Kapolri Tito: Berita Saya Beri Perintah Bareskrim Periksa Amien Rais, Hoax!

(BERITA TERKINI) - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membantah pernah menginstruksikan Badan Reserse Kriminal Polri untuk memeriksa Amien Rais. Beberapa hari terakhir, tersebar berita yang menyatakan bahwa Tito memerintahkan Bareskrim memeriksa Amien Rais karena menuding Presiden Joko Widodo telah melindungi Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya melihat ada beberapa berita hoax untuk menyudutkan saya akhir-akhir ini, seperti slide isi arahan saya yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. Juga seolah-olah ada perintah saya untuk memeriksa Pak Amien Rais. Padahal, tidak ada perintah saya, terutama terkait masalah Gubernur Ahok," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 16 Oktober 2016.

Tito mengatakan hubungannya dengan Ahok sebatas hubungan profesional, yakni saat Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2015 lalu. "Sesama Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang harus baik hubungannya karena bagian dari komunitas pemimpin Jakarta. Kalau hubungan antar pimpinan tidak baik, kasihan rakyat, akan dirugikan," katanya.

 

Tito berharap masyarakat tidak begitu saja menyerap berita-berita dan juga informasi-informasi yang diunggah dan disebarluaskan di media sosial. "Medsos tidak bertuan. Setiap orang dapat membuat sesuatu dan sengaja diviralkan untuk agenda mereka sendiri. Apalagi di musim politik pilkada ini," tuturnya.

Menjelang pilkada, menurut Tito, media sosial kerap digunakan untuk mengangkat elektabilitas pasangan calon maupun menyerang pesaing atau pihak lain yang kurang disukai. "Mari kita gunakan cara damai, cerdas, demokratis, dan tanpa kekerasan atau ancaman untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa beradab yang sudah dewasa dalam berdemokrasi," ujarnya.

Beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Badan Reserse Kriminal Polri untuk memeriksa Amien Rais. Menurut kabar tersebut, Amien Rais mesti diperiksa karena orasinya provokatif dengan menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait tuduhan penistaan agama.      [posmetro]

(BERITA TERKINI)  

Politikus PPP Tegaskan Ahok dan Orang-orang China Daratan Ingin Kuasai Indonesia

(BERITA TERKINI) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan orang-orang China khususnya China daratan melihat Indonesia ini adalah sesuatu yang wajib harus dikuasai dan ditaklukan.

Demikian dikatakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati kepada suaranasional, Ahad (16/10).

“Mereka menguasai dan menaklukan Indonesia dengan 3 pintu masuk : 1. melalui penguasaan Jakarta, 2. menguasai Ekonomi dan 3. Menguasai UUD 2002,” ungkap Habil.

Kata Habil, saat ini tinggal Umat Islam yang mereka belum kuasai, oleh karena itu Ahok mencoba menjauhkan umat Islam dari Al Quran dan mengatakan jangan percaya Surat Al Maidah 51.

“Ahok bicara seperti ini bukan spontanitas tapi merupakan rencana aksi dan agenda mereka,” ungkap Habil.

Habil menegaskan Umat Islam adalah benteng terakhir dan pilar terkuat dalam mempertahankan NKRI. “Pertama, Umat Islam Indonesia berjuang habis habisan mengorbankan baik harta maupun jiwa raga mengusir penjajah kafir dari tanah air Indonesia, akhirnya Indonesia merdeka,” jelas Habil.

 

Kata Habil, kedua, Umat Islam bersama ABRI menumpas pemborontakan PKI, di Madiun Umat Islam banyak dibunuh dan dibantai oleh PKI dan akhirnya dinyatakan sebagai ideologi terlarang di Indonesia. “Ketiga, demi keutuhan NKRI Umat Islam rela menghapuskan Piagam Jakarta,” papar Habil.

Habil mengatakan, sekarang ini Umat Islam sepertinya harus turun gunung lagi untuk berjuang melawan, penistaan Al Quran oleh Ahok. “Melawan agenda agenda yg telah di rancang kelompok China daratan untuk menguasai Indonesia dengan membawa ideologi komunis dan China daratan akan menjadikan Indonesia sebagai koloni baru China,” pungkas Habil.   [snc]

(BERITA TERKINI) 

Kabareskrim: Mohon Doa Restu, Kami Akan Periksa Ahok!

(BERITA TERKINI) - Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Mohon doa restunya, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Ahok," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di depan ribuan demonstran di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (14/10/2016).

 

Ari Dono mengungkapkan, Bareskrim telah menerima semua pengaduan masyarakat. Bahkan, Bareskrim telah memeriksa saksi-saksi yang ada terkait kasus penistaan agama dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

"Kami pastikan sudah menerima semua pengaduan dan sudah memeriksa saksi-saksi," kata Ari Dono.

Ari Dono mengatakan, pelapor harus menyiapkan bukti-bukti yang ada.

Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir merasa lega atas ucapan Kabareskrim. Dia meyakini umat Islam yang ikut dalam aksi Tangkap dan Penjarakan Ahok bisa mengendalikan emosinya.

"Sekarang Kepala bisa adem sekarang dan Kabareskrim pastikan akan periksa Ahok," tutur dia.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq kembali meminta Ahok agar secepatnya diperiksa. Dia mengingatkan Kabareskrim supaya tidak usah takut pada presiden. [rnc]

(BERITA TERKINI) 

Ketika Media Memutarbalikkan Isu Untuk Menutupi Masalah yang Sebenarnya

(BERITA TERKINI) - Kelakuan media yang memutarbalikkan isu sudah sangat meresahkan dan memuakkan. Terbaru soal demo puluhan ribu Umat Islam di Jakarta yang oleh media malah difokuskan pada isu sampah dan tanaman yang rusak.

Berikut kritikan yang disampaikan Dian Anggraeni Umar, Master Trainer di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang ditulis di akun facebooknya, Sabtu (15/10/2016).

***

Pemerintah dan media massa sering salah fokus.

Demo ummat Islam terhadap Ahok kemarin yang disalahkan dan diekspose media tentang taman yang rusak. Sebaliknya puluhan ribu ummat Islam dari berbagsi daerah yang berorasi menyuarakan keadilan nyaris sunyi beritanya.

Ahok yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang disalahkan dan diekspose Bang Buni Yani.

Pernyataan Nusron yang ajaib, yang diekpose MUI dan dituduh disuap oleh salah satu cagub.

