Aparat Dukcapil Bingung Rusun Kapuk Muara Mayoritas Diisi Pendatang Tionghoa dan Bermobil Mewah

(BERITA TERKINI) - Sejatinya penghuni rumah susun (rusun) dikhususkan bagi mereka warga asli Jakarta yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Hal itu dikarenakan untuk mendukung beberapa program Pemprov DKI yang berhubungan dengan penataan kota Jakarta, yaitu pelebaran sungai atau pembersihan pemukiman di bawah kolong tol.

Namun, berdasarkan penulusuruan SuaraJakarta.co, ternyata yang menempati rusun tersebut mayoritas adalah warga Keturunan Tionghoa asal Panipahan, Bagansiapiapi, Riau, yang menempati hingga 6 blok tersebut.

“Kebanyakan asa Panipahan, Bagansiapiapi,”ungkap Sulaeman, Ketua RT 01/09, Kapuk Muara, sebagaimana dikutip dari laman kompas.com, Sabtu (13/6).

status asal domisili tersebut diketahu setelah jajarann Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara, menggelar operasi pembinaan administrasi kependudukan di rusun tersebut. Saat memperlihatkan KTP yang dimliki, beberapa domisili warga memang tercatat berasal dari Bagansiapiapi, Riau.

Rusun tersebut, seharusnya, diperuntukkan bagi warga Jakarta, korban gusuran kolong tol Penjaringan-Pejagalan, Jakarta Utara, 2004 lalu. Namun , sebagian besar warga yang direlokasi sudah tidak menempati rusun tersebut.

Jejeran Mobil Mewah

Tidak hanya yang menempati warga luar Jakarta, ternyata, rusun Kapuk Muara juga dijejali oleh penghuni bermobil mewah. Bahkan, Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Utara, Rusdianto, mengaku tak habis pikir saat menginjak Kawasan Rusun Kapuk Muara yang berlokasi di Jalan SMP N 122, Penjaringan, Jakarta Utara, tersebut.

“Bingung gue. Banyak ye mobil mewahnye. Ada Mercy dan Fortuner segala loh,” katanya sambil geleng-geleng kepala di Tenda Operasi Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rusun Kapuk Muara, sebagaimana dikutip dari laman tribbunnews.com, Sabtu (13/6).

Saat didatangi Dukcapil, nampak Mobil Mercedez Benz putih berpintu dua masuk dan memarkirkan mobil tersebut ke halaman parkir, hingga menarik perhatian jajaran aparat tersebut yang datang.

“Warga relokasi di sini emang punya mobil ya?,”candar Erik Polim Sinurat, selaku Kasudin Dukcapil Jakarta Utara.

Seperti yang diketahui, dibangunnya rusunawa oleh Pemprov DKI Jakarta, diperuntukkan bagi warga miskin, korban relokasi atau pembongkaran bangunan, serta warga yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal. Namun, pandangan mata dan suasana di Rusun Kapuk Muara persis seperti Apartemen kelas menengah ke atas.    [sjc]

(BERITA TERKINI) 

Videotron di Kebayoran Jakarta Selatan Tayangkan Film Porno

(BERITA TERKINI) - Sebuah videotron besar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terlihat menayangkan adegan film porno.

 

Film tersebut sempat tayang selama beberapa menit pukul 13.00-14.00 WIB.

Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Selatan, Lestari Ady Wiryono, mengatakan, pihaknya bersama warga sudah memutus listrik videotron tersebut pada pukul 14.45 WIB.

"Kami terima laporannya, langsung kami putus itu listriknya ke sana," kata Lestari kepada Kompas.com, Jumat.

Sudin Kominfomas Videotron di perempatan Mabua, Kebayoran Baru yang dimatikan setelah terlihat menayangkan film porno, Jumat (30/9/2016). 

Namun, Lestari mengatakan, ia tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan konten tersebut.

Sebab, videotron tersebut berukuran lebih dari 24 inci.

"Kalau lebih dari 24 inci itu yang mengawasi Dinas Perpajakan DKI Jakarta, bukan wilayah. Pihak ketiga selaku penyewa mengelola konten sesuai izin dinas pajak," ujarnya.

Di tiang videotron tersebut tertera PT Transito Adiman J.(Nibras Nada Nailufar)   [tnc]

(BERITA TERKINI) 

Komnas HAM Minta Negara Ambil Tanah yang Dikuasai Konglomerat Cina

(BERITA TERKINI) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.

“Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar,” kata Hafid saat diskusi mengenai kasus penggusuran DKI Jakarta, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (15/9). Demikian dilansir cnnindonesia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, Hafid menyebutkan, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.

Idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin.

Bagi Hafid, distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

“Pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Kita 0,2 persen penduduk menguasai 74 persen tanah. Inilah satu distribusi lahan paling ekstrim di dunia,” ujar Hafid.

Penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk ini berimbas pada maraknya penggusuran di beberapa kota, termasuk di Jakarta.

Berdasarkan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Hafid, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM.

“Kalau pun dilakukan terpaksa sekali, atau sebagai alternatif terakhir,” katanya.

Penggusuran dapat diterima jika memiliki landasan hukum dan ditujukan untuk penataan kembali atau redistribusi lahan untuk membantu masyarakat miskin. Negara harus menunjukkan keberpihakannya kepada yang miskin.

Dia menegaskan, penggusuran seharusnya betul-betul dimaksudkan untuk menguntungkan orang miskin, mereka yang menderita dan terisolasi.

“Boleh dilakukan penggusuran terhadap mereka yang memiliki tanah yang terlalu luas ini untuk dikasih ke orang miskin. Itu menurut panduan PBB, indah sekali,” kata Hafid.    [panjimas]

(BERITA TERKINI)

Ahok: Saya Tak Pernah Tunjuk Nusron Sebagai Ketua Timses, “Cuma waktu itu dia tawarkan diri saja”

(BERITA TERKINI) - Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menganggap Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangannya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Ahok mengatakan, struktur Ketua Tim Pemenangan tengah dibahas.

Ahok merasa tidak pernah meresmikan Tim Pemenangan. Karenanya, Nusron Wahid, bukan Ketua Tim Pemenangan.

Ahok menyayangkan, jika Nusron harus mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Pak Nusron tidak jadi ketua tim sukses kok. Kan saya tidak pernah resmiin tim sukses. Cuma waktu itu dia tawarkan diri saja. Tapi sayang dong kalau dia mesti berhenti dari BNP2TKI," ujarAhok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi membenarkan pernyataan Ahok.

Dia mengatakan, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan apapun soal tim pemenangan.

"Nanti kita akan bentuk tim sukses yang resmi. Masih proses. Masing-masing partai akan bicara," ucap Fayakhun.

Fayakhun mengatakan, tidak pernah ada perseteruan dalam tubuh partai berlambang pohon beringin.

Hanya saja memang ada tarik kepentingan partai mengenai siapa yang akan dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan.

"Tidak ada perpecahan. Biasa saja. Kamu kira, semua tidak ada perpecahan. Kamu lihat saja, kelompok sana juga ada yang pendukung kita. Biasalah manusia. Orang rumah ibadah saja enggak penuh semua kok," katanya.

Sebagaimana diketahui, tanggal 4 Oktober adalah batas akhir bagi gabungan parpol pengusung cagub-cawagub untuk menyerahkan susunan tim sukses pasangan calon ke KPU DKI.  [ksn]
(BERITA TERKINI)

Warga Bukit Duri: Allah Enggak Tidur, Allah akan Balas!

(BERITA TERKINI) - Penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan membuat sejumlah warga Bukit Duri pasrah. Tangis pecah dari mereka saat melihat rumah yang mereka bangun sejak puluhan tahun diruntuhkan.

Warga tak berdaya walaupun saat ini tengah menunggu upaya keputusan hukum tetap (inkracht) yang tengah diproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan juga class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu warga yang tampak histeris dan menangis mengiringi rumahnya diluluhlantakkan adalah perempaun yang biasa disapa Ibu Ici.

Wanita paruh baya itu menangis tiada henti saat menyaksikan ekskavator mulai meratakan bangunan rumahnya pada pukul 08.00 WIB. "Allah enggak tidur, Allah akan balas. Tolong ya Allah, jangan kejam kepada kami. Negeri ini hanya untuk orang berduit. Orang miskin, rakyat kecil, diginiin," kata Ici.

"Rumah kami belum dirapikan. Kita di sini enggak nyewa, kita enggak dikasih, kita beli sendiri dengan jerih payah dan keringat sendiri," ujar Ici sambil menangis di tengah-tengah warga yang melakukan aksi dalam di mulut gang kampung tersebut.

Sayangnya, wanita paruh baya ini tidak bisa melihat langsung rumahnya lantaran dilarang masuk ke area penggusuran oleh petugas Polwan yang tengah menjaga. Polwan itu pun mengajak ibu itu untuk istirahat di Pospol Bukit Duri.

Berdasarkan keterangan Camat Mahludin, ada sebanyak 313 warga yang sudah menempati unit rumah susun (rusun) di Rawa Bebek, Jakarta Timur. Saat ini, ada 70 unit rusun yang belum diambil oleh warga. Sementara itu, ada sekitar 68 Kepala Keluarga (KK) yang menolak untuk direlokasi dan memilih tetap bertahan. 52 di antaranya punya peta bidang dan 14 lainnya tidak punya peta bidang.    [republika]
(BERITA TERKINI)

Duka Warga Bukit Duri, Duka Rakyat Indonesia!

(BERITA TERKINI) - Pagi ini (28/9) kita melihat sebuah tindak brutalitas dan kesewenang-wenangan aparat Indonesia dalam mengelola kota Jakarta. Warga yang tinggal, menetap dan membangun sejarah perjuangan kelas di perkampungan Bukit Duri, Jakarta telah dirampas hak-haknya untuk hidup menetap, memiliki rasa aman dan yang terpenting adalah kepastian hukum yang masih mereka nanti. KontraS mengetahui bahwa tindak penggusuran hari ini juga tidak memberikan agenda ganti rugi kepada para warga yang sekarang tidak jelas ke mana mereka akan beristirahat nanti malam di di hari-hari yang akan datang. Aksi penggusuran juga diketahui masih akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Tindakan Gubernur Ahok dengan menginstruksikan tidak kurang dari 550 personel gabungan untuk membongkar paksa perkampungan tepi sungai Ciliwung ini menunjukkan watak busuk dari petinggi negara dengan dalih relokasi. Bahwa negara tidak akan bertanggung jawab dengan hajat hidup ribuan warga Bukit Duri ataupun warga-warga lainnya di Jakarta yang sejak beberapa tahun ini menjadi korban perampasan hak-hak asasi manusia atas nama ketertiban, penataan kota dan penegakan peraturan.

 

Bagi KontraS, ratanya rumah-rumah di perkampungan Bukit Duri adalah simbol dari ratanya harapan kita untuk bisa memiliki pemimpin yang peduli dengan warga terlepas apapun status sosial, tingkat ekonomi dan akses politiknya. Penderitaan warga Bukti Duri, Kalijodo dan kampung-kampung kota lainnya yang mulai digusur oleh Pemda DKI Jakarta menunjukkan ada tantangan dan ancaman yang besar untuk mengelola kota-kota di Indonesia ramah HAM dan hukum. Menghadirkan kesetaraan sosial, menjawab problem urbanisasi, menghadirkan akses warga tanpa diskriminasi tidak boleh dipandang sebagai hambatan dari pembangunan sebuah kota.

Dalam pandangan hak asasi manusia dan kota, HAM mengenal makna ko-eksis yang bisa ditafsirkan sebagai berfungsinya mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial dan politik dalam menghadirkan ruang-ruang partisipasi warga. Menyediakan suatu mekanisme inklusif dan tidak diskriminatif di dalam perencanaan kota dapat digunakan sebagai alat untuk mengahdirkan standar hidup yang layak kepada setiap warga. HAM juga memberikan konteks pertanggungjawaban kepada si penjalan kewajiban (negara) untuk mengadopsi langkah-langkah terbaik –melalui kebijakan dalam menyediakan sarana tempat tinggal yang inklusif kepada kelompok masyarakat yang rentan digusur. Makna aspirasi, kesempatan untuk bertahan hidup di kota Jakarta tidak bisa sekadar hadir dan dikerdilkan melalui kantong-kantong suara menjelang pemilu, pilkada dan ajang-ajang elite partai politik.

 

Fakta penggusuran hari ini menunjukkan bahwa praktik brutal ini bukan sekadar perkara hilangnya rasa kemanusiaan seorang Gubernur kota Jakarta yang bernama Ahok. Ini adalah perkara keadilan sosial yang tidak pernah dinikmati secara setara oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara telah lama kehilangan makna keadilan dan solidaritas sosial ketika berhadapan dengan kemiskinan, kekumuhan dan pembangunan.

Wilayah Bukit Duri bukanlah masalah yang harus disingkirkan, karena mereka toh juga telah memberikan solusi kepada Gubernur Ahok melalui program penataan kampung dan agenda ekonomi sosial warga lainnya. Dalam kesedihan, marah dan rasa duka yang mendalam KontraS ingin memberikan salut yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegiat Sanggar Ciliwung Merdeka. Merekalah yang telah mengajarkan kita semua bagaimana melakukan perlawanan dengan sebaik-baiknya. Perjuangan gerakan kota yang dikawal Sanggar Ciliwung Merdeka adalah perjuangan yang harus kita tiru. Konsistensi, daya tahan advokasi dan totalitas perjuangan adalah semangat baik yang harus ditularkan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan hak asasi manusia di Indonesia. Luka dan amarah ini harus kita kelola dengan baik untuk kembali merebut agenda-agenda rakyat dan kemanusiaan dengan menyatukan seluruh komponen warga untuk melawan setiap bentuk kebijakan yang anti HAM, anti warga, anti partisipasi.

Jakarta, 28 September 2016

Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar, S.H., MA

Koordinator

[posmetro]

(BERITA TERKINI)

80% Warga Tak Ingin Ahok Pimpin Jakarta

(BERITA TERKINI) - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Bambang DH tak menduga saat ini warga DKI Jakarta tidak menginginkan petahana untuk kembali menjadi pemimpin mereka pada 2017 mendatang.

Hal ini diungkapkan Bambang saat dirinya melakukan pertemuan beberapa waktu lalu dengan 28 anggota DPRD DKI. Dalam pertemuan tersebut dijabarkan mengenai reses dari anggota DPRD yang merupakan agenda rutin.

“Reses itu agenda rutin kawan-kawan legislatif, mereka turun ke daerah pemilihannnya, dan ditemukan bahwa 80 persen baik anak ranting maupun warga DKI boleh dikatakan tidak menerima inkumben lagi,”ujar Bambang, di Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Bambang mengatakan, masukan ini menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan untuk pengerucutan nama bakal calon Gubernur DKI dari PDIP. Bambang menuturkan, banyak faktor yang tidak menghendaki incumbent kembali.

“Saya juga tidak menduga, tapi banyak yang mencermati karena capaian penyerapan anggaran, kemudian mayoritas mereka melihat arogansi di dalam statement (pernyataan),” tukasnya.

Kemudian saat reses banyak anggota DPRD DKI yang ditagih janji ketika menjelang Pilgub 2012. Seperti penggusuran yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

 

“Mereka juga ditanya lho, mereka dulu janjinya begini, tapi kok tapi seperti ini, itu juga disampaikan forum reses itu. Curhatnya masyarakat kan ketemunya di forum-forum itu, nah kawan-kawan DPRD menerima harapan masyarakatnya terhadap pimpinan yang akan datang, curhat mereka,” tukasnya.   [media nkri]

(BERITA TERKINI)  

Risma Tolak Jadi Jurkam Ahok-Djarot

(BERITA TERKINI) - Walikota Surabaya Tri Rismaharini, oleh DPP PDIP telah ditetapkan sebagai salah satu juru kampanye nasional. Namun secara spesifik Risma menyatakan enggan untuk menjadi juru kampanye bagi pasangan Ahok-Djarot di DKI Jakarta.

Sebuah sumber di DPP PDIP membenarkan, Risma termasuk yang telah ditetapkan untuk menjadi juru kampanye nasional. Namun menyatakan menolak untuk berkampanye di Jakarta bagi pasangan Ahok-Djarot. Riama memilih untuk berkampanye di daerah lain yang juga memiliki pasangan calon kepala daerah yang juga diusung PDIP. 

 

Dua daerah yang dipilih oleh Tri Rismaharini untuk didukung berkampanye, adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Alasannya; merasa di dua daerah tersebut dirinya lebih terkenal, dibanding dengan di Jakarta.

“Karena di sana, Papua dan Aceh itu, namaku terkenal,” kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat (23/09/2016).

Lebih lanjut Risma membenarkan, pihaknya ketika ditetapkan sebagai juru kampanye nasional, memang terang-terangan meminta agar tidak ditetapkan sebagai juru kampanye nasional bagi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Secara spesifik ia meminta kepada DPP PDIP, agar dirinya diperkenankan memilih lokasi kampanye, dan ditetapkan daerah kampanye sesuai dengan yang diminta, yaitu di dua daerah provinsi; Nangroe Aceh Darussalam dan Papua.

Kendati demikian, karena saat ini jadwal pekerjaannya sangat pada, Risma juga menyatakan dalam bulan September ini bahkan mungkin dalam bulan berikutnya, belum dapat ikut berkampanye. Dia memilih fokus dalam menjalankan tugas sebagai walikota Surabaya.

"Memang dalam bulan ini aku nggak mau. Jadwalku sudah penuh. Makanya aku mau fokus kerja dulu,” katanya diikuti tertawa ramah. [sic]

(BERITA TERKINI)

Ucapan Terima Kasih dan Permohonan Maaf Dari Yusril Ihza Mahendra

(BERITA TERKINI)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Keputusan yang telah diambil oleh partai2 non pendukung petahana pada Jum'at 23 September 2016 mungkin telah membuat rasa puas pada sebagian warga masyarakat, namun bisa pula menimbulkan rasa kecewa pada sebagian lainnya. Namun apapun juga perasaannya, itulah realitas politik yang kita hadapi. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada pasangan Agus dan Sylviana dari "Koalisi Cikeas" dan pasangan yang hari ini juga namanya akan diumumkan oleh Koalisi Gerindra dan PKS untuk bertarung dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga masyarakat, terutama dari lapisan bawah yang telah memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para ulama, habaib, ustadz dan muballigh yg telah berusaha keras membantu saya. Juga kepada para relawan, politisi, aktivis, wartawan, tokoh2 LSM dan semua kalangan yang dengan tulus ikhlas membantu saya dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Bahwa upaya ini tidak berhasil, semuanya saya serahkan kepada kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Saya dan keluarga serta teman2 seperjuangan tetap sabar dan tabah menghadapinya.

Perjuangan kita dalam membangun demokrasi, menegakkan hukum dan keadilan, serta membangun ekonomi kerakyatan yg berkeadilan serta menegakkan kedaulatan rakyat dan martabat bangsa dan negara masih jauh dan masih panjang. Kita tetap harus sabar dalam berjuang, dengan mengorbankan apa saja yg perlu dikorbankan. Politik bukanlah sebuah permainan kekuasaan dengan menonjolkan kepentingan sesaat, tetapi sebuah pengabdian yang tulus kepada rakyat, bangsa dan negara untuk memajukannya.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan, pengorbanan dan dukungan yang datang dari begitu banyak orang dalam proses pencalonan gubernur DKI Jakarta ini. Saya mohon maaf pula, jika saya telah mengecewakan para pendukung karena ketidakberhasilan saya maju sebagai calon. Saya memetik hikmah dan sekaligus introspeksi atas semua yang terjadi.

Akhirnya hanya kepada Allah jua, saya mengembalikan segala persoalan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yusril Ihza Mahendra

(BERITA TERKINI)

PDI P SEBUT GOLKAR, NASDEM DAN HANURA PAHLAWAN KESIANGAN

(BERITA TERKINI) - Usai PDI P resmi mengusung Ahok-Djarot, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa PDIP adalah partai pengusung utama. Selain itu, politisi PDI P Darmadi Durianto juga menegaskan bahwa PDI P akan mengambil alih posisi ketua pemenangan Ahok-Djarot karena PDI P adalah partai pengusung, sedangkan Golkar, Hanura, dan Nasdem merupakan partai pendukung.

Pernyataan ini membuat parpol pendukung awal Ahok, yaitu Golkar menjadi tersinggung.

"Ahok itu milik kita semua, milik rakyat Jakarta, milik semua partai yang mengusung tapi bukan milik satu partai saja seperti yang diinginkan oleh PDIP menjadi partai pengusung utama dimana partai yang lainnya hanya pelengkap," tandas wasekjen Golkar Maman Abdulrahman di Jakarta, Kamis 22 September 2016.

Maman juga mempertanyakan alasan PDI P mengusung Ahok dan bukan kadernya sendiri, padahal perolehan suara di DPRD cukup banyak.

"Menurut saya kalau PDIP merasa perolehan kursinya paling tinggi dengan 28 kursi, kan bisa mengusung calon sendiri. Kalau memang PDIP merasa kuat kenapa tidak mengusung calon sendiri? Jangan ciderai semangat kebersamaan semua partai pendukung yang sudah mendukung sejak awal," tandas dia.

Tak hanya itu, Maman pun menyayangkan sikap Megawati saat pendaftaran cagub-cawagub di KPUD Jakarta yang seolah memberikan sinyal keangkuhan dengan memakaikan jaket partainya pada Ahok.

"Insiden pemaksaan kepada Ahok untuk memakai jaket merah oleh Bu Mega kepada Ahok adalah sebuah bentuk tindakan egois dan arogan dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kebersamaan dalam koalisi," tegas dia.

Menanggapi pernyataan Maman tersebut, PDI P meminta NasDem, Hanura, dan Golkar jangan seperti pahlawan kesiangan terkait Pilgub DKI Jakarta. Dimana, seolah berjasa besar dalam pengusungan Ahok menuju DKI 1.

Hal itu disampaikan langsung Politisi senior PDI P Eva Kusuma Sundari yang menilai, tindakan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri adalah hal wajar, karena memberi jas merah ke Ahok di KPUD Jakarta, sebagai simbol dukungan PDIP.

Jadi, bila pun PDI P mengambil alih Tim Sukses pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat bukan suatu keniscayaan, lantara PDI P sudah mengusung Ahok sejak tahun 2012 silam.

"Mohon diingat semuanya, PDI P adalah pengusung Ahok sejak 2012 hingga berakhirnya jabatan kelak. Dia meneruskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan Jokowi yang portofolionya disediakan PDI P," kata Eva Jumat, 23 September 2016.

Anggota Komisi XI DPR ini pun mengungkapkan, kalau sekarang elektabilitas Ahok tinggi jelang Pilgub DKI 2017 mendatang, hal itu dikarenakan peran PDI P.

"Ini jadi proses yang historis. Ini yang fair apalagi kemudian kursi PDI P terbanyak, harus ada keadilan dalam memotret fakta," tukasnya.

Timbulnya pertikaian di badan Timses Ahok ini menjadi bukti nyata dari ucapan pengamat politik, Muslim Arbi.

“Duit untuk Ahok dari cukong dan taipan sangat banyak, tim sukses di internal Ahok pun saling berebut,” jelas Muslim, Rabu 21 September 2016.  [ppy]

(BERITA TERKINI)

Aguan, Pengusaha Yang Dicekal KPK Makan Malam Di Istana Negara

(BERITA TERKINI) - Seharian kemarin, Presiden Jokowi sibuk menjamu tamu demi suksesi program tax amnesty. Mulai dari makan siang bersama para ekonom hingga makan malam bersama para konglomerat. Bahkan, pengusaha yang dicekal KPK pun ikut makan malam bersama di Istana Negara.

Pengusaha itu bernama Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group. Aguan, berulang kali disangkutpautkan dengan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, bahkan dia sudah dicekal KPK. 

Aguan beberapa kali menjadi saksi untuk mantan anggota DPRD M Sanusi di KPKdan sidang di Pengadilan Tipikor.

Kehadiran Aguan di Istana Negara sontak menjadi incaran pertanyaan para wartawan. Meski acara makan malam tertutup, awak media tetap setia menanti. Hingga akhirnya acara itu selesai, Aguan pun dihampiri untuk diwawancara. 

Tampil biasa dengan batik cokelat dan celana hitam, Aguan hanya tersenyum melihat wartawan menghampirinya. Wartawan kemudian bertanya soal apa saja yang terjadi selama sosialisasi tax amnesty oleh Presiden itu.

Namun, Aguan tidak berkomentar. Dia terus melangkah sembari mengumbar senyum. Setelah dekat dengan mobilnya, Range Rover hitam berpelat B 88 IG, Aguan baru mengeluarkan sepatah kata. “Terima kasih, terima kasih ya,” ujarnya, sembari melambaikan tangan kanan.

Selain Aguan, sejumlah konglomerat di Indonesia juga tampak hadir. Antara lain Alim Markus, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Arifin Panigoro dan Oesman Sapta Odang. Presiden Jokowi, tadi malam mengadakan pertemuan dengan kalangan pengusaha dan sejumlah menteri ekonomi. Beberapa menteri yang terlihat hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sebelumnya, siang hari, Jokowi mengundang para ekonom untuk makan siang di Istana Negara. Dalam jamuan itu, Jokowi tak henti-hentinya tersenyum. Senyumnya begitu lebar, dia senang ketika bercerita soal progres tax amnesty. 

Ada 20 ekonom hadir dalam jamuan makan siang bersama Jokowi yakni Raden Pardede, Tony Prasetiantono, Djisman Simanjuntak, Haryo Aswicahyono, Ari Kuncoro, Lukita Dinarsyah Tuwo dan Elan Satriawan. Hadir juga Enny Sri Hartati, Iman Sugema, Destry Damayanti, Heriyanto Irawan, Poltak Hotradero, Helmi Amran, Prasetyantono, Hendri Saparini dan Revrisond Baswir.

Sementara, mewakili kalangan dunia usaha ada Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadia. Pertemuan berlangsung sangat cair. Bahkan cenderung luwes. Ya, Jokowi mengantongi sejumlah kabar gembira. Itulah yang membuatnya antusias bercerita.

Diawali dengan menyinggung pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Soal ini, Jokowi berbicara masih normatif. Tapi, begitu cerita soal tax amnesty semangatnya langsung meluap-luap. Seperti diketahui, pengampunan pajak merupakan program andalan pemerintah untuk menutup minimnya pemasukan APBN.

“Saya sampai saat ini masih optimistis dengan program ini. Kepatuhan dan kesadaran membayar pajak saya lihat ada pergerakan yang sangat baik,” katanya.

Senyum Jokowi mulai mengembang begitu melanjutkan cerita saat ini angka tebusan dari kebijakan tax amnesty sudah mencapai Rp 33 triliun. Angka itu sesuai prediksi Ditjen Pajak meski masih jauh dari target akhir yaitu Rp 165 triliun.

Selain itu, kata Jokowi, sudah ada lebih dari 90 ribu orang yang telah mengikuti tax amnesty. Mengutip riset Citibank, Jokowi mengatakan perkembangan tax amnesty di Indonesia terhitung cepat dengan angka deklarasi sudah mencapai Rp 1.029 triliun.

“Ini salah satu kebijakan tax amnesty tersukses yang ada di dunia. Ini saya baca judulnya saja sudah seneng. Dan, ini strategi Indonesia yang menurut mereka sangat baik,” ujarnya bangga.

Terlepas dari hasil riset yang bagus, Jokowi mengatakan, pesan terpenting yang dia dapat adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan pengusaha terhadap tax amnesty. Itu yang lebih penting. “Saya tidak bicara angka, tapi yang paling penting menurut saya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu kelihatan ada,” ujarnya.

Di pertemuan itu, Jokowi juga menjelaskan ihwal kondisi ekonomi dunia saat ini masih belum pulih dari berbagai macam gejolak. Dalam hal ini, pertemuan G20 di Hangzhou, China. Di mana, para petinggi-petinggi negara G20 belum menemukan jawaban yang konkret mengenai perkembangan ekonomi di negara-negaranya.

“Saya bertemu dengan IMF, Bank Dunia, OECD, semuanya tetap tahun ini masih pesimis bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan naik, mereka malah sampaikan akan ada penurunan lagi. Ini saya kira berita yang tidak baik,” kata Jokowi.

Tidak hanya perekonomian global, Jokowi juga mengingatkan perekonomian nasional yang sangat terdampak oleh perkembangan ekonomi dunia yang mana harga komoditas masih belum membaik. 

Ketidakpastian kebijakan keuangan yang jika dilihat juga masih belum jelas arahnya ke mana. Oleh karena itu, pada pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu masih sangat optimis, seperti yang diungkapkan Narendra Modi (Perdana Menteri India).

“Saya ingin ambil poinnya dia, maksud saya kalau India berani optimis kenapa kita tidak tapi tetap pembenahan-pembenahan di dalam yang harus kita lakukan perombakan besar-besaran. Kalau tidak lakukan itu ya saya pastikan kita ditinggal,” tandasnya.  [repelita]

(BERITA TERKINI)

Fahri Hamzah: Ada Calon Nomor 1 yang Akan Jadi Tersangka

(BERITA TERKINI) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melontarkan sindiran melalui akun Twitter mengenai Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut akan ada calon dari partai besar yang menjadi tersangka.

"Ada partai yang hebat, taruh kader di nomor 2. Karena nomor 1 akan jadi tersangka. Ashiiik, haha," tulis Fahri, dikutip VIVA.co.id, Jumat, 23 September 2016.

Fahri memang tidak menuliskan nama partai dan calonnya secara jelas. Namun dari isi tulisannya seolah mengarah pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon mereka, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seperti diketahui, PDIP sudah resmi mencalonkan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 21 September 2016. Selain PDIP, pasangan itu juga didukung Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Ahok sejauh ini masih dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Kebijakannya soal reklamasi teluk Jakarta juga menuai kontroversi dan polemik di masyarakat.  [viva]

(BERITA TERKINI)

Koalisi Cikeas Resmi Usung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilgub DKI

(BERITA TERKINI) - Kejutan nama baru di persaingan Pilgub DKI terbukti. Empat parpol yakni Demokrat, PPP, PKB dan PAN resmi mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta.

"Akhirnya kami sepakat berempat, disepakati kandidat gubernur dan wagub untuk DKI 2017 yaitu cagub Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan cawagub Sylviana Murni," ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di kediaman SBY di Puri Cikeas, Jumat (23/9/2016).

Pengumuman pasangan calon ini dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy dan para petinggi empat parpol yakni Waketum PD Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan.

Sementara itu Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pasangan ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

"Dengan berbagai pertimbangan, kebutuhan mewujudkan ketenangan di masyarakat, maka kombinasi generasi muda dan tangguh, fresh dipadu oleh seorang Ibu Sylviana. Maka dari itu disepakati pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan tema Jakarta untuk Rakyat," tutur Muhaimin.  [detik]

(BERITA TERKINI)

Dua Mega Skandal Korupsi Ditutup KPK, Akhirnya Ucapan Fahri Tentang KPK Terbukti

(BERITA TERKINI) - Komisi III DPR RI menilai ditutupnya dua skandal keuangan besar yaitu korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century merupakan bukti bahwa negara telah kalah dengan koruptor.

"Saya cukup terkejut kenapa KPK yang mempunyai kewenangan sebesar itu tidak mampu mengusut BLBI dan Century, yang banyak merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi III Nasir Djamil di komplek parlemen, Jakarta, Kamis 15 September 2016.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menutup perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan pemerintah pada 2002. Padahal, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

Selain itu, KPK juga menutup skandal Bank Century pada dua hal yaitu perkara pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan total kerugian negara RP 689 miliar, dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian Rp 6,762 triliun.

"Jadi, menutup kasus itu sebenarnya menunjukkan bahwa KPK kalah dengan koruptor," ujar Nasir.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi III segera memanggil pihak KPK untuk memertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam mengambil langkah tersebut. Sehingga dapat dinilai apakah patut dan layak untuk menutup kasus-kasus itu.

  

"Jangan sampai kemudian KPK itu tumpul untuk hal-hal yang besar tapi tajam yang kecil," beber Nasir.

Ditambahkannya, sejauh ini, KPK beralasan tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka kasus BLBI. Sedangkan untuk skandal Bank Century, KPK beralasan belum memiliki temuan baru atau novum untuk melanjutkannya, pasca vonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

Jauh sebelum mega skandal korupsi ini dihentikan KPK, politisi Fahri Hamzah yang terkenal vokal dan tak segan head to head dengan KPK pernah mengatakan bahwa jika KPK tak sanggup membongkar mega skandal korupsi, lebih baik mengaku tak sanggup.

"Kalau KPK merasa tidak sanggup, ya bilang saja. Karena KPK bisa katakan bahwa dia tidak sanggup," tutur Fahri, Rabu 8 Juli 2013.(Kompas, 10 Juli 2013). [ppy]

(BERITA TERKINI)

Disebut Centeng, Walkot Jakbar Siap Ladeni Ahok

(BERITA TERKINI) - Wali Kota Jakarta Barat (Walkot Jakbar) Anas Effendi disebut centeng atau suruhan orang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebutan centeng dilayangkan Ahok, karena hunian warga di wilayah Jakarta Barat digusur. Dua orang warga bernama Linarti Dewi Santoso dan Andre (45) mengadu ke Ahok, rumah mereka digusur oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Rumah Linarti dan Andre yang dibongkar berada di Kerandang Utara, nomor 19 RT 12 RW 3, Tambora, Jakarta Barat. Mereka sebut Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi salah membongkar rumah.

"Bukan centeng, kita kan pemerintah melaksanakan tugas," kata Anas menanggapi tudingan Gubernur itu, saat dihubungi wartawan, hari ini.

Anas menjelaskan, Pemkot Jakbar menertibkan bangunan Linarti dan Andre karena berdiri di atas lahan milik orang lain tanpa izin. "November 2015, bangunan itu kami tertibkan (karena) di atas milik warga, itu milik orang, dia nempatin tanpa izin," kat.

Menurut Anas, Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan warga sebelum pembongkaran dilakukan. Apalagi, lanjut dia, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menolak gugatan hukum pengadu.

"Gugatannya ditolak. Mungkin dia kurang puas lapor ke Pak Gubernur (Ahok). Itu masalah sudah selesai. Nanti akan kami jawab besok, kami rapat terus nanti akan lapor ke Pak Gubernur," tutup Anas.

Pagi tadi, setibanya di Balai Kota, Ahok mendapat keluhan dari warga. Mereka mengadukan tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Mendengar pengaduan itu, Ahok langsung mengkonfirmasi Anas dengan telepon pintarnya.

"Eh Pak Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang salah alamat lagi. Ini ada pengaduan saya lihat kamu ngaco," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, pagi tadi.

"Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana. Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Jangan jadi centeng-centeng orang lu," tuding Gubernur lagi.    [rnc]

(BERITA TERKINI)

Gerindra Sebut Enam Partai Setuju Dukung Yusril-Sandiaga

(BERITA TERKINI) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa enam partai politik pada dasarnya mempunyai kesamaan terkait pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar Februari 2017 mendatang.

Enam partai itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Kesamaan pandangan itu menyangkut satu pasangan calon yang akan diusung, karena itu ia menepis kemungkinan Gerindra dan PKS mengusung pasangan calon sendiri.

“Ada kesamaan soal pencalonan, mengusung satu pasangan calon. Pertemuan di Cikeas, di kediaman SBY, itu pembahasan yang nanti hasilnya dibicarakan lagi dengan Gerindra dan PKS,” kata Andre saat dihubungi Aktual.com, Kamis (22/9) dini hari.

Andre menekankan demikian menanggapi pertemuan di Cikeas, dimana Gerindra dan PKS tidak hadir karena disebut-sebut ingin mengusung paslon sendiri, yakni Sandiaga Uno – Mardani Ali Sera. Sementara pertemuan Cikeas dibawah komando SBY disebut-sebut akan mengusung paslon Yusril Ihza Mahendra – Sandiaga Uno.

Disampaikan, Gerindra dan PKS pada saat yang sama juga menggelar pertemuan. Dimana pada Pilgub DKI, keduanya sepakat siapapun paslon yang akan diusung harus membawa kebaikan dan kemaslahatan warga Jakarta ke depan.

Pada titik itu PKS clear. Dan, PKS sangat terbuka dan dimungkinkan tidak akan memaksakan diri menyorongkan nama Mardani Ali Sera sebagai Cawagub-nya Sandiaga Uno.

“Yusril – Sandi paling pas dan pasangan ini bisa diterima semua partai. Kami meyakini demi kebaikan bersama, PKS tidak akan keberatan demi kebaikan bersama,” jelas Andre.

Informasi yang didapatkan Aktual, pertemuan petinggi Gerindra dipimpin langsung oleh Ketum Prabowo Subianto bersamaan dengan pertemuan Cikeas. Baik Yusril maupun Sandi melakukan pembicaraan dengan Prabowo secara bergantian empat mata.

Sementara itu pertemuan di Cikeas, hingga pukul 00.10 WIB atau Kamis (22/9) dini hari, belum juga tanda-tanda selesai. Pertemu di Cikeas sendiri dipimpin SBY dan diikuti Ketum PPP M Romahurmuziy, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Beberapa petinggi Demokrat juga ikut, mereka antara lain EE Mangindaan, Roy Suryo, Nachrowi Ramli, Hinca Pandjaitan, Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, Edhie Baskoro Yudoyono, Melani Leimena Suharli dan Pramono Edhie Wibowo.   [AKTUAL]

(BERITA TERKINI)

Demokrat: Koalisi Kekeluargaan Sepakat Usung Yusril-Sandiaga Untuk Cagub DKI 2017

(BERITA TERKINI) - Pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menghasilkan suatu keputusan. Koalisi kekeluargaan sudah menentukan pasangan untuk melawan Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di DKI.

"Arahnya head to head, sudah Yusril dan Sandiaga," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kepada merdeka.com, Kamis (22/9).

Menurut Mubarok, meski Partai Gerindra dan PKS tidak hadir namun sudah ada keputusan sejak sore kemarin. "Semalam itu hanya menyempurnakan. Gerindra tak masalah Sandiaga Cawagub," tuturnya.

Alasan memilih Yusril, kata Mubarok, berdasarkan kesepakatan para petinggi partai. Hubungan kurang harmonis Yusril dengan SBY sama sekali tidak dipermasalahkan.

"Yusril diterima oleh semua. Siang atau malam ini diumumkan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan para ketua umum partai yang menolak mengusung Ahok-Djarot. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas calon yang paling berpeluang menang jika diajukan untuk bertanding melawan Ahok-Djarot. Sejauh ini, nama yang beredar yakni pasangan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Namun belum ada kesepakatan.

Sumber : [ksn]

(BERITA TERKINI)

Jangankan Ke Pasar, Saat Tidur Di Rumahnya Pun Kini Ahok Minta Dikawal Polisi

(BERITA TERKINI) - Polda Metro Jaya, menurunkan personel Brimob dan Sabhara untuk melakukan pengamanan di sekitar tempat tinggal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pengamanan dilakukan terkait tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

"Gubernur DKI membuat surat ke Kapolda terkait permintaan pengamanan. Kami kirimkan Brimob di dekat rumahnya, ada pos pengamanan. Kami lakukan pengamanan karena memang ini sudah mulai pentahapan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, Jumat (16/9).

Dikatakannya, tidak ada pengawalan ketat terhadap Basuki. Personel hanya melakukan pengamanan di sekitar kediamannya.

"Tidak ada pengawalan ketat. Ada 10 orang kita BKO-kan, sebulan sekali kita rolling di perumahan Pluit," ungkapnya.

Ia menyampaikan, pengamanan dilakukan sebagai langkah deteksi dini dan antisipasi, sehingga polisi tidak kecolongan.

"Jangan sampai nanti dibilang kecolongan. Dan wajar saja kegiatan Gubernur DKI kita amankan. Ya jelas itu (terkait pengamanan jelang Pilkada). Karena memang kita sudah mengantisipasi itu jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Karena kita sudah melakukan pengamanan Pilkada, dengan menggelar Operasi Praja 2017," katanya.

Ia menegaskan, ini pengaman terkait gubernur, bukan pengamanan pribadi. "Sebelum-sebelumnya, terkait pengamanan juga kita lakukan. Kita semua yang mengantisipasi," tandasnya. [bsc]

(BERITA TERKINI)

Apel Akbar Pendukung Ahok Hanya Dihadiri 25 Orang, Netizen Tertawa Terkekeh-kekeh

(BERITA TERKINI) - Orang boleh menganggapnya lebih lucu dari film komedi, namun tragisnya aksi massa pendukung Ahok ternyata jauh lebih mengerikan dari film horror terseram sekalipun.

Bagaimana tidak, aksi damai pendukung Ahok di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, Sabtu 17/9/2016 hanya dihadiri oleh sekitar 25 orang!

Yang lebih mengiris hati, padahal massa yang mau hadir sudah diiming-imingi mendapat bayaran, nasi bungkus, snack dan berbagai rayuan lainnya, namun faktanya sedikit sekali massa yang mau diajak mengikuti aksi mereka.

Maka para netizen pun menertawai aksi memalukan para Loyalis Ahok ini. Berikut beberapa komentar netizen:

Mukhamad Irsadi

25 orang dunia nyata tapi mewakili 25 ribu akun abal2 dunia maya

Robby 'obay' Awaluddin

Kayanya pendemonye import dari beijing tuh

Hengky Handoni

25 orang it hanya panitianya plus orator dan kameramen

Chairil Musthofa ALbatawie

entar di metro beritanya +- 25 000 orng

Muhammad Zein Nasution

Salah lihat kalee. Wong yg hadir 2500000 yg terlihat cm 25 yg lain msh nunggu di pelabuhan di cina dan singapura. NUNGGU TIKET. VISA GRATIS TURUNNYA DI TERMINAL 2 F

Indra Syahputra

Mereka bukan mau dukung ahok, tapi mau menggantri nasi kotak. Krn mereka belum pernah mencicipi bagaimana rasanya nasi kotak.

Leonardo Manroe

setuju min ... mana bisa pendukung ahok tandingi massa GMJ yg 300ribu orang

 

Beben Dimaria Blicka

1jt ktp kemana brooooooo

Hahahaaaa

Mirissss

Noorman Ibra Sr.

Hahahaha dr 25orang yg ikut apel 22 orang warga non dki yg ikut hadirrr .....mantap TemanKoplakYaTemanNgibulTemanAhok itu.

Oemar Al Jaelani

Wkwkwkwk...

Lasegar ahok...

Ko pendukung nya asing semua

Syahdatal

iya tadi liat di trans|7. Kirain itu para sales

Yudi Fazle

yah itu panasbung yang sering ngoceh dimedsos...kan dah kontrak mereka

Maunk Orbeta

Semprot aje pake pistol Aer maenan anak" Jg Bubarrr....

Raden Kian Santang

FPI salah hitung tuh....

Aktualnya kan cuma 5 orang,

Yg lain pedagang asongan...

Cek lagi dah...

Muhammad Harun

malu gua mah... gua mah mendingan pulang ke cina

Aji Soko Bawono

Liat metromini bisa jadi 2500 orang hahahaha

Muhammad Rizal

Itu namanya apel mini bukan apel akbar hahahaha

Salman Al Farisi

Kata nya 1 juta ktp

Ini mahh nama nya 1 RT

Haha

Hanan AnwarAbdurrahman

hahahaaa...mirisss sekalii cuma 25 orang!!!

Rizki Ajri

Yg begini pake di beritain lagi di salah satu station TV wkwk..

Alih-alih mau "Show off force" menunjukkan jumlah massa yang besar untuk menipu masyarakat, namun faktanya di lapangan hanya sekitar 25 orang saja yang mau hadir.

Ini tentu sangat berbeda sekali dengan aksi-aksi warga Jakarta menolak Ahok yang sering dihadiri oleh ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Betapa sedikitnya aksi massa pendukung Ahok ini makin membuktikan bahwa pendukung Ahok di dunia nyata nyaris tidak ada. Yang banyak hanya akun-akun palsu dan robot di media sosial belaka. [beritaislam24h.com / fb]

(BERITA TERKINI)

Tolak Reklamasi, Luhut Paksa Mahasiswa UI Hapus Rekaman Video Dialog, Pemerintah Tidak Transparan ?

(BERITA TERKINI) - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengaku mendapat intervensi atau tekanan saat melakukan pertemuan dengan Menko bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa Malam dalam pembahasan reklamasi pantai utara teluk Jakarta.

Berdasarkan keterangan Ketua BEM-UI, Arya Ardiansyah, pihaknya dipaksa untuk menghapus rekaman video yang diambil pada saat pertemuan tertutup itu. Padahal kata Arya, kalau memang pemerintah benar argumennya serta kuat landasannya untuk melanjutkan proyek pembangunan reklamasi, mengapa harus tertutup dan tidak bersedia transparan ke publik.

“Kami sangat kecewa video sebagai dokumentasi yang kami ambil dipaksakan untuk dihapus, padahal dengan video itu kami akan membandingkan penjelasan dari mereka dengan realita di lapangan. Kenapa pemerintah tidak bersedia transparan?” tanya Arya merasa kecewa, Selasa Malam (13/9).

Sebelum pertemuan itu, awalnya sejumlah mahasiswa UI dengan tidak mengenakan almamater, menyelinap di antara wartawan yang sejak dari sore menunggu untuk meminta keterangan dari LBP terkait hasil rapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang reklamasi.

Rapat tersebut berakhir pada pukul 20.00 WIB dan langsung memberikan keterangan pers. LBP menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi oleh pengembang group usaha Agung Podomoro Land (APL).

Namun saat LBP menghentikan keterangannya dan meminta jalan untuk pergi, para mahasiswa UI dengan seketika mengenakan almamater kuning dan menghadang LBP dengan ‘serangan’ agar proyek reklamasi yang sejak semula telah dinyatakan terjadi pelanggaran berat, tidak dilanjutkan oleh LBP.

Pada saat itu LBP merasa kaget dan tidak mendapatkan jalan, lalu dia berbalik kembali naik tangga menuju ruangan atas dan memerintahkan stafnya untuk memfasilitasi pertemuannya dengan mahasiswa.

Namun kendati begitu, pertemuan tersebut digelar tertutup dan hanya empat perwakilan yang dipersilahkan masuk, sementara sekitar 20-an mahasiswa lainnya menunggu di luar ruangan. (ak)

(BERITA TERKINI)

Turis China Pasang Bendera Bertuliskan "Jkt. Desa China" di Pulau Pari, Kepulauan Seribu

(BERITA TERKINI) - Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu dikejutkan dengan kedatangan serombongan turis Cina yang memasang bendera bertuliskan "Jkt, Desa Cina" dan spanduk bertulisan Cina. Kejadian yang serba cepat itu langsung dilaporkan warga ke Sospol Pulau Pari.

Pemasangan bendera dan spanduk tersebut berawal kedatangan kapal snorkling yang membawa 23 turis dari Cina, 2 diantaranya orang Indonesia, supir dan baby syster menuju Pulau Pari. Ketika mereka turun tiada ada barang atau bawaan yang mencurigai.

"Dari dermaga sampai ke tempat snorkling saya tidak melihat atas atau atap kapal. Karene bendera di atas atap kapal dan sya berada diposisi kemudi," ujar Kathur Sulaiman, pengemudi kapal snorkling kepada media, Minggu (11/9).

Setelah perjalanan pulang, katanya, kapal mengalami kerusakan mesin. Lalu ia mengecek kondisi mesin, sedangkan kemudi digantikan rekannya. Pada saat kapal mendekat muara pelabuhan, ia melihat ke atas kap kapal dan melihat jelas bender yang bertulisan aksara Cina. Kathur langsung mengambil foto segera. Ketika kapal bersandar, salah satu turis tersebut langsung membuka bendera. Secara tegas Kathur menegur mereka untuk tidak memasang bendera tersebut di Pulau Pari.

Kejadiannya begitu cepat, sekira pukul 17,39 WIB.. Saya tegor karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka langsung jalan saja. Sementara posisi kapal saya sudah mulai bertolak untuk pindah pelabuhan., ungkap tokoh Pulau Pari ini.

Selanjutnya, tambah Kathur, Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Ketua RW dan Ketua RT 1 melaporkan ke Pospol Pulau Pari untuk ditindak lanjuti. Kapospol Hendra langsung mendahan bendera dan spanduk beraksara Cina tersebut.

Salah satu turis yang bisa berbahasa Indonesia meminta maaf atas keteledoran mereka karena telah berani memasang bendera beraksara Cina di Pulau Pari. [matranews]

(BERITA TERKINI)

Ketua Pemuda Betawi : Ahok Bangunkan Macan Tidur Jika Berani Bubarkan Bamus Betawi

(BERITA TERKINI) - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikecam telah membangunkan macan tidur dengan ancaman membubarkan Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi.

"Banyak forum yang sudah menolak Ahok di antaranya Forum RT/RW, dan sekarang Ahok juga membangunkan macan tidur," kata Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB) Rahmat HS, saat dikonfirmasi, Rabu (14/9/2016).

Pengurus Bamus itu mengingatkan agar Ahok melakukan tes kejiwaannya. Rahmat pun berharap di Pilkada DKI 2017 nantinya Ahok tidak terpilih lagi menjadi orang nomor satu di Jakarta.

"Kalau mau menyelamatkan bangsa ini, jangan sampai orang seperti Ahok menjadi pemimpin Jakarta lagi," tutur eks politikus Hanura itu.

Menurut Rahmat, ancaman Ahok itu menunjukkan Gubernur tidak memahami Bamus Betawi dibentuk sesuai dengan aturan perundangan tentang ormas. Artinya, lanjut dia, yang bisa membubarkan ormas adalah Mendagri, bukan kepala daerah.

"Kepala Daerahnya keluarkan statemen yang merugikan kelompok masyarakat, tapi juga tak pahami peraturan perundang-undangan," sindir dia. [rimanews]

(BERITA TERKINI)

Elektabilitas Ahok Anjlok, Penantangnya Meningkat

(BERITA TERKINI) - Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta diberitakan elektabilitasnya terus anjlok. Penurunan ini disebabkan sejumlah faktor, di antaranya kinerja yang tak optimal dan pembawaan diri yang kontroversial, demikian republika online memberitakan Jum'at 2 September mengutip sebuah hasil survei.

“Menurut pengakuan responden, banyak persoalan di DKI Jakarta yang dianggap tidak mampu diselesaikan. Selain itu banyak kontroversi personality Ahok yang berkembang di media dan media sosial,” kata Direktur Riset Lembaga Survey Politik Indonesia Julpan Haris dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (2/9).

Julpan mengatakan penurunan elektabilitas Ahok selaras dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap persoalan kemacetan yang tak usai, isu korupsi yang melibatkan Ahok seperti kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumberwaras, dan rusun Cengkareng.

Saat elektabilitas Ahok melorot, hal terjadi sebaliknya terhadap nama-nama penantang Ahok seperti Yusril Ihza Mahendra, Rismaharani, dan Sandiaga Uno. Elektabilitas mereka justru meningkat.  Yusril Ihza Mahendra mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Demikian juga dengan Sandiaga Uno yang sudah diusung oleh Gerindra. 

Nama Risma yang paling banyak dianggap sebagai lawan potensial Ahok juga tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini karena responden beralasan PDIP belum memberi kepastian soal pencalonan Risma.

Julpan mengatakan dari hasil simulasi empat nama calon gubernur DKI Jakarta Ahok dipilih oleh sebanyak 35 persen responden. Kemudian disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 30,4 persen, Rismaharani 11,2 persen, dan Sandiaga Uno 5,8 persen, sedangkan angka yang belum memutuskan sebesar 17,6 persen.

Angka-angka tersebut berbeda dengan hasil simulasi yang dilakukan LSPI sebelumnya. Dalam survei sebelumnya Ahok mendapatkan 36,2 persen, Yusril 28,6 persen, Risma 9,4 persen, dan Sandiaga Uno 3,1 persen. “Demikian pula pada data top of mind, Ahok cenderung terus turun, sementara penantangnya cenderung naik,” kata Julpan.

Survey LSPI dilakukan pada tanggal 22-28 Agustus 2016 dengan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 440 responden, dengan margin of error sebesar 4.8% pada tingat kepercayaan 95%. Penggalian data dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung oleh tim surveyor yang terlatih.‎   [SIC]

(BERITA TERKINI)

Luhut Tawarkan Pengusaha Cina Garap Laut Indonesia

(BERITA TERKINI) - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menawarkan investasi di wilayah laut Indonesia kepada para pengusaha China dalam Indonesia Business Forum di Hangzhou, China, Sabtu (3/9/2016).

"Ada sekitar tujuh juta kilometer persegi garis dasar laut Indonesia yang masih belum terjamah. Akan banyak potensi ekonomi disini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut Luhut, para investor bisa menanamkan modal mereka pada industri pengolahan rumput laut dan industri perikanan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan besar.

Beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Kupang, Dompu, Merauke, Ambon adalah wilayah yang masih besar potensi lautnya.

"Ada sekitar 42 miliar dolar AS potensi ekonomi yang bisa digali dari industri perikanan saja, karenanya kami mengharapkan kedatangan Anda ke Indonesia untuk berinvestasi di bidang ini, kami punya minyak di laut, punya gas di laut. Tentunya kami akan menyediakan iklim berusaha yang terbaik untuk Anda," ujarnya.

Selain potensi perikanan, Luhut juga menyebut peluang bisnis galangan kapal yang mencakup pembangunan pelabuhan dan produksi kapal terbuka bagi para investor.

Terlebih pemerintah kini tengah mendorong produksi kapal buatan dalam negeri dan melakukan pembenahan terhadap sejumlah pelabuhan.

Pembenahan itu termasuk meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk melancarkan bongkar muat dan meningkatkan ekspor impor dan meningkatkan kualitas "crane".

"Sebagian besar pelabuhan di negara kami hanya memiliki kedalaman sembilan hingga sepuluh meter saja. Kami sedang benahi keadaan ini agar kapal besar, seperti kapal angkut berkapasitas besar, bisa masuk ke pelabuhan-pelabuhan tersebut. Menurut saya, bidang ini sangat menarik bagi para investor," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan perbaikan kondisi ekonomi serta situasi politik dan keamanan Indonesia juga mendukung iklim investasi yang baik di Tanah Air.

Setelah mengalami penurunan sejak tahun 2011, pada kuartal ketiga tahun lalu ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.

"Tahun lalu ekonomi kami tumbuh 4,7 persen, kuartal pertama tahun ini sudah naik menjadi 5,15 persen," ujarnya.

Berdasarkan siklus tujuh tahunan, Indonesia diperkirakan saat ini mengalami penurunan. Namun, hal ini tidak terjadi kali ini.

"Kami yakin, tujuh tahun yang akan datang keadaannya akan terus membaik seperti ini dan mungkin akan jauh lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, kondisi politik Indonesia stabil karena pemerintah dan parlemen dapat bekerjasama. Ada pun situasi keamanan, terutama serangan terorisme, bisa diatasi karena Indonesia kini memiliki database yang baik yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya serangan teroris secara lebih optimal.  [SIC]

(BERITA TERKINI)

Kaget dengar Presiden Panggil Hakim MK, Mahfud: Presiden Tak Boleh Panggil MK, Haram Hukumnya

(BERITA TERKINI) - Kamis malam, 1 September 2016, sekitar pukul 19.30 WIB ada panggilan masuk ke handphone saya. Dengan agak malas karena capai setelah beberapa jam mengetik untuk menyiapkan naskah orasi, saya angkat handphone itu.

Ternyata yang menelepon adalah wartawan sebuah media online terkemuka. Meski agak malas untuk diwawancarai, saya tergelitik juga atas pertanyaannya. ”Pak, hari ini Presiden memanggil para hakim MK untuk membicarakan judicial review atas UU Tax Amnesty. Bagaimana menurut Bapak?” tanya wartawan itu dari ujung telepon.

”Haaah , Presiden memanggil hakim MK?” saya balik bertanya. ”Tak mungkin Presiden memanggil hakim-hakim MK, tak mungkin pula hakim-hakim MK mau dipanggil oleh Presiden. Sebab Presiden dan para hakim MK pasti tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan,” sambung saya. Wartawan itu berusaha meyakinkan saya dengan cerita agak detail bahwa Presiden memang memanggil hakim-hakim MK pada Kamis kemarin.

Saya pun berusaha meyakinkan wartawan tersebut bahwa tak mungkin hakim-hakim MK mau dipanggil oleh Presiden dan tak mungkin Presiden memanggil hakim-hakim MK untuk membicarakan perkara yang sedang berlangsung. ”Itu hal yang dilarang, baik oleh hukum maupun oleh etika,” jawab saya. Kemudian saya pun menjelaskan, mungkin saja hakim-hakim MK bertemu dengan Presiden, tetapi tak mungkin membicarakan perkara yang sedang ditangani MK.

”Bagaimana menurut aturan dan menurut pengalaman Bapak?” tanya wartawan itu lagi. Dengan tetap yakin bahwa tak mungkin Presiden memanggil hakim-hakim MK dan tak mungkin hakim-hakim MK begitu bodoh untuk mau dipanggil oleh Presiden, saya jelaskan kepada wartawan itu. Anda boleh cek ke mana pun dan kepada siapa pun, termasuk kepada (mantan) Presiden SBY dan orang-orang dekatnya.

Selama memimpin MK saya tak pernah dipanggil oleh Presiden atau menghadap Presiden untuk membicarakan perkara. Itu haram hukumnya. Presiden SBY dan saya sama-sama tahu bahwa kami tidak boleh membicarakan perkara di luar sidang resmi MK yang terbuka untuk umum. Ketika dulu MK menangani perkara hasil Pilpres 2009, saat kemenangan pasangan SBY-Boediono digugat oleh dua pasangan lainnya, ada isu berembus kencang bahwa Ketua MK bertemu Presiden pada 01.00 dini hari di Cikeas.

Dua hari menjelang pengucapan putusan atas sengketa hasil pilpres itu, isu tersebut menyeruak melalui SMS berantai dan beberapa media online. Teman saya yang wartawan senior, Freddy Ndolu, pukul 05.00 WIB menelepon saya. ”Pak Ketua, ini santer berita, Pak Ketua tadi bertemu Pak SBY di Cikeas untuk mengatur putusan. Apa boleh begitu?” tanyanya dengan serius. Saya jawab, itu berita sampah