang hendak dibunuh harusnya anda Pak Antasari?" tanya Najwa.

"Dua-duanya. Setelah mereka bunuh, kan nanti muncul berita besar, Antasari-Nasrudin saling tembak karena cinta segitiga," kata Antasari.[tribun]

(BERITA TERKINI)

Perjuangkan Aspirasi Rakyat Tolak Ahok, Plt Ketua PDIP DKI Dicopot Megawati

(BERITA TERKINI) - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mencopot Bambang DH sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.

Megawati menetapkan Adi Wijaya menjadi ketua definitif untuk kepengurusan di tingkat DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta.

Politisi PDIP Gembong Warsono mengatakan, penunjukan Adi sebagai Ketua DPD PDIP disampaikan dalam rapat di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/8).

"Kemarin DPD diundang rapat ke DPP untuk menyampaikan SK berkaitan dengan penetapan ketua DPD definitif," kata Gembong, Senin (29/8), seperti dilansir RMOLJakarta.

Setelah adanya ketua definitif, Gembong menyatakan, pihaknya akan menyiapkan strategi untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Gembong yakin Adi mampu memimpin DPD PDI-P dalam misi memenangkan Pilkada DKI 2017.

BACA JUGA : Wow Keren... 90 Persen Kader PDIP Tak Akan Coblos Ahok

"Kami berharap di bawah kepemimpinan ketua yang baru ini, kami mempunyai prestasi yang sama seperti saat dulu dipimpin Pak Boy (Boy Sadikin), yakni memenangkan Pilgub 2012, Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres 2014," ujar Gembong.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta sebelumnya dijabat Boy Sadikin. Namun, pada Maret 2016, ia mengundurkan diri. Setelah mundurnya Boy, DPP menunjuk Bambang DH sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang kosong.

BACA JUGA : Kader PDIP DKI Ancam Bakar KTA Jika DPP Paksa Dukung Ahok

Pencopotan Bambang ini memantik spekulasi bahwa ini terkait dengan sikapnya yang menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena memang, penolakan massa PDIP di tingkat akar rumput terhadap Ahok untuk diusung sebagai cagub Jakarta sangat kuat.

Sementara Ahok sendiri mengklaim bahwa Megawati mendukungnya. [rmol]

(BERITA TERKINI)

Pemilik Akun Facebook Yang Dituduh Penghina Presiden Tidak Takut di Bui

(BERITA TERKINI) - Kelompok Relawan Aliansi Masyatakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Sumatera Utara menyatakan pihaknya berharap polisi serius mengusut pemilik akun Facebook penghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua pemilik akun Facebook itu dilaporkan Lamsiang ke Polda Sumut karena diduga telah menghina Presiden Republik Indonesia dan Suku Batak. Laporan Lamsiang tercatat dalam STTLP/1094/VII/2016/SPKT III pada 23 Agustus 2016, Lamsiang Sitompul mengatakan laporan dugaan penghinaan itu ia lakukan selaku bagian dari Suku Batak.

Menurutnya, unggahan (upload) gambar serta kata-kata pada media sosial Facebook yang diunggah oleh terlapor -- pemilik akun Nunik Wulandari II dan Andi Redani Putribangsa -- mengandung unsur dugaan penghinaan harkat, martabat, dan harga diri.

Mendengar laporan Lamsiang, Andi Redani Putribangsa mengatakan saat ini masih biasa-biasa saja.

"Masih menunggu proses berikutnya, aku seh biasa saja aku gak takut .Kalau masuk Bui pun itu sudah resiko aku " ungkap Andi Redani Putribangsa saat dihubungi Redaksi SaracenNEWS.COM, Senin (29/08/2016).

Andi Redani Putribangsa akan terus mengkritik pemerintahan jokowi karena jokowi gagal menjadi presiden indonesia.

“Presiden Jokowi semakin nyata menjadikan jabatannya sebagai antek asing dan mengorbankan rakyatnya sendiri yang sekarang semakin menderita,” katanya. [saracennews]

(BERITA TERKINI)

Wow, Pengurus RT/RW Se Jakarta Bongkar Cara Licik Ahok Menangkan Pilkada dengan Manfaatkan Pendatang China

(BERITA TERKINI) - Pengurus Forum Kemitraan RT/RW seluruh Jakarta membongkar kezaliman yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menjadi ‘bulan-bulanan’ oleh Gubernur. Bahkan ada yang namanya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK).

“Makin hari Ahok makin arogan dan zalim. Kami terus-menerus dizalimi. Gubernur juga menggunakan para lurah untuk menekan dan mengintimidasi RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW. Ancamannya, kalau masih terus bertahan akan dipecat. Lurah yang tidak mau mecat kami, juga akan dipecat.

Kami ke sini untuk untuk melapor dan minta arahan bang Rizal Ramli,” ujar Andi Pane, Presidium RT-RW yang berasal dari Kecamatan Pademangan, Jakut, Senin (22/8).

Pernyataan senada datang dari Agus Iskandar. Ketua RW 012 Kelurahan Kebon Melati ini mengatakan, namanya sudah dihapus dari data KK. Jadi, dalam KK baru yang diterbitkan pihak kelurahan, yang menjadi kepala keluarga adalah istrinya.

“Penghapusan nama saya dari daftar KK, menyebabkan saya sulit mengurus berbagai keperluan kependudukan. Termasuk tidak bisa mengurus sekolah anak saya. Saya sampai harus membuat surat pernyataan bahwa saya masih hidup di atas materai, agar anak saya bisa melanjutkan sekolah,” ujar Agus.

Sedangkan Haji Maming mengeluhkan adanya peraturan Gubernur yang meniadakan peran RT dan RW dalam pengurusan surat-surat, baik urusan perizinan maupun keperluan kependudukan. Dengan peraturan ini, membuat KTP tidak perlu lagi pengantar bisa langsung ke Kelurahan. Data yang ada menyebutkan, saat ini ada 2 juta warga DKI yang belum memperoleh e-KTP.

“Saya menduga ini bagian dari rencana Ahok untuk memenangi Pilkada. Nanti para pendatang China yang sekarang membanjiri Indonesia dan khususnya Jakarta bisa mengurus KTP supaya bisa ikut mencoblos. Bayangkan, dengan cara ini dia bisa dapat tambahan jutaan suara. Biasanya, kecurangan Pilkada atau Pileg/Pilpres terjadi sejam sebelum penutupan. Saat itu siapa saja boleh mencoblos asal bawa KTP,” katanya.   [SN]

(BERITA TERKINI)

SBY Ingatkan Jokowi Indonesia Jangan Dikontrol Cina

(BERITA TERKINI) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar berhati-hati dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara, khususnya dengan Cina. Pasalnya semua negara berkeinginan mengontrol kawasan ekonomi dan keamanannya. 

"Tiongkok akan mengajak kita semua membangun ekonomi di ASEAN, India, lalu sampai ke bagian timur dari Eropa. Tapi saya ingatkan jangan hanya dilakukan oleh Tiongkok apalagi kalau dikontrol oleh Tiongkok," kata Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/08/2016).

Indonesia yang saat ini dipimpin Presiden Jokowi harus mengontrol perkembangan di kawasan agar siap menghadapi kerjasama global dengan negara-negara lain.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan dalam jumlah kepulauan harus bisa membangun koneksi satu pulau ke pulau yang lain. Usaha pemerintah untuk menghubungkan antar pulau dan cita-cita pemerintahan membangun kekuatan maritim harus diwujudkan, tidak hanya dengan wacana.

Dengan terbangunnya kesatuan dan koneksi antar pulau, SBY mengatakan, Indonesia baru bisa menyaingi dominasi negara lain, khususnya Cina.

"Jadi kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bisa mengembangkan potensi potensi kita," tandas SBY.  [Rimanews]

(BERITA TERKINI)

Pemasok Sabu Pada Penyanyi Dangdut Imam S Arifin Ternyata Polisi

(BERITA TERKINI) - Belum lama bebas dari balik jeruji besi, Imam S Arifin (56) penyanyi dangdut kondang kembali ditangkap karena terbukti memiliki sabu oleh Jajaran Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu (27/8) sore.

Namun berbeda dengan kasus sebelumnya, pemasok sabu Imam S Arifin justru diketahui merupakan seorang Polisi.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Suhermanto di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Minggu (28/8).

Sosok polisi yang menjadi pengedar sabu kepada pengarang lagu berjudul Jandaku dan Menari di Atas Luka itu adalah anggota Satwil Jakarta Pusat Ditlantas Polda Metro Jaya, Brigadir Hadi dengan NRP 77081177.

Penangkapan Brigadir Hadi sendiri dikatakannya, bermula dari Imam S Arifin di kamar nomor 3 Lantai 17 Tower Selatan Apartemen Crysan, Jalan Rajawali Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/8) sore.

Dalam kesaksiannya, Imam katanya mengaku jika sabu seberat 0,36 gram didapat dari seorang pengedar di sebuah bedeng komplek Pergudangan Blok O Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (28/8).

Pengejaran pun dilakukan, lima anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Iptu Anggoro berhasil menangkap Bripka Hadi.

Belum lama bebas dari balik jeruji besi, Imam S Arifin (56) penyanyi dangdut kondang kembali ditangkap karena terbukti memiliki sabu oleh Jajaran Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu (27/8) sore.

Namun berbeda dengan kasus sebelumnya, pemasok sabu Imam S Arifin justru diketahui merupakan seorang Polisi.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Suhermanto di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Minggu (28/8).

Sosok polisi yang menjadi pengedar sabu kepada pengarang lagu berjudul Jandaku dan Menari di Atas Luka itu adalah anggota Satwil Jakarta Pusat Ditlantas Polda Metro Jaya, Brigadir Hadi dengan NRP 77081177.

Penangkapan Brigadir Hadi sendiri dikatakannya, bermula dari Imam S Arifin di kamar nomor 3 Lantai 17 Tower Selatan Apartemen Crysan, Jalan Rajawali Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/8) sore.

Dalam kesaksiannya, Imam katanya mengaku jika sabu seberat 0,36 gram didapat dari seorang pengedar di sebuah bedeng komplek Pergudangan Blok O Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (28/8).

Pengejaran pun dilakukan, lima anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Iptu Anggoro berhasil menangkap Bripka Hadi. [Berita Islam 24H]

(BERITA TERKINI)

Puluhan Ribu Orang Terdampak Banjir Jakarta, Warga DKI Sebut Ahok Keparat

(BERITA TERKINI) - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Sabtu (27/8/2016), menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Berdasarkan data sementara yang dihimpun BPBD DKI Jakarta terdapat 39 RW di 15 kelurahan delapan kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir. Sebanyak 10.538 KK atau 31.622 jiwa terdampak langsung oleh banjir," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Meski demikian, Sutopo memastikan tidak ada pengungsian akibat banjir ini. Adapun titik banjir di Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Kebayoran Baru, Cilandak, Cipete Selatan, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, dan Pesanggrahan.

Sedangkan di Jakarta Timur banjir di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Kramat Jati.

 

"Saat ini banjir sebagian sudah surut. Dampak banjir, selain menimbulkan ribuan rumah dan banyak kendaraan terendam banjir, juga menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Pusdalops BPBD DKI Jakarta masih melakukan pendataan banjir," jelasnya, seperti dilansir Okezone.

Banjir ini menimbulkan kemarahan warga DKI Jakarta. Salah seorang warga DKI keturunan Tionghoa, Lou Chin Lung menyebut Ahok keparat tak mampu atasi banjir seperti yang selama ini dijanjikan.

 

"AHOK ini benar benar makhluk BANGSAT KEPARAT.

Sebagai gubernur tidak mampu mengatasi banjir sebagaimana yang pernah dia janjikan,"

"Bukannya wilayah banjirnya berkurang, yang ada malah wilayah banjirnya semakin meluas ke daerah yang selama ini tidak pernah mengalami banjir.."

"Dia sibuk sendiri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, sementara warga DKI dia buat menderita dengan segala kelakuan dan sikapnya".

Demikian yang ditulis Lou Chin Lung di akun facebooknya, Sabtu (27/8). [okezone] 

(BERITA TERKINI)

Mewah, Ibunda Presiden Jokowi Nginap di Kamar Seharga Rp15 Juta

(BERITA TERKINI) - Selama mengunjungi daerah wisata Toraja, Ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomihardjo, menginap di kamar hotel seharga Rp15 juta per malam.

Kamar tersebut merupakan kamar paling mewah di Hotel Misiliana yang berada di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

"Harga kamar di sini paling murah Rp700 ribu, di hotel kami kamar tipe Presiden Suite cuma satu, harga kamar Rp15 juta. Kamar itu yang dipakai sama ibu Jokowi," kata marketing hotel Misiliana yang enggan menyebut namanya.

Ibunda Presiden RI Joko Widodo berada di Toraja sejak 25 Agustus 2016. Rencananya, ibunda Presiden Jokowi baru akan pulang pada 27 Agustus 2016. Ia datang dalam rangka kunjungan budaya.

Selama di Toraja, ibunda Presiden Jokowi mengunjungi beberapa objek wisata di antaranya “Negeri di Atas Awan” Lolai, Ke’te Kesu’, serta objek wisata Suaya di Kecamatan Sangalla.  [oke]

(BERITA TERKINI)

Survei: Tingkat Kepuasan terhadap Ahok Turun

(BERITA TERKINI) - Calon petahana di Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah memilih jalur partai politik untuk berlaga. Pilihan ini ternyata disebut turut memengaruhi keragu-raguan di publik Jakarta untuk memilihnya kembali. Temuan itu terlihat dari survei terbaru yang dilakukan Manilka Research and Consulting.

Pengumpulan data survei ini dilakukan pada rentang waktu 6-11 Agustus 2016. Sampel yang digunakan sebanyak 440 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat yang tersebar di enam wilayah Jakarta. Dengan margin of error plus minus 4,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

BACA JUGA : Ahok Kalah Jauh di Polling “Duel Ahok-Yusril” ala Billy Boen 

"Sebanyak 47,7 persen responden menyatakan Gubernur Ahok tidak konsisten yang akhirnya memilih maju melalui jalur politik di Pilkada DKI Jakarta 2017," kata Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Cikini, Jakarta, Minggu 21 Agustus 2016.

Sementara sisanya menjawab konsisten (18 persen), tidak tahu kasus tersebut (16,3 persen) dan tidak menjawab (18 persen).

BACA JUGA : Wow Keren... 90 Persen Kader PDIP Tak Akan Coblos Ahok  

Dari tingkat popularitas, mayoritas responden (98,9 persen) mengaku kenal dengan Gubernur Ahok. Namun, dari sisi kesukaan, tingkat kesukaan responden terhadap Ahok mengalami penurunan, yakni dari 62,5 persen (Juni 2016) menjadi 56,1 persen (Agustus 2016).

"Tingkat keterpilihan Ahok juga mengalami penurunan dari 49,3 persen pada Juni 2016 menjadi 43,6 persen pada Agustus 2016," ujarnya.

BACA JUGA : Ahok Keok di Survey Internal PDI-P   

Survei Manilka juga melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pasangan gubernur Ahok - Djarot Saiful Hidayat saat ini. Sebanyak 60,7 persen responden disebut mengaku puas. "Meski, tingkat kepuasan ini menurun dibanding Juni 2016, sebesar 67,5 persen," kata Herzaky.

(BERITA TERKINI)

Anggota DPR Pertanyakan Siapa WNI yang Simpan Rp 11.400 Triliun di Luar Negeri

(BERITA TERKINI) - Pada saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih dibahas, muncul asumsi ada dana sekitar 6.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Jumlahnya Rp 11.400 triliun.

Kebenaran data ini menjadi pertanyaan para anggota Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena, data ini merupakan landasan pemerintah mengasumsikan target penerimaan pajak dari program tax amnesty.

“Itu sebenarnya data ada atau nggak? Karena terakhir saya dengar kabar, bahwa Bapak bilang datanya nggak ada,” kata Anggota Komisi XI, Hendrawan Supratikno, kepada Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8/2016). Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh anggota lainnya adalah Eva Sundari. Menurut Eva, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang baru, harus mendapatkan data tersebut, agar bisa dikeluarkan kebijakan yang dibutuhkan.

“Jadi datanya itu ada atau tidak. Kalau ada, mungkin bisa diserahkan kepada Bu Menkeu. Apakah nama yang ada di data itu sudah dipastikan jadi peserta dalam tax amnesty,” terang Eva pada kesempatan yang sama.

Pemerintah pernah mengucapkan menargetkan, setidaknya dana Rp 1.000 triliun dari luar negeri bisa kembali ke dalam negeri lewat program tax amnesty. Kemudian, pemerintah juga menargetkan biaya tebusan tax amnesty yang masuk sebagai penerimaan pajak mencapai Rp 165 triliun.  [ji]

(BERITA TERKINI)

Jenderal TNI AD Ditemukan Tewas di Parkiran Kantor Kemenkumham Kuningan

(BERITA TERKINI) - Seorang jenderal bintang satu TNI Angkatan Darat ditemukan tak bernyawa di area parkir lantai 2 Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Waktu ditemukannya tadi pagi pukul 04.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Dalam kartu tanda prajurit TNI yang ditemukan, diketahui korban adalah Brigjen TNI Nainggolan. Ia menjabat sebagai pejabat tinggi (Pati) Pati Ahli KSAD.

Jasad jenderal yang sehari-hari berdinas di Kantor Kemenkumham tersebut, ucap Awi, pertama kali ditemukan tewas oleh dua satpam gedung. Saat itu mereka sedang patroli pengecekan kendaraan yang masih terparkir di gedung.

“Kemudian (saksi) melihat korban berada di samping mobil Toyota Corolla Altis warna hitam yang pintu depan kanannya dalam keadaan terbuka,” ujar Awi.

 

Awi menggambarkan di sekitar jasad Nainggolan berserakan 19 lembar uang pecahan Rp 100 ribu. “Uang pecahan Rp 100.000 ribu 19 lembar berserakan di jok mobil, sebuah amplop, dan sebuah tas warna cokelat,” kata dia.

Awi menambahkan, selain 19 lembar pecahan Rp 100 ribu, polisi mengamankan dua ponsel korban, dan satu tas kerja korban. Dari pemeriksaan awal, petugas kepolisian tak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh sang jenderal dan kasus ini tengah ditangani Polsek Setiabudi.

Dari pemeriksaan awal, petugas kepolisian tak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh sang jenderal.

“Korban langsung kami evakuasi ke RSCM ya. Untuk sementara kami duga sakit,” ungkap Awi.

Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah saat dikonfirmasi menyatakan, Brigjen TNI Nainggolan sudah pensiun sejak 2013. “Yang bersangkutan sudah pensiun kalau tidak salah dari 2013 artinya sudah tak ada kegiatan yang berkaitan dengan Angkatan darat,” ujar Sabrar kepada Liputan6.com.

Terkait penggunaan pelat mobil dinas TNI, ia menyatakan banyak kemungkinannya. “Bisa saja setelah pensiun, karena keahliannya dipekerjakan oleh kemenkumham. Tapi saya belum bisa pastikan,” Sabrar menegaskan.  [ji]

(BERITA TERKINI)

Ahok Tuduh Warga Penyebab Banjir di Kemang

 

  

(BERITA TERKINI) - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuduh warga yang tinggal di sekitar aliran sungai yang ada di wilayah Jakarta Selatan, sebagai penyebab banjir yang melanda sejumlah kawasan di wilayah itu. 

"Coba lihat Kemang sekarang. Banyak sekali rumah orang itu. Kalau air lagi pasang (di) sungai kecil, itu (air) sampai menempel ke dinding (rumah) orang)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 22 Agustus 2016.

Ahok mengatakan, warga di aliran sungai itu memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah dan lahan. Namun menurut Ahok, rumah-rumah itu didirikan tepat di pinggir aliran saluran air.

Ahok mengatakan, kondisi itu membuat tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI di Jakarta Selatan tidak bisa optimal. Saluran air tidak bisa diperlebar.

BACA JUGA : Ahok Kalah Jauh di Polling “Duel Ahok-Yusril” ala Billy Boen 

Padahal idealnya, supaya aliran air tidak meluap, sebuah saluran harus memiliki lebar 20 meter, layaknya sungai, tidak tiga meter seperti lebar banyak saluran air di Jakarta Selatan.

"Kalau tiga meter coba bayangin saja (bagaimana air tidak meluap). Air datang (di sisi saluran air) cuma pakai turap beton saja. Terus di atasnya ada rumah," ujarnya menambahkan.

BACA JUGA : Kader PDIP DKI Ancam Bakar KTA Jika DPP Paksa Dukung Ahok  

Ahok mengatakan, padahal, DKI telah menawarkan para pemilik rumah supaya menjual rumah mereka dengan harga pasar. Para pemilik rumah enggan. Ahok memprediksi, banjir akan terus terjadi di wilayah Jakarta Selatan jika rumah-rumah yang ada di dekat saluran air di sana, tidak bisa dihilangkan untuk membuat saluran air lebar.

"Kamu sekarang tinggal di bawah (posisi daratannya rendah). Hujan, pasti kena (banjir) terus nih." 

BACA JUGA : Wow Keren... 90 Persen Kader PDIP Tak Akan Coblos Ahok  

Sebagai informasi, usai hujan deras yang melanda Jakarta Jumat malam, 19 Agustus 2016, sejumlah kawasan di Jakarta Selatan terendam genangan. Jakarta Selatan terbilang wilayah yang masih mengalami banyak genangan dibanding wilayah Jakarta lain. Wilayah yang tergenang salah satunya adalah Jalan Iskandar Muda, di depan mal Gandaria City. Tanah longsor bahkan terjadi di wilayah Pondok Labu.  [vivanews]

(BERITA TERKINI)

Aktifis RAR: Ahok Tak Layak

(BERITA TERKINI)

Oleh: Muchtar Effendi Harahap

Pada Rabu, 24 Agustus para tokoh dan aktivis mendeklarasikan RAR (Rumah Amanah Rakyat). RAR  berada Jalan Cut Nyak Dien No.5, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat.

Sebagai kelompok aksi, RAR  menggunakan lima kriteria bagi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 mendatang. Yakni:  1. Jujur. 2. Bersih, 3. Tegas. 4.  Cerdas, dan 5. Beradab.

Jika digunakan lima kriteria RAR  tersebut, petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memenuhi kriteria itu. Dengan demikian dia sangat tak layak untuk kembali menjadi gubernur DKI.

Kriteria pertama, “jujur”, bermakna: a. Orang berkarakteristik benar dan membenarkan hal benar,  sesuai perkataan dan perbuatan,  komunikatif, persuasif,  terampil meyakinkan orang, dan bermusyawarah/bernegoisasi. b. Orang bersikap  selalu berupaya sesuaikan atau cocokkan  Informasi (ucapan dan aturan) dengan fenomena/realitas obyektif”.

Ahok belum jujur, suka kambinghitamkan pihak lain dan anak buah. Sebagai contoh: 1. Banjir karena PLN mematikan aliran listrik. 2. Banjir karena ada sabotase kulit kabel. 3. Permainan oknum kalau banjir datang.  4. Kemenpora penghambat pembangunan MRT. 5. Kambinghitamkan kelemahan BPK atas Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).    6. Penerbitan Pergub karena tak mampu pecahkan masalah.

Kemudian  7. Larangan Pengajian di Monas alasan  Pedagang Kaki Lima (PKL); 8. Gagal mengembangkan Transjakarta, Direktur dipecat. 8. Kalau gagal sebagai calon perorangan Pilkada 2017 karena KPU tak professional, 9. Tuntut Gubernur Foke cuti waktu Pilkada DKI lalu, saat dia Gubernur nuntut tidak harus cuti Pilkada 2017, bahkan ajukan gugatan judicial review UU terkait ke MK.

Lalu 10. Gembor2 mau Cagub  Perorangan  dengan 1 juta KTP dan jelekkan parpol korup, ternyata mau jalur parpol, malah  minta-minta PDIP dukung dirinya sebagai Cagub, dan sebagainya.

Sementara untuk kriteria RAR yang kedua, “bersih”. Hal ini bermakna  antara lain:  tak tercemar dugaan kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)  dan penyalahgunaan kekuasaan.  Ahok tak memenuhi kriteria ini. Sebagai contoh,  DPRD nilai Ahok melanggar:  1. UU No. 11/2013 Psl 34 ayat 1; 2. UU No. 23/ 2014 tentang Pemda; 3. Satu PP terbit 2008; 4. Menerbitkan Pergub No. 138 tentang Honorarium Anggota TNI/POLRI, melegalkan pemberian dana honorarium kepada personil TNI dan Polri sebesar Rp.288.000,-/orang (uang saku Rp.250.000 dan makan Rp. 38.000).

Kemudian ke-5, pemberian Izin Reklamasi langgar  UU No. 27/ 2007 jo UU No. 1/ 2014, Perpres No. 122/ 2012, dan Permen KP No. 17/ 2013 jo. Permen KP No. 28/ 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sikap langgar hukum terkhir, yakni Penetapan Walkot Jakut Wahyu Hariyadi tanpa pertimbangan DPRD, diduga melanggar UU No. 29/ 2007 tentang Pprovinsi DKI Jakarta.

Kasus lain adalah pembelian lahan RS Sumber Waras, diduga merugikan negara dan Ahok tidak melaksanakan atau tidak menindaklanjuti Rekomendasi BPK. Selanjutnya, pembelian tanah negara di Cengkareng untuk Rusunawa.

Kriteria ketiga, “tegas”, yang bermakna antara lain: orang berperilaku jelas dan terang menderang, konsisten  dengan misi, visi, sasaran, target dan amanah rakyat melalui regulasi, Perda dan bertanggungjawab kuat laksanakan amanah rakyat.

BACA JUGA : Penjualan Kaos ‘3 Juta KTP Tolak Ahok’ Laku Keras, Bukti Nyata Penolakan Warga DKI  

Ahok juga tak penuhi kriteria ketiga ini. Alasannya, Ahok laksanakan kebijakan tak mengacu Perda No. 2/2012 ttg RPJMD 2013-2017.  Contoh program penataan kawasan kumuh, dilakukan penggusuran paksa rakyat dan langgar HAM.  Ahok seakan tegas ke rakyat miskin, tapi  menghamba Konglomerat/pengembang. Ahok sampai konflik terbuka dgn Menko Maritim Rizal Ramli karena Menko membatalkan reklamasi untuk para pengembang Podomoro. Ia menolak keputusan Menko secara terbuka.

Kriteria keempat, “cerdas”, yang bermakna antara lain:  berkapasitas dan mampu  atasi permasalahan dan tantangan/kendala, punya keahlian (kompetensi)  dan dapat membuktikan keberhasilan urus pemerintahan.

BACA JUGA : Ahok Mengelak Disebut tak Taat Undang-Undang  

Ahok  historis tak mampu urus pemerintahan DKI, indikatornya antara lain: 1. pengangguran kian meningkat. 2. Rakyat miskin meningkat terus menerus. 3. Ketimpangan sosial  makin melebar. 4.  Pertumbuhan ekonomi terus merosot dan gagal. 5. Realisasi Belanja Daerah sangat rendah.

Dan ke-6, gagal capai IPM dan penghargaan Adipura.  7. Kemacetan terus berlangsung bahkan Kota paling macet se dunia. 8.  Banjir jalan terus,   belum berkurang signifikan. 9. Pembangunan infrastruktur terhenti. 10. Kualitas manajemen dan perlindungan asset Pemerintah rendah rendah dan, 11. Kinerja sangat buruk dan rapor merah.

BACA JUGA : Ancam Anak Buah, Ahok Minta RT/RW yang Tolak Dirinya Segera Mundur 

Kriteria kelima, “beradab”, yang bermakna antara lain: 1. Mempunyai adab, budi bahasa  baik, berlaku sopa. 2. Pribadi berpotensi berlaku sopan, berakhlak, berbudi pekerti luhur, termasuk dalam gagasan, dan ke-3, orang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa.

Ahok sangat jauh dari kriteria kelima ini. Alasan, Ahok sering mengeluarkan kata-kata atau tutur kata kotor dan kasar seperti: ‘lu bajingan’, ‘dasar maling lu’, ‘brengsek’, ‘bego’, ‘kalau miskin tahu dirilah’, dan ‘taik’, dan lainnya.  Tutur kata kotor, kasar dan tak santun  sesungguhnya bertentangan dengan konsep politik demokrasi karena tak bikin  ketenangan dan kejelasan publik. Penyelenggara negara harus tetap menjaga kesantunan.

Penulis: Ketua DewanPendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS)

(BERITA TERKINI)

Warga DKI Ramai-ramai Foto Selfie “TOLAK AHOK GUBERNUR TUKANG GUSUR”

(BERITA TERKINI) - Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) bikin gerakan SEJUTA FOTO TOLAK AHOK.

Beberapa foto selfie warga DKI dengan tulisan TOLAK GUBERNUR TUKANG GUSUR diunggah di jejaring sosial media facebook oleh Zeng Wei Jian.

“Ayooo dukung. Bikin foto diri. Kirim. Ini bukti valid Rakyat menolak Ahok,” tulis Zeng Wei Jian.

BACA JUGA : 500.000 Warga Jakarta Serahkan Dokumen Tolak Ahok 

Salah seorang tokoh DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyatakan bahwa warga DKI telah diberi ujian dengan sosok pemimpin yang kerap melakukan penggusuran.

“Kita di beri ujian dengan pemimpin, apakah dia amanah jujur dan bersih di kota besar seperti Jakarta ini. Kenapa harus ada penggusuran,” tegas Haji Lulung di Jakarta, Kamis (25/8/2016), dikutip Rimanews. [Rimanews]

BACA JUGA : Jelang Pilgub DKI 2017, Ahok Tiba-Tiba Bolehkan PKL Berjualan di Trotoar

(BERITA TERKINI)

Ahok Kalah Jauh di Polling “Duel Ahok-Yusril” ala Billy Boen

(BERITA TERKINI) - Billy Boen, seorang pengusaha muda, motivator, CEO Young On Top, yang selama ini dikenal salah satu pendukung Ahok, melakukan Polling di twitter “Duel Ahok VS Yusril”.

“Krn bnyk yg protes. Nih sy ksh duelnya: utk GubDKI pilih Yusril ato Ahok? Nanti sy umumkan hasilnya.” Cuit ‏@BillyBoen, pada Jumat (25/3) kemarin.

Dan hasilnya… lagi-lagi Ahok kalah jauh.

Sampai selesainya batas waktu, Polling yang diikuti 3.153 responden netizen di Twitter ini, 60% memilih Yusril Ihza Mahendra. Sedang Ahok hanya 40%.

BACA JUGA : Wow Keren... 90 Persen Kader PDIP Tak Akan Coblos Ahok

Ini ketiga kalinya Polling Twitter yang dilakukan pendukung Ahok dengan hasil ketiga-tiganya Yusril menang telak.

Sebelumnya, peneliti LP3ES Rustam Ibrahim yang juga pendukung Ahok melakukan Polling pada 15 Maret dimana hasilnya Yusril unggul 52% kalahkan Ahok yang mendapat 42%.

BACA JUGA : 500.000 Warga Jakarta Serahkan Dokumen Tolak Ahok 

Setelah itu, Emerson Yuntho aktivis ICW pendukung Ahok melakukan polling pada Kamis (24/3) dimana Ahok keok hanya mendapat 28%, kalah jauh dengan Yusril yang meraih 66%.

Semoga Ahokers gak kapok bikin polling...  [PPY]

(BERITA TERKINI)

Pengunjung TemanAhok Rata-Rata Warga Keturunan Tionghoa

(BERITA TERKINI) - TemanAhok, begitu sebutannya, tapi dari sekian banyak posko yang disediakan oleh Panitia yang paling banyak mengunjungi adalah Keturunan Warga Tionghoa, begitu antusiasnya keturunan Tionghoa untuk memberikan dukungan berupa memberikan Foto Copy KTP mereka rela mengantri.

Salah satu satu Aktivis-66 Hariman Siregar mengatakan bahwa : Kalangan aktivis masyarakat atau aktivis partai sebenarnya banyak yang gerah dengan langkah politik Ahok selama ini. Ahok dikenal sebagai kutu loncat sejati. Ia tidak peduli, misalnya, jasa Gerindra yang susah payah mencalonkannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

BACA JUGA : TemanAhok GAGAL TOTAL! Klaim 1 Juta KTP, Baru Diverifikasi 2 KTP Saja Tidak Ada Orangnya

Aktivis 66 Hariman Siregar memberikan catatan tentang gubernur DKI Jakarta Ahok:

“Ahok jadi anggota partai PIB (Partai Indonesia Barunya) nya almarhum Dr. Syahrir (Ciil), lalu jadi Bupati Belitung. Baru setahun, mau jadi gubernur Bangka Belitung. Keluar dari PIB loncat ke Golkar, lalu menang nyaleg jadi anggota DPR. Lalu ada pemilihan Gubernur Jakarta, keluar dari Golkar. Jadi wakil Jokowi sebagai calon dari Gerindra dan PDIP. Lalu Jokowi kepilih jadi presiden. Eh, sekarang mau nyalon sendiri dari independen.”

BACA JUGA : Mengaku Muslim, Wanita Berjilbab Juru Bicara Teman Ahok Twit Acara Gereja 

Hariman melanjutkan: “Nilai sendiri deh kalo dia teriak-teriak mau ngabdi. Jelas-jelas cari jabatan. Sekarang kampanye pakai cerita silat lah apalagi lah. Buntut-buntutnya beli partai juga untuk jadi gubernur lagi. Kalo mau ngabdi ya kerja aja, rakyat kan bisa menilai. Tapi tak ada yang dikerjakan, Sejak diangkat gubernur kerjanya nggak ada. Kecuali hanya ngumpulin KTP doang. Sekarang eh, ternyata mau nyalon gubernur lagi. Nggak pantes.”

(BERITA TERKINI)

Wow Keren... 90 Persen Kader PDIP Tak Akan Coblos Ahok

(BERITA TERKINI) - Mayoritas kader PDI Perjuangan (PDIP) punya pilihan selain Ahok di Pilgub DKI 2017 nanti. Dengan begitu, dipastikan PDIP tidak akan mendukung Ahok.

Hal itu ditegaskan oleh Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, bahwa mayoritas kader PDIP tidak akan mencoblos calon petahana Pilkada DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka tidak menginginkan partai mengusung mantan Bupati Belitung Timur itu.

“Kader PDI Perjuangan yang punya hak pilih, nanti 90 persen tidak mencoblos Ahok,” kata TB Hasnauddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016), seperti dilansir Teropong Senayan.

BACA JUGA : Kader PDIP DKI Ancam Bakar KTA Jika DPP Paksa Dukung Ahok

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengakui adanya perbedan pendapat di internal PDIP soal dukungan ke Ahok. Namun, TB meyakini perbedaan itu akan mencair jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menetapkan calon yang akan diusung.

“Itu biasa di lingkungan kami. Kemudian akan mengerucut dan diputuskan ibu ketua umum dan kami loyal,” katanya.

BACA JUGA : Ahok Keok di Survey Internal PDI-P

Sementara itu politisi PDIP lainya Masinton Pasaribu mengatakan, partainya hingga kini belum mengerucutkan kepada satu nama yang bakal diusung dalam Pilkada DKI. Menurut dia, partainya masih lebih banyak mendengarkan keinginan rakyat tentang sosok pemimpinnya. [pekanews]

(BERITA TERKINI)

MetroTV Tipu Rakyat Indonesia Dengan Sebut Jokowi Presiden Pertama ke Samosir?

(BERITA TERKINI) - “Hari ketiga di tanah Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Samosir untuk bertemu masyarakat adat. Ini merupakan kunjungan pertama kalinya seorang Presiden di Tanah Samosir selama 71 tahun Indonesia merdeka.”

Begitulah sebagian isi berita yang disiarkan MetroTV, Minggu (22/8/16).

Reaksi terjadi dari para netizen yang tidak terima dengan berita MetroTV tersebut. Pada laman MetrroTV para netizen menyampaikan rasa keberatannya.

Akun Dino Septyawan menuliskan bahwa mantan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah ke Danau Toba.

“SBY juga pernah dasar metro tipu,” komentarnya singkat.

Sedangkan dari akun Jihan Raliby menulis, “Soekarno pernaaaaah…. googling deh.”

Memang, SBY diketahui pernah berkunjung ke Danau Toba. Kejadian itu didokumentasi oleh banyak media massa. Salah satunya seperti link berikut ini.  Laman Medan Bisnis saat itu membuat judul “SBY Saksikan Peresmian Gedung Olahraga di Toba Samosir“.

Entah apa maksud MetroTV mengklaim bahwa Jokowi-lah presiden pertama yang menginjakkan kakinya ke Danau Toba-Samosir. Apakah untuk membangun citra Jokowi? Yang terjadi bukan citra Jokowi membaik, yang terjadi adalah blunder kepada Jokowi dan media pendukungnya, terlihat konyol.

Dan penting untuk diketahui, Presiden Pertama RI Soekarno juga pernah ke Samosir.

(BERITA TERKINI)

Partai Demokrat Jatuhkan Pilihan ke Sandiaga Uno

(BERITA TERKINI) - Partai Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan ke bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno. Rencananya, partai berlambang mercy ini akan mendeklarasikan dukungan ke Sandi setelah PKB melakukan hal serupa.

Informasi dukungan Demokrat ke Sandiaga Uno disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik. Dia mengatakan, Sandiaga yang dicalonkan oleh Gerindra tersebut mendapat dukungan dari dua partai, yakni PKB dan Demokrat. 

"Saya kasih bocorannya, PKB hari Kamis (25 Agustus 2016) deklarasi usung Sandi jadi bakal cagub DKI. Setelah itu, Demokrat juga akan deklarasi usung Sandiaga," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

BACA JUGA : PKB Resmi Dukung Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 

Taufik menjelaskan, pada pekan depan ketiga parpol akan bersama-sama mendeklarasikan Sandiaga sebagai bakal cagub.

"Minggu depan ada tiga parpol yang sepakat deklarasi usung Sandi," kata Taufik.

BACA JUGA : Tiga Partai Siap Calonkan Sandiaga Uno di Pilgub DKI  

Perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta dari ketiga partai sudah bisa mengusung Sandiaga sebagai calon gubernur. Partai Gerindra memiliki 15 kursi, PKB (6 kursi), dan Demokrat (10 kursi). Jumlah kursi gabungan ketiga partai sebanyak 31 kursi.  Sesuai Undang-undang, satu atau gabungan parpol berhak mengajukan satu pasangan bakal cagub dan cawagub bila memiliki minimal 22 kursi. 

(BERITA TERKINI)

PKB Resmi Dukung Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017

(BERITA TERKINI) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Sandiaga S Uno sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

 

Deklarasi tersebut dilangsungkan di Pondok Pesantren Al-Qudwah Al-Muquddasah, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2016) sore.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami (PKB) nyatakan Sandiaga Uno sebagai cagub DKI Jakarta tahun 2017-2022," kata Humas Desk Pilkada DPW PKB DKI, Jakarta, Ahmad Muslim.

Dalam deklarasi itu, PKB juga menginstruksikan kadernya dari tingkat paling bawah hingga pusat untuk bergerak bersama mendukung Sandiaga Uno agar pemimpin Jakarta menjadi lebih baik, santun, aspiratif dan humanis.

Menanggapi dukungan tersebut, Sandiaga Uno menyatakan menerima dukungan partai besutan Gus Dur itu. Dia berjanji akan menjadikan Jakarta yang lebih humanis jika nanti terpilih.

BACA JUGA : Tiga Partai Siap Calonkan Sandiaga Uno di Pilgub DKI

Dengan dukungan  PKB itu, dan Gerindra sebelumnya, Sandiaga kini mengantongi 21 kursi di DPRD DKI. Jumlah itu masih belum cukup untuk mengantarkan Sandiaga ikut dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Untuk diketahui, pasangan calon yang didukung partai politik atau koalisi partai politik dalam Pilkada DKI minimal punya 22 kursi di DPRD DKI.

(BERITA TERKINI)

Tiga Partai Siap Calonkan Sandiaga Uno di Pilgub DKI

(BERITA TERKINI) - Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, Muhammad Taufik mengatakan ada tiga partai yang sudah menyetujui Sandi sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

“Sekarang kita bilang, ini ada 31 kursi mencalonkan Sandi, tiga partai (Gerindra, PKB, dan Demokrat)," ujar katanya di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Rencananya, masih kata Taufik, Gerindra akan mendeklarasikan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta pada pekan depan.

"Minggu depan deklarasi Sandi sebagai calon gubernur," ucapnya.

Diketahui, Sandiaga menjadi bakal calon tunggal Gubernur yang diusung oleh Gerindra usai melewati proses penggodokan. 

Selain Sandi, juga terdapat nama Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoedin. Dikabarkan, Sandi akan didampingi oleh salah satu dari tiga nama calon wakil Gubernur seperti Saefullah, Sylviani Murni dan Bupati Batang Yoyok Riyo. [ts]

(BERITA TERKINI)

Hotman Paris: Saat SBY berkuasa, Ruhut pemuja SBY. Kekuasaan SBY berakhir, Ruhut berpaling memuja Jokowi

(BERITA TERKINI) - Ruhut Sitompul dinonaktifkan sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berbagai pihak pun memberikan komentarnya tak ketinggalan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. 

Dalam keterangan tertulisnya, Hotman meledek Ruhut yang dulu pernah begitu memuja sosok SBY.

"Saat SBY berkuasa, Ruhut pemuja SBY paling vokal. Kalimat SBY bapak Bangsa sering berkumandang dari mulut Ruhut," tulis Hotman.

Belakangan, di era Jokowi, Ruhut mendadak banting setir dan berbalik memuja mantan Wali Kota Solo tersebut.

BACA JUGA : Dalam Sehari Ruhut Terima 2 Hadiah, Copot dari Demokrat dan Sanksi MKD 

"Kekuasaan SBY berakhir, Ruhut sudah tidak pernah memuja SBY tapi Ruhut berpaling memuja Jokowi, padahal sebelum Jokowi menang Pilpres, Ruhut berkali-kali meremehkan Jokowi dengan menyebut "Jokowi Tukang Mebel yang tidak pantas jadi Presiden"," kata Hotman lagi.

Di pesan berikutnya, Hotman juga 'menelanjangi' jejak politik Ruhut yang pernah menjadi pengikut setia Akbar  Tanjung di Partai Golkar hingga gagal mendekati Ketum PDIP Megawati.

BACA JUGA : Membela Ahok Tanpa Persetujuan Partai, Ruhut Dicopot Dari Jabatannya

Pengacara yang pernah dekat dengan aktris Meriam Bellina ini juga menengarai Ruhut sedang berusaha mendekat ke Ahok.

"Ruhut mendukung Archandra Tahar dan mulai memuja Ahok setelah Ruhut melihat masa depan kekuasaan Ahok makin cerah dan SBY marah. padahal dulu Ruhut menyebut, "Harusnya Ahok malu berkoar-koar," katanya lagi.  [TS]

(BERITA TERKINI)

Lagi, Jokowi Didesak Minta Maaf Terhadap Korban Tragedi '65

(BERITA TERKINI) - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) '65 mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindaklanjuti hasil keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag. Yang mana keputusan IPT itu menyatakan Indonesia bertanggungjawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. 

Hal ini merupakan salah satu butir yang disampaikan YPKP '65 saat menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih dan Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Kamis (25/8). YPKP juga meminta Presiden Jokowi mewakili negara untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap seluruh korban tragedi 1965. 

BACA JUGA : Mayjen Kivlan Ungkap PKI Sudah Punya 100 ribu senjata dari Cina, "Cegah Sebelum Terlambat" 

"Negara harus minta maaf kepada semua korban, keluarga korban dan para penyintas tragedi 1965. Negara perlu memberikan rehabilitasi umum, memberi ganti rugi/kompensasi secara layak dan menjamin peristiwa serupa tidak terjadi di masa yang akan datang, dengan melakukan upaya penegakan hukum bagi aktor utama yang terlibat kejahatan kemanusiaan," kata Ketua YPKP '65 Bedjo Untung di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, YPKP '65 mendesak dibentuknya Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM yang kedudukannya berada langsung di bawah kendali Presiden. 

BACA JUGA : Ada Foto Mirip Tokoh PKI Aidit di Bandara Soekarno-Hatta

YPKP '65 juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rehabilitasi Umum sebagai pengganti UU-KKR yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. 

Jokowi juga diminta untuk mencabut Keppres No 28 Tahun 1975 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Keppres ini disebut sebagai pijakan hukum bagi pemerintah Orde Baru dalam membuat klasifikasi tahanan politik secara melawan hukum, memberhentikan PNS, Guru dan tentara karena dugaan terlibat G30S. 

BACA JUGA : Tak Gubris Istana Hentikan Razia Komunis, TNI Tunjukkan Perlawanan ke Presiden Jokowi

"Kenapa harus dicabut? Karena ini menjadi cantolan Orde Baru untuk melakukan diskriminasi," tandasnya.  [merdeka]

(BERITA TERKINI)

Nama Nusron Wahid dan Mantan MenPAN Keluar dalam Sidang Terdakwa KPK

(BERITA TERKINI) - Nama beberapa politikus ternama di tanah air disebut dalam persidangan salah satu terdakwa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Doddy Arianto Supeno (DAS).

Oleh Darmadji, Doddy disebut sebagai majikan yang dia ketahui merupakan ‘orang dekat’ dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro.

“Saya mengenal saudara DAS sebagai majikan kerja, sebagai asisten Eddy Sindoro, petinggi di Lippo,” kata Darmadji dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP).

Sepengetahuan Darmadji, bosnya itu kerap bertemu dengan bebera politikus ternama. Ada dua nama yang diterlontar dari mulutnya.

“Doddy sering menemui berbagai pejabat antara lain, Nurhadi Sekretaris (Mahkamah Agung (MA), saudara Lukas, Yudi Chrisnandi Menteri PAN, saudara Nasir, saudara Nusron Wahid,” bebernya.

Tak hanya soal nama yang diumbar Darmadji dalam kesaksiannya. Dia juga membenarkan bahwa Doddy menerima uang dari orang-orang Lippo. Dan uang itu diberikan kepada Nurhadi.

“Saya sering mengantarkan DAS kertas dan tas berisi uang dari orang-orang operasional di menara Lippo kepada Nurhadi,” ungkapnya.

BACA JUGA : Jadi Ketua Tim Pemenangan, Nusron Wahid Siap Mati-matian Demi Ahok 

Seperti diketahui, ‪Doddy didakwa memberikan suap sebesar Rp150 juta kepada Sekretaris sekaligus Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap itu berkaitan dengan pengurusan sejumlah perkara Lippo Group di PN Jakarta Pusat.‬

Dalam memberikan suapnya, ‪Doddy diyakini tidak sendiri. Ini dibuktikan dengan dakwaan bersama-sama yang disangkakan kepadanya.

Orang-orang yang ditengarai ikut membantu suap tersebut adalah pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.

Konstruksinya, ada beberapa perkara perusahaan yang bernaung di bawah Lippo Group yang tengah ditangani PN Jakarta Pusat. Pertama, proses ‘aanmaning’ atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) serta pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL). [aktual]

(BERITA TERKINI)

Sejumlah Jenderal Gabung dengan Gerakan People Power Indonesia untuk Tumbangkan Jokowi, JK, dan Ahok

(BERITA TERKINI) - Jendral TNI (Purn) Adityawarman Thaha menyambut baik gerakan ‘People Power Indonesia’ yang digagas beberapa aktivis, tokoh, dan pemerhati politik, salah satunya oleh Sri Bintang Pamungkas. Gerakan ini memiliki tujuan menjatuhkan Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kemudian mengembalikan UUD 45 asli sebagai pijakan utama dasar negara.

Jendral Adit, demikian ia disapa menyarankan bahwa gerakan ini jika memang serius untuk itu, maka jangan terlalu banyak membuat kata-kata di ruang chat berbasis WhatsApp saja.

“Jangan hanya lebih banyak membuat dinamika lewat WA. Harusnya kita bentuk dan datangi tim 100 orang. Dari masing-masing tim itu, kemudian kita datangi ormas-ormas yang mempunyai misi sama,” sampainya, kemarin (22/08/2016), di Jakarta.

BACA JUGA : RAPBN 2017 Tidak Sehat, Sri Mulyani: Kita Berutang Untuk Bayar Bunga Utang

Menurutnya, kemungkinan besar untuk menjatuhkan Presiden Jokowi-JK, juga Ahok terbuka luas karena lembaga MPR ikut mendukung. “Saat saya berbicara dengan Kivlan Zen, bahwa Sekjend MPR sudah oke untuk mengadakan Sidang Istimewa,” sambungnya.

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan turun ke gedung DPR dengan membawa banyaknya massa. Minimal ia katakan massa itu sanggup duduki gedung DPR selama lebih dari satu hari.

BACA JUGA : SBP: Kewarganegaraan ganda Archandra sengaja dimunculkan demi meloloskan RUU Dwi-Kewarganegaraan sebagaimana RRC

“Kita juga harus turun selama dua hari di gedung DPR. Karena pilihan itulah: kita atau mereka. Kita duduki gedung DPR/MPR itu. inilah fokus kita. Akan tetapi jangan asal teriak-teriak saja. Langsung saja sebutkan maksud dan tujuan kita di DPR,” usulnya.

Setelah itu, ia mengatakan barulah menyusun kembali konstitusi sesuai dengan tujuan, yakni mengembalikan UUD 45 yang asli. Tidak hanya itu, ia juga memberikan masukkan agar dibentuk pula aturan atau UU soal kewarganegaraan Asing.

BACA JUGA :  KAHMI: Apabila Jokowi tak segera menyatakan mundur, kami minta DPR & MPR serta MK memproses impeachment!

“Dengan masuknya Sri Mulyani, Amerika akan mengatur keungan kita. Dan musuh terbesar kita ada pula mafia Cina. Kelompok kecil yang memiliki uang bejibun sehingga pribumi bisa dikendalikan oleh mereka dan dijadikan kaki tangannya,” tutupnya.

BACA JUGA :  "NKRI Semakin Kacau, SBY dan Prabowo akan Bersatu Galang Kekuatan Rakyat untuk Bergerak"

(BERITA TERKINI)