Korupsi yang diributkan dan ramai diberitakan operasi tangkap tangan Irman Gusman dan pejabat eselon II kementerian yang nilainya recehan, sementara berbagai kasus korupsi BLBI, RS Sumber Waras, Tanah Cengkareng dll. yang nilai korupsinya fantastis adem ayem.

Kalau mau dibahas masih banyak lagi masalah dan kasus lain yang modelnya seperti ini. Memutarbalikkan isu untuk menutupi masalah yang sebenarnya.

(Dian Anggraeni Umar)

***

 

Hal senada disampaikan penulis novel dan mantan presenter berita TransTV Hanum Rais:

"Media yg tidak independen & beritanya selalu delusif demi kepentingan politik penguasa, sesungguhnya sedang menggali kuburannya sndiri." (Hanum Rais)    [beritaislam24h.com] 

(BERITA TERKINI)

Golkar: Jokowi Terkesan Mendukung Penistaan Agama

(BERITA TERKINI) - Presiden Joko Widodo harus turun tangan menyikapi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dilaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri.

Begitu dikatakan Tokoh Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada redaksi, Rabu (12/10).

“Kita semua ingin tahu sikap dari Presiden kita, Bapak Jokowi. Kasus penistaan agama oleh Ahok ini sudah menjadi persoalan nasional,” jelasnya.

Bukan tanpa sebab, menurutnya, Jokowi harus turun tangan karena dia merupakan kepala negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

“Sudah saatnya pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama,” jelasnya.

“Jangan sepertinya tidak ambil peduli, dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok. Apalagi bagi kami kader Partai Golkar, sikap itu penting, karena pak Jokowi sudah menjadi Calon Presiden Partai Golkar secara resmi pada tahun 2019.”  RMOL

(BERITA TERKINI)

Jika Abaikan Laporan Soal Ahok, Komisi III Bakal Panggil Pihak Polri

(BERITA TERKINI) - Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak kepolisian jika mengabaikan laporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Kita tunggu dulu, baru kita pertayakan nanti," kata Desmond saat berbincang dengan TeropongSenayan, Selasa (11/10/2016).

Kendati demikian, ujar Desmond, Komisi III akan menunggu terlebih dahulu kasus itu yang saat ini ditanggani pihak kepolisian. Ia juga menegaskan pihaknya akan melihat objektif atas perkara ini.

"Bisa dong apa yang tidak bisa. Tetapi kita harus objektif, kita harus pelajari betul apa yang terjadi nanti, baru kita tentu pelajari dahulu," katanya.

Berkaca dari kasus Rusgiani (44) yang dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu, politikus Gerindra ini mengatakan, seharusnya Ahok bisa dipenjarakan karena menghina agama lain.

"Makanya kita tunggu dulu lah, seharusnya ada contoh yang di Bali ada orang yang menghina Agama Hindu di pidana," pungkasnya.

Ucapan Basuki T Purnama dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran ketika berbincang dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51.  [ts]

(BERITA TERKINI) 

Marzuki Alie: Kalau Ahok Dibiarkan, Bangsa Ini Bisa Kacau, akan Muncul Penistaan-penistaan Agama Lainnya

(BERITA TERKINI) - Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie tegas menilai ujaran Ahok saat di Kepulauan Seribu menistakan agama Islam. Untuk itu tidak bisa dibiarkan. Sebab jika dibiarkan bisa memicu terjadinya gelombang penistaan agama lainnya yang membuat kekacauan di Indonesia.

"Kalau Ahok dibiarkan maka akan muncul penistaan-penistaan agama lainnya. Ini akan kacau semua yang sudah diraih bangsa ini hanya karena mau membela Ahok. Kalau anak bangsa sudah saling menistakan agama, maka hilang sudah Indonesia,” ujar Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (12/10/2016)

Marzuki Alie juga mengungkapkan tim kampanye Ahok-Jarot panik atas pernyataan Ahok yang menistakan Al Quran tersebut. Mereka, menurut Marzuki kemudian mencoba membersihkan dengan segala cara, termasuk membuat isu seolah masalah pernyataan Ahok hanyalah masalah penafsir.

“Tim pendukung dan kampanye Ahok panik dan bingung bagaimana cara membelanya. Mereka pun melakukan pembelaan dengan memlintir fakta-fakta seolah apa yang dikatakan Ahok soal Al Maidah 51 hanyalah masalah penafsiran. Padahal ini bukan masalah tafsir," ujar Marzuki Ali.

Dengan pernyataannya itu ujar Marzuki, maka sudah sangat jelas bahwa firman Tuhan yang ada didalam surat Al Maidah menurut Ahok adalah kebohongan. Disinilah jelas, menurut Marzuki, ucapan Ahok ujar Marzuki menistakan Islam. Saking paniknya para pendukung Ahok mengolah dan memutarbalikan fakta untuk membela jagonya.

“Tim Ahok mencoba menjelaskan bahwa tafsir dari ayat ini berbeda-beda. Padahal ini sekali lagi bukan masalah tafsirnya tapi ayatnya itu sendiri dan ulama yang menyampaikannya yang dituduh berbohong.Ini jelas mlintir dan keluar dari substansi,” jelasnya.

Menurut Marzuki, pernyataan yang melecehkan seperti ini sudah pasti tidak bisa diterima bukan hanya oleh umat Islam, tapi umat beragama secara umum. Sebab dengan logika yang sama tidak akan ada umat agama lain yang bisa menerima jika dikatakan firman Tuhan yang dipercayai adalah kebohongan.

”Kalau Ahok bilang umat Kristen dibohongi Injil dan pendeta, atau umat agama lainnya dikatakan seperti itu, pasti yah marah juga. Karena tidak ada satupun umat beragama mau dilecehkan atau Tuhan dan kitabnya mau dinistakan seperti yang dilakukan oleh Ahok. Terlebih pernyataannya itu diucapkan Ahok masih sebagai gubernur dan dalam tugas dinas,” imbuhnya.

Marzuki juga heran dengan pernyataan tim Ahok yang mengembar-gemborkan seolah orang beragama yang mengingatkan ajaran agamanya kepada pengikutnya dikatakan sebagai SARA. Sejak kapan menurut Marzuki menjalankan perintah agama dikatakan SARA. Dirinya justru melihat para pendukung Ahok yang mendengungkan isu SARA inilah seperti halnya Ahok sendiri yang menggunakan isu SARA untuk meraih kemenangan.

 

"KPU, Bawaslu sudah tegas mengatakan bahwa jika ada ulama ceramah tentang Al Maidah ayat 51 bukan SARA. Lah kok mereka menuduh itu SARA? Ahok dan pendukungnya justru yang melakukan SARA. Penistaan agama itu yang SARA. Ahok sendiri yang menistakan Islam kok, malah ulama yang dituduh SARA. Penistaan itu lah yang SARA,” tegasnya.

Ahok sedari awal menurut Marzuki justru yang paling kerap melontarkan isu SARA karena tidak ada calon lainnya yang berbicara agama seperti halnya Ahok. Agus dan Anies, menurut Marzuki tidak pernah bicara masalah agama. Inilah yang seharusnya diikuti oleh Ahok. Menurut dia biarkan yang bicara agama itu para ulama, pendeta dan sebagainya.

“Kalau ulama menyampaikan firman Allah, termasuk soal Al Maidah 51 yah itu karena tugasnya. Pendeta bicara untuk mengingatkan umatnya pilih Ahok karena agamanya juga tidak jadi masalah. Lantas kenapa Ahok mempermasalahkan para ulama? Ahok lah justru yang mempolitisasi agama selama ini,” tegasnya.

Marzuki Ali mengingatkan kepada tim pemenangan Ahok untuk tidak menuduh pihak lain yang meminta para penyelenggara negara untuk mengabaikan sikap dan pandangan keagamaan MUI. Karena, menurut Marzuki Ali, tugas dan kewajiban para penyelenggara negara adalah menegakkan Konstitusi.

“Ini aneh lagi, paham tidak mereka konstitusi? Dalam konstitusi jelas tertulis, negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tiap pemeluk agama bebas menjalankan agamanya. Lah kok sikap agama dibilang melanggar konstitusi.  [posmetro]

(BERITA TERKINI) 

Mulai Terbongkar Busuknya, Nusron Wahid Terseret Kasus Suap

(BERITA TERKINI) - Nama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid terseret dalam sidang suap peninjauan kembali perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdakwa suap, Doddy Aryanto Supeno, disebut sopirnya, Darmadji pernah mengirim uang untuk Nusron. Darmadji sedianya diperiksa sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/8) untuk Doddy. Hanya saja, Darmadji tidak hadir.

Lalu, JPU KPK membacakan BAP Darmadji. Pada poin 14 BAP, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan Darmadji mengaku sering diminta mengantar Doddy, saat penyerahan dokumen dan uang kepada beberapa orang pejabat dan pengacara, termasuk Nusron Wahid.

“Saudara Doddy sering mengirimkan barang yang saya duga berupa uang kepada saudara Lukas dengan pengiriman di Basement Gedung Matahari, Jalan Jenderal Sudirman dan Kepala BNP2TKI di Kantor Pemuda Ansor,” kata Fitroh mengutip BAP Darmadji di persidangan.

Hanya saja, tidak disebutkan dalam kaitan apa pemberian uang tersebut. Selain itu, Darmadji juga mengaku mengenal Doddy sebagai asisten pribadi mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

“Doddy merupakan orang kepercayaan Eddy yang sering menemui beberapa pejabat dan pengacara, antara lain Nurhadi Sekretaris MA, saudara Lukas, Yuddy Chrisnandi (mantan) Menpan RB, Nusron Wahid dan Nasir,” kata Fitroh melanjutkan membaca BAP milik Darmadji.

Doddy di persidangan didakwa bersama-sama Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International, Ervan Adi Nugroho, pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti dan bekas Presiden Direktur Lippo Group Eddy Sindoro memberi suap Rp 150 juta kepada Edy Nasution.

Uang diberikan agar Edy menunda proses “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL). Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan Undang-undang. [jurnalmuslim]

(BERITA TERKINI) 

Ngaku tak Begitu Kenal, Beredar Foto Buya Syafi’i Ma’arif Makan dengan Ahok

(BERITA TERKINI) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafi’i Ma’arif secara tak langsung memberikan pembelaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah melecehkan Al Quran.

“Ahok sudah minta maaf, sudah diselesaikan saja, Ahok bukan orang jahat,” kata Buya Syafi’i begitu panggilan akrabnya di acara ILC tvOne, Selasa (12/10). Buya Syafi’i pun mengakui tidak begitu kenal dengan mantan Bupati Belitung Timur itu.

“Saya tidak begitu kenal, kok dijadikan begini bagaiamana diselesaikan dengan baik, bersaing dengan fair, jujur dan adil tanpa ada kampanye hitam,” ungkapnya. Karni Ilyas mempertanyakan sikap Buya Syafi’i sebelum Ahok minta maaf.

“Saya belum tahu betul, apa yang dikatakan Ahok, ada penistaan, fakta yang sebenarnya itu bagaimana, Ahok merasa tidak bersalah, tetapi setelah kegaduhan, minta maaf, selesaikan dengan baik. Demokrasi tersandera dengan suasana yang tidak fair seperti ini,” paparnya.

Saat Buya Syafi’i mengakui tidak begitu kenal, beberapa pengguna media sosial (netizen) menyebarkan makan bersama antara Ahok dan Buya Syafi’i.   [repelita]

(BERITA TERKINI) 

OTT di Kemenhub Alihkan Berita Keputusan MUI terhadap Ahok?

(BERITA TERKINI) - Hari ini kepolisian menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sontak, informasi tersebut langsung menyebar luas di masyarakat. 

Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus pada OTT yang dilakukan jajaran Polri dengan mendatangi langsung Kementerian Perhubungan. 

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu mengundang reaksi banyak pihak dan menimbulkan spekulasi bahwa ini merupakan kasus besar.

Namun, di saat bersamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

MUI  menyebut pria yang biasa disapa  Ahok itu telah menghina Al Qur'an dan ulama  dalam sambutannya di Kepulauan Seribu oleh MUI.

Jika dilihat dari waktu dan kapasitas beritanya, apakah isu OTT di Kemenhub merupakan pengalihan isu Ahok diputuskan menghina Alquran dan umat muslim oleh MUI? 

Berikut ini pendapat Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

"Menurut saya kebetulan saja sih (ada OTT). Kalau OTT kan apa pun itu pasti tercium oleh media ya. Menurut saya bukan pengalihan isu. Memang kebetulan saja terjadi," ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/10).

Adapun kata Satrio, justru kedua berita ini dinilai membingungkan mana yang bersifat mengalihkan isu. Pasalnya lanjut dia, kedua-duanya memiliki potensi berita besar.

"Mana yang penting buat pemerintahan, masa iya berita OTT kalah besar dengan beritanya MUI, kan kita enggak tahu juga. Jadi kebetulan saja menurut saya," pungkasnya.   [mediankri]

(BERITA TERKINI) 

Nusron Wahid Di Traktir Makan Cukong China Setelah Mati-Matian Bela AHOK di ILC

(BERITA TERKINI) - Setelah mati-matian membela AHOAK di acara ILC Nusron Wahid di Traktir Makan oleh para Cukong-Cukong China.

Di Acara ILC dengan tema "setelah ahok minta maaf" selasa 11 oktober 2016 semalam Nusron wahid tampil dengan suara lantang dan sangar seperti singa yang siap menerkam musuh musuh ahok, tidak pandang buluh seperti Beruang yang kelaparan membabi buta menyerang para Ulama, dan juga para tokoh politik yang hadir di acara tersebut dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas.  

Setelah selesai acara itu pagi-paginya beredar foto di akun media sosial bahwa Nusron Wahid di Traktir Makan oleh para cukong-cukong cina.

Seperti perkataan Chairul Adilla Bin Osman di Akunnya :

 

Setelah Lelah & Mati - Matian Bela Ahok Di ILC Hingga Menguras Banyak Tenaga Akhir Nya Nusron Di Kasi Bonus " TABAKER " ( Taik Babi Kering ) Oleh Taipan.

 

#Smoga Kematian Mu Kelak , Mendapatkan Tempat VIP Di Kerak Neraka...In Syaa Allah...   

[babiat]

(BERITA TERKINI)

Kata Fadel, Golkar Tinjau Ulang Dukungan Pada Ahok Malam Ini

(BERITA TERKINI) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad mengungkapkan DPP Partai Golkar malam ini akan memutuskan apakah akan tetap mempertahankan atau melepaskan dukungan pada Ahok dalam Pilkada DKI, Jartarta 2017 mendatang.

Rapat itu menurut Fadel dilakukan terkait pernyataan Ahok yang kontroversial. Pernyataan Ahok soal surat Al Maidah ayat 5 yang menurutnya sering digunakan untuk membodohi umat islam diniali sangat kontroversial.

 

"Yah malam ini semua pengurus DPP kumpul membahas soal Ahok. Pernyataannya memang sangat kontroversial. Makanya semua kumpul bagaimana Golkar akan bersikap apakah lanjut mendukung atau tidak," ujar Fadel disela-sela acara press gathering DPR di kawasan Kuta, Bali, Jumat (7/10/2016).

Tegas Fadel meminta Polri untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pernyataan Ahok itu. Polisi tambahnya harus bisa bersikap tegas karena pernyataan Ahok itu sangat menyakitkan hati umat Islam.

"Kita lihat bagaimana aparat hukum menindaklanjutinya. Saya harap polisi serius karena ini menyangkut keamanan. Pernyataan ini sungguh sangat menyakitkan umat islam," tegasnya.

Fadel sendiri menyesali Ahok yang sampai mengeluarkan pernyataan itu. Bagaimanapun menurut Fadel, Ahok telah bicara tidak sesuai porsinya dan tidak memahami apa yang dikatakannya.

"Saya sesali sampai dia bicara seperti itu,"tandasnya. [tsc]

(BERITA TERKINI)

Demokrat Siapkan Calon Pengganti Ruhut di DPR

(BERITA TERKINI) - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak mematuhi keputusan partainya yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di Pilkada DKI Jakarta. Alasannya, ia sudah sejak lama mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Perbedaan sikap itu membuat sejumlah elite Partai Demokrat meminta Ruhut untuk mundur. Namun, Ruhut tidak bersedia. Dia meminta agar partai memecatnya.

Atas perbedaan sikap tersebut, Ruhut pun terlibat polemik dengan para petinggi Demokrat di media. Misalnya saja Roy Suryo, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan lainnya.

Rangkaian kejadian-kejadian itu membuat Komisi Pengawas Partai Demokrat bergerak. Mereka memanggil pemeran Si Poltak dalam suatu sinetron tersebut.

Namun, Ruhut belum bisa memenuhi panggilan itu. Perkembangan terbaru, lembaga tersebut justru sepakat mengeluarkan keputusan bagi yang bersangkutan.

Sebelum menerima sanksi, Ruhut sudah menyatakan mundur dari posisi Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Demokrat. Setelah masuk tim pemenangan Ahok-Djarot, pria kelahiran Medan, 24 Maret 1954, itu pun mengaku siap mundur dari posisinya sebagai anggota DPR.

 

Lantas, bagaimana jika Ruhut mundur dari Senayan, siapa yang akan menggantikannya?

 

Menilik hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 di Komisi Pemilihan  Umum, Ruhut merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I yang meliputi Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi. Di dapil ini, Partai Demokrat memperoleh 201.404 suara dari total 1.907.627 suara sah.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari perolehan suara sepuluh calon anggota legislatif (caleg). Berikut daftarnya:

 

1. Ruhut Sitompul 34,685 suara.

2. Abdul Wahab Dalimunthe 24,049 suara.

3. Ramadhan Pohan 19,439 suara.

4. Sutan Bhatoegana Siregar 18,865 suara.

5. Hasbullah Hadi 11,272 suara.

6. Jafar Nainggolan 9,424 suara.

7. Rosmawaty Lubis 9,020 suara.

8. M Subur Sembiring 7,910 suara.

9. Sri Novida 7,289 suara.

10.Widya Astuty 7,275 suara.

 

Berdasarkan data itu, jika benar Ruhut lengser dari Parlemen, maka nama yang paling berpeluang untuk menggantikannya adalah Abdul Wahab Dalimunthe yang berada di posisi kedua dengan 24,049 suara.

 

Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Sumatera Utara tersebut, akan bisa kembali duduk di Parlemen sebagai wakil rakyat seperti pada periode 2009-2014 lalu mengulang catatan karirnya di dunia politik.

 

Namun, jika mantan anggota DPR dari Komisi II tersebut berhalangan, maka kursi empuk Ruhut akan diisi oleh Ramadhan Pohan.

 

Hanya saja, saat ini politikus Partai Demokrat itu terjerat kasus hukum. Mantan calon Wali Kota Medan tersebut tersandung kasus penipuan dan penggelapan uang Rp15,3 miliar.   [ksn]

(BERITA TERKINI)

Eko Sebut Jakarta Tak Butuh Ahok Yang Hanya Pandai Ngomel Tapi Prestasi Nol

(BERITA TERKINI) - Partai politik yang mengusung pasangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat meyakini jagonya akan terpilih di Pilgub DKI Jakarta. Alasannya, Ahok dan Djarot dianggap telah berhasil memimpin Jakarta. 

Namun hal sebaliknya justru dilontarkan oleh parpol pengusung Agus-Sylviana Murni. Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo mempertanyakan apa saja yang telah diraih Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mencontohkan Ahok tak mampu membawa DKI meraih serapan APBD yang tinggi.

“Sekarang pertanyaan saya membuktikannya dalam sisi apa? Coba? Mana? Daya serapnya lemah ya kan, terus bahasanya frontal, bahasa yang dibangun tidak baik, apa coba, kalau dari BPK tidak baik juga, terus dari Kemenpan RB tidak baik juga, apa yang didapat gitu loh?” kata Eko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).

Eko menambahkan, dari sisi keikutsertaan Provinsi Jakarta dalam berbagai ajang, Ahok tak mampu membawa ibu kota negara untuk menjadi juara.

“Adipura bagaimana? PON bagaimana? Terus MTQ bagaimana coba? Dulu zaman sebelum Ahok, unggul, PON bagus, MTQ keren bagus dapat juara 1,” katanya.

Tak hanya itu, Eko mengklaim Ahok banyak tak disukai oleh warga Jakarta karena memiliki tutur kata yang buruk.

“Bahasanya frontal bahasa yang dibangun tidak baik, warga Jakarta butuh pemimpin komunikasinya dibangun dengan bagus, ibu-ibu tidak diomelin, terus tidak perlu mengungkapkan hal yang tidak baik, banyak masyarakat Jakarta yang membutuhkan figur yang baik, tidak berbicara kotor,” ujarnya.

”Jakarta Tak Butuh Ahok, Ahok Hanya Pandai Omelin Orang .. Tapi Prestasi Aja 0“ Ujar Eko.

Lewat alasan tersebut, kata dia, penyebab elektabilitas Ahok oleh sejumlah lembaga survei menurun. Maka dari itu, pria yang akrab disapa Eko Patrio ini meyakini Ahok dapat dikalahkan dalam Pilgub DKI. Terlebih, kata dia, dari sejumlah survei elektabilitas dan popularitas pasangan yang diusung oleh partainya, Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni terus naik.    [jm]

(BERITA TERKINI)

Gerindra Setuju Indonesia Pakai UUD 1945 Asli

(BERITA TERKINI) - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, pihaknya setuju bila Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 asli. Konstitusi tersebut penuh dengan semangat anti-kolonialisme dan pro-kesejahteraan sosial.

Kalaupun ada amandemen, kata Desmond, maka harus kembali ke UUD 1945 yang asli. Namun, ia tidak setuju dengan usulan PPP yang mengusulkan dilakukannya kembali amandemen terhadap UUD 1945, terutam pasal 6 ayat 1. Dimana, partai ka'bah itu menginginkan frasa "Orang Indonesia Asli" kembali dimasukkan dalam pasal tersebut.

"Amandemen (UUD 1945) ini dibubarkan saja. Kenapa para petinggi harus Indonesia asli. Saya lebih setuju kembali ke UUD 1945 yang asli dulu, baru disana kita bikin undang-undang yang betul-betul mempunyai makna dan hakikat UUD itu sendiri," kata Desmond di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Desmond menilai, UUD 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali ini banyak kerancuan, dan jauh dari ideologi para pendiri bangsa. Justru, UUD 1945 amandemen ini lebih pro berpihak pada asing.

"Saya tanya Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, digunakan oleh sekarang siapa?. Jangan cabut-cabut lagi gitu loh, mau lima kerja dan sepuluh kerja percuma," tegasnya.

Seperti diketahui dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden". [ts]

(BERITA TERKINI) 

Tax Amnesty: Opini Pencitraan Lewat Kebohongan Data Ekonomi

(BERITA TERKINI) - Program tax Amnesty atau pengampunan pajak kini pelaksanaannya telah masuk gelombang periode ke dua, namun banyak pengamat yang meragukan data hasil tax amnesty periode pertama yang berakhir 30 Spetember 2016 kemarin.

Salah satu Saksi Ahli yang dihadirkan adalah Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng. Dalam penjabarannya, Salamudin menyebut pencapaian uang tebusan tax amnesty dinilai sebagai sebuah kebohongan.

“Hingga 25 September, uang tebusan sudah Rp41,74 triliun, sungguh luar biasa, bagaimana tidak? jika uang hasil tax amnesty tahap pertama dengan denda 2 persen maka nilai aset telah mencapai Rp2.087 triliun,” kata dia dalam sidang, Rabu (28/9/2016).

Dia mengaku ragu dengan hasil penghitungan tersebut. Menurutnya, pencapaian dana tebusan ini seperti sulap karena bisa dikumpulkan pemerintah dalam waktu singkat.

“Bagaimana mungkin pemerintah langsung bisa mendapatkan pemasukan yang begitu besar dari tax amnesty dengan bim salabim adakadabra, ini sungguh patut dicurigai sebagai kebohongan,” jelasnya.

“Jangan-jangan antara yang tertulis dengan isi kantong pemerintah yang sebenarnya berbeda satu dengan lainnya,” tukas dia seperti dilansir media okezone.com.

Keraguan atas hasil data Tax Amnesty periode pertama adalah kebijakan utang luar negeri yang terbaru sebesar 20 triliun, kemana hasil tax amnesty yang dihasilkan? mengapa pemerintah terus lakukan kebijakan utang baru?

Sepertinya ada yang tidak nyambung antara data pemasukkan dana dari hasil tax amnesty dengan kebijakan utang baru.

Apakah Tax Amnesty hanya bagian pencitraan data ekonomi semata, dan menyelamatkan kepentingan konglomerat hitam yang selama ini tidak patuh bayar pajak?

Banyak pertanyaan yang timbul antara tax Amnesty dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, seolah membenarkan benang yang kusut, bagian mana yang terlebih dahulu di benarkan, dan apakah bagian yang terlebih dulu dibenarkan itu bisa menyelamatkan menjadi benang yang lurus kembali, ataukah malah menmbah kusut dari persoalan ekonomi yang sudah ada.

Adityawarman @aditnamasaya 

(BERITA TERKINI)

Pengamat Intelejen: E-KTP Aspal Buatan China Kini Banyak Dimiliki Oleh Pendatang asal China

(BERITA TERKINI) - Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan bahwa banyak pendatang asal China memiliki kartu identitas ganda, salah satunya E-KTP aspal dengan hologram asli; aspal karena tidak akan ditemukan data kebenarannya terakit nama orang tersebut, asli karena baik bentuk dan hologramnya adalah asli.

Kalau tidak di cek dan diverifikasi, sekilas kalau dilihat dan dipegang; baik bentuk dan hologramnya memang asli namun data yang tertera didalam E-KTP tersebut jelas tidak ada alias bodong.

Kepemilikan E-KTP Aspal tersebut karena akibat Kebijakan kementerian Dalam Negeri dahulunya yang menggunakan perusahaan asal China dan Perancis didalam penyediaan salah satu bagian E-KTP yaitu Hologramnya.

Keberadaan E-KTP aspal tersebut dapat disalahgunakan apabila mendekati Pilkada 2017, karena bisa terjadi mobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon yang membutuhkan suara ‘gelap’ tersebut.

Bukan hanya dibuat di negeri asalnya, kemudahan dan keberadaan calo calo penjual bangsa yang bersedia membuatkan E-KTP kepada pendatang asal china tersebut di sejumlah daerah.

Pendatang Gelap yang mencoba peruntukkan menjadi penduduk pendatang yang telah bermukim lama dengan memiliki E-KTP aspal hingga akhirnya memiliki hak pilih; itulah skema yang terjadi.

Pihak Intelejen harusnya cepat mencermati kondisi ini, dan cepat memberikan responsif atau tindakan untuk mulai membatasi dan mengendalikan setiap pendatang asal China ke Indonesia.

Adityawarman@aditnamasaya

(BERITA TERKINI) 

Aneh, KPK Malah Gelar Diskusi Reklamasi

(BERITA TERKINI) - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi reklamasi tak pernah berhenti.

Giliran massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menggeruduk kantor KPK. Mereka berencana menggelar aksi pada Selasa (10/4), pukul 13.00 WIB.

Kedatangan mereka untuk mendesak komisi anti rasuah menetapkan tersangka korupsi reklamasi lainnya.

“KPK menjadi tumpuan utama dalam menuntaskan kasus dan mengejar calon tersangka lainnya. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan kasus dan penetapan tersangka lainnya. KPK justru melepas cekal salah satu pengembang besar,” demikian tertulis dalam undangan rencana aksi yang disebar ke media.

Aksi dikordinatori oleh Nelson. Mereka berpandangan bahwa korupsi reklamasi merupakan grand coruption, dimana pengembang dengan leluasa mengatur pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta membuat Raperda Reklamasi.

“Ariesman Widjaja, Presiden Direktur Agung Podomoro Land telah divonis terbukti melakukan penyuapan terhadap Sanusi dalam proses persidangan. Namun kami menduga bahwa masih banyak pihak yang terlibat dlm kejahatan korupsi reklamasi baik di pemerintahan provinsi maupun DPRD,” kata mereka.

Mereka menilai KPK mundur dalam menyelesaikan kasus korupsi reklamasi, terbukti tidak menyeret pelaku lainnya. Yang lebih aneh lagi, KPK malah mengadakan diskusi publik dengan tema menilik kebijakan reklamasi tujuan, manfaat, dan efeknya.

“Diskusi publik bukanlah tugas KPK. Tugasnya menyelesaikan kasus korupsi reklamasi. Reklamasi telah menyengsarakan ribuan nelayan, merusak lingkungan dan melabrak hukum yang ada,” masih kata mereka.   [rmol]

(BERITA TERKINI)

Mendagri: Jutaan E-KTP Palsu Dicetak Di Paris dan Tiongkok

(BERITA TERKINI) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membeberkan fakta bahwa jutaan e-KTP palsu telah beredar di tengah masyarakat dan percetakannya ternyata dilakukan di Paris dan Tiongkok.

Karena itulah Kemendagri lagsung menghentikan proses perekaman atau identifikasi biometrik sekaligus pencetakannya.

“Sekarang kita hentikan dulu, karena terlalu banyak persoalan. Program e-KTP sangat bagus tetapi prosesnya yang harus kembali dicermati, termasuk posisi servernya yang masih di luar negeri,” kata Mendagri saat membuka  ’Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014’ di Jogja Expo Center Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.

Tjahjo Kumolo juga mengatakan, pasca duduk sebagai menteri, dirinya mendapat laporan dari koleganya bahwa banyak e-KTP yang dicetak di Paris dan Cina. “Persis sama termasuk hologramnya. 

Jumlahnya jutaan. Ada oknum yang bermain, Mabes Polri sedang menyelidikinya dan kita tunggu saja hasilnya," katanya. 

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. 

Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab. 

Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Karena itulah, lanjut Tjahjo, dalam tempo dua bulan ke depan, e-KTP dihentikan untuk mengevaluasi, mendata ulang dan merekonstruksi sistemnya.

“Penyimpanan data base di kantor Kemendagri harus diperbaiki. Sehingga akurasi data pada e-KTP bisa dipertangungjawabkan. Termasuk mengevaluasi keberadaan server dan chip di e-KTP,” katanya. 

Temuan tersebut lanjut Mendagri, juga mengindikasikan tindak pidana korupsi, dan sudah diserahkan ke KPK. Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak. 

Di hadapan 625  kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, Mendagri mengatakan bahwa sistem kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Termasuk program e-KTP yang menjadi polemik di berbagai daerah karena warganya belum mendapatkan E KTP tersebut.

Tjahjo juga mengatakan bahwa Rakernas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh perangkat aparatur pencatatan sipil yang ada di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik dan singkat. 

"Perlunya pemahaman yang lebih utuh dari aparatur pencatatan sipil di seluruh Indonesia mengenai Elektronik KTP ini sehingga kita harus bekerja keras memeras otak dalam rapat kerja ini tentu untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi," terang Mendagri.   [sp]

(BERITA TERKINI)

Giliran PNS Pemprov DKI Sepakat Lawan Ahok

(BERITA TERKINI) - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta bekas anak buah Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sepakat membentuk organisasi simbol perlawanan, yaitu Forum Birokrat Korban (Fobiak) Ahok.

Koordinator Fobiak Ahok, Junaedi Nur mengatakan, organisasi tersebut dibentuk sebagai wujud otokritik terhadap perlakuan Ahok yang semena-mena selama berkuasa.

"Forum ini merupakan kumpulan para birokrat korban kebijakan-kebijakan Ahok," kata Junaedi, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dijelaskan Junaedi, selama memimpin Ibu Kota kebijakan Ahok selalu mengutamakan pencitraan seolah-olah ada ketegasan terhadap para birokrat yang telah mengabdi puluhan tahun di Pemprov DKI.

Junaedi mengungkapkan, sejatinya pencitraan itu hanya sekedar untuk menutupi ketidakmapuan Ahok dalam mengelola pemerintahan.

Menurutnya, banyak kepentingannya yang menguntungkan pihak lain, namun ketika ada persoalan dibelakang hari, selalu anak buah para birokrat yang disalahkan.

"Bahkan ada birokrat yang kemudian dipidanakan. Padahal mereka menjalankan perintah atasan semata karena ketaatan mereka pada pimpinan tertinggi seorang gubernur," sesal Junaedi.

Junaedi menambahkan, ketidakmampuan Ahok dalam mengelola pemerintahan serta mengeluarkan kebijakan yang tanpa perencanaan sangat rentan digugat dikemudian hari.

Hal itu bisa dilihat dalam kasus RS Sumber Waras, pembelian tanah Cengkareng, penggusuran di Jakarta Utara, serta pembebasahan lahan makam dan sebagainya.

Namun sayangnya, kata Junaedi, seluruh kebijakan tersebut berujung dengan dikorbankannya bawahan. Sementara Ahok berlaga bersih dan suci.

"Lebih parahnya kadang mereka dituduh melakukan kesalahan yang sudah di opinikan di media. Namun mereka sendiri tidak pernah melakukannya, sehingga mereka mendapat tekanan mental baik dari lingkungan kerja, bahkan lebih prihatin dari lingkungan keluarga," terang Junaedi.

Junaedi menuturkan, sebenarnya banyak sekali birokrat serta pejabat DKI baik yang masih aktif maupun sudah distafkan ingin melawan.

Namun, mereka tidak memiliki keberanian, seperti beberapa pejabat lain yang berani minta mundur dari posisinya.

Sebab bila mereka berani menyampaikan keberatan secara terbuka, maka Ahok dengan segala dukungan medianya akan mem-bully bawahan tersebut seolah melakukan kesalahan besar sehingga opini berpihak pada keuntungan pencitraan diri sang gubernur.

"Untuk itu kami dari Fobiak Ahok, akan melakukan langkah-langkah perlawanan dengan mengungkapkan fakta sebenarnya yang terjadi atas kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan yang telah jauh keluar dari etika birokrasi yang diatur oleh UU maupun PP," beber Junaedi.

Junaedi menambahkan, perjuangan ini tentu akan membawa efek bagi karir mereka. Namun pengorbanan mereka tidak akan sia-sia bila masyarakat luas mengetahui sebenarnya seperti apa gubernur pencitraan yang saat ini selalu mengaku bahwa dirinya yang paling bersih, serta selalu merasa paling benar.

"Waktu akan membuktikan, fakta akan bicara, maka dari itu kami akan terus mengadvokasi para birokrat yang karirnya dirugikan serta dirinya terzolimi, semoga ikhtiar kecil ini akan membuka mata masyarakat Jakarta," pungkas Junaedi.   [tsc]

(BERITA TERKINI) 

Wow... Ditantang Sandiaga Pembuktian Terbalik Soal Harta, Ahok Tak Berani

(BERITA TERKINI) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai dirinya tak perlu menanggapi tantangan balik dari Sandiga Salahudin Uno untuk melakukan pembuktian terbalik terkait harta yang dimiliki.

"Jadi seorang pejabat publik, ketika melaporkan LHKPN itu dilihat aparat dari gaya hidup, biaya hidup sama enggak uang yang dia laporin ini, mendekati betul enggak," kata Ahok, di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016), seperti dikutip TeropongSenayan.

Menurutnya lagi, bagi masyarakat non-pejabat wajib melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah membuka program Tax Amnesty.

“Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini, Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya,” sindir Ahok.

Sebelumnya Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno, mengajak calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok untuk melakukan pembuktian terbalik.

"Minggu depan saya akan ke Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyambut apa yang diajak oleh Pak Gubernur Basuki, melakukan harta pembuktian terbalik, jadi saya juga mengajak beliau dan keluarganya juga, karena mungkin kan keluarga Pak Basuki yang diuntungkan atas kebijakan Pak Basuki itu," kata Sandiaga di Jakarta, Minggu (2/10), seperti dikutip Antara.

Sandiaga mengharapkan Ahok dan keluarganya membuka semuanya dan membuktikan hartanya terbalik.

"Jadi Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyediakan waktu minggu depan, saya akan datang untuk meminta prosedur apa, karena secara hukum belum ada di dalam hukum kita kecuali pengadilan," kata Sandiaga.

Sandiaga akan mengundang Ahok ke Ikatan Akuntan Indonesia.

"Harta pembuktian terbalik ini untuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa kalau politisi berbicara itu harus jangan hanya berbicara, tapi dibuktikan, dengan tindakan konkret," tegas Sandiaga.

Dan seperti biasa, Ahok hanya banyak bacot.    [antara]. 

(BERITA TERKINI) 

RESPON CADAS Ketum PP Muhammadiyah Untuk HANURA yang Anggap Kampanye Hitam Ahok ke Sandiaga WAJAR

(BERITA TERKINI) - Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana mengakui calon petahana Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno. 

Kampanye negatif ini berhubungan dengan pernyataan Ahok tentang keikutsertaan Sandiaga dalam program amnesti pajak. 

Sebelumnya, Sandiaga menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik terhadap harta yang dimiliki. 

Namun, Ahok menolak karena sebagai pejabat dia sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK. Dari LHKPN itulah, kata Ahok, bisa ditelusuri asal harta seorang pejabat.

Bagi mereka yang bukan pejabat publik, besar harta kekayaannya antara lain bisa dilihat dari laporan pajak.

“Nah kalau yang bukan pejabat itu terlihat di laporan pajaknya. Untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya, maka pemerintah mengeluarkan tax amnesty,” katanya.

“Nah di situ pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, nggak bayar pajak,” ujar Ahok.

Dadang menilai, respons Ahok terhadap tantangan Sandiaga merupakan pernyataan panas yang bernuansa kampanye negatif.  Meski begitu, Dadang mengatakan, tindakan Ahok kepada Sandiaga merupakan hal lazim.

“Amerika saja yang menjadi biang demokrasi dunia, kampanye negatif dianggap lazim. Yang nggak boleh itu black campaign, fitnah-fitnah tidak sehat, apalagi menggunakan isu SARA,” kata Dadang, di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.

Lebih jauh Dadang mengatakan, pernyataan Ahok tidak perlu direspons secara berlebihan. Sebab, dalam persaingan jelang Pilgub DKI Jakarta pasangan calon sangat wajar mempertanyakan isu-isu penting yang dihadapi oleh pesaingnya.

“Ini bagian dari transparansi calon pejabat publik. Ya perjelas saja oleh Sandiaga Uno. Saya kira bagus untuk membuat publik mengetahui segala hal yang berhubungan dengan track record para calon,” tegasnya.

Gaya ‘asal bicara’ Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi bumerang bagi calon Gubernur DKI petahana ini. Ahok menyebut Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak, pasalnya menurut Ahok, Sandiaga ikut program tax amnesty (TA).

Sebelumnya, Sandiaga menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik terhadap harta yang dimiliki. 

Namun, Ahok menolak karena sebagai pejabat dia sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK. Dari LHKPN itulah, kata Ahok, bisa ditelusuri asal harta seorang pejabat.

Bagi mereka yang bukan pejabat publik, besar harta kekayaannya antara lain bisa dilihat dari laporan pajak.

“Nah kalau yang bukan pejabat itu terlihat di laporan pajaknya. Untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya, maka pemerintah mengeluarkan tax amnesty,” katanya.

“Nah di situ pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, nggak bayar pajak,” ujar Ahok.

Belakangan, Presiden Joko Widodo mengaku perusahaan yang dimilikinya ikut tax amnesty. Sedangkan Jokowi sendiri tidak ikut program pengampunan pajak tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak pun menyindir Ahok melalui akun twitternya @Dahnilanzar.

“Pak @basuki_btp Perusahaan Pak @jokowi Ikut TA lho. Terus? Anda mau bilang Pak @jokowi pengemplang Pajak juga?” sindir Dahnil         [ppy]

(BERITA TERKINI)

Videotron Porno, Operasi Senyap Kubu Ahok Bungkam Munculnya Pemberitaan Agus dan Anies

(BERITA TERKINI) - Munculnya videotron porno di depan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan mendapat tanggapan dari pengamat politik Ahmad Baidhowi. 

Ia mengungkapkan bahwa tertayangnya videotorn tersebut merupakan bagian operasi senyap yang dijalankan kubu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) untuk mengalahkan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies-Sandiaga.

“Ini ada kesengajaan, karena setelah peristiwa itu, semua media memberitakan kasus bilboard porno padahal nama Agus Yudhoyono-Sylviana dan Anies-Sandiaga lagi bagus dan media sosial banyak memberitakan,” papar Baidhowi, Senin 3 Oktober 2016.

Ia menilai dengan adanya kasus videotron porno tersebut, berbagai media baik cetak, online, televisi, radio pun lebih menyoroti kasus itu dibanding Agus dan Anies. 

“Kalau tidak ada kasus itu, media akan menyoroti sosok Agus Yudhoyono maupun Anies Baswedan,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan alasan kenapa pendukung Ahok bermain kotor adalah karena berdasarkan survei di media sosial pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni maupun Anies-Sandiaga mengalahkan Ahok-Djarot.

“Indikasi kekalahan Ahok bisa dilihat dari survei di Twitter dan kebanyakan Ahok-Djarot kalah dan ini membuat media pendukung kebingungan dan mencari cara lain dengan operasi senyap tersebut,” pungkasnya.

Selain itu, Baidhowi juga menyinggung perihal alamat kantor operator videotron porno yang terletak di Gedung Kompas Gramedia. Ia mengingatkan agar masyarakat harus kritis dengan kejadian tersebut.

“Kita harus kritis kejadian ini karena kantor operatornya ada di gedung Kompas dan selama ini Kompas dan jaringannya mengindikasikan dukungan ke Ahok,” tutup Baidhowi.   [repelita]

(BERITA TERKINI) 

MANTAN KEPALA STAF TNI AL: INI TRIK CHINA KUASAI INDONESIA LEWAT REKLAMASI

(BERITA TERKINI) - Proyek reklamasi di Teluk Jakarta merupakan bagian dari strategi China menguasai Indonesia. Dengan menguasai ibu kota maka Indonesia secara langsung dikuasai. 

“Reklamasi itu salah satu strategi mereka, taktik mereka, nah kalau yang 20 ribu itu masuk itu, China semua, habis itu,”  kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 2005-2007 Slamet Soebijanto, Kamis 29 September 2016.

Kata Slamet Soebijanto, Jakarta merupakan kunci untuk menguasai Indonesia.

“Semua kekuatan China diarahkan ke Jakarta, karena Jakarta itu sentral, kalau menguasai Jakarta berarti menguasai Indonesia,” papar Slamet Soebijanto. 

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, mengungkapkan proyek reklamasi merupakan pencaplokan wilayah Indonesia oleh China.

Kata Amir, keberadaan Pulau reklamasi menjadi bukti sebagai agresifitas China menguasai Indonesia. 

Nantinya, lanjut dia, bangunan di atas Pulau reklamasi diperuntukkan bagi para pendatang dari China.

“Dari sanalah mereka kemudian akan menguasai nusantara,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ridwan Saidi, mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK, agar mewaspadai pencaplokan wilayah Indonesia oleh China. Saat ini, kata dia, serdadu tentara merah China, sudah memasuki wilayah-wilayah strategis di Tanah Air. [ppy]

(BERITA TERKINI)

HEBOH! WARGA TIONGHOA INGIN MENGUSIR KITA DARI INDONESIA

(BERITA TERKINI) - Di salah satunya sosial media tepatnya di Grup BERANDA JOKOWI DAN AHOK seorang yang bernama Steven buat satu pernyataan yang sekian RASIS, itu tulisannya : 

Ini yakni bentuk provokasi yang harusnya tidak bisa di buat, ini bakal menyulut masalah dan bakal jadi sumber persoalan besar kelak, terlebih untuk Warga Pribumi serta Keturunan Tionghoa yang ada di Negara Republik Indonesia ini. 

Harusnya dia..!

(STEVEN) harus pikirkan dengan cermat serta pikirkan peristiwa waktu itu pada th. 98, di mana kerusuhan yang sekian miris di mana beberapa orang Keturunan Tionghoa di bantai. 

Serta Pada Pihak Kepolisin harus mengusut ini, lantaran telah buat satu provikasi yang dapat menyulut kerusuhan di NKRI ini serta itu sepatutnya disebut dengan TERORIS. 

sekianlah informasi ini gampang mudahan berguna... silakan sebar luaskan supaya yang lain pada tahu...

(BERITA TERKINI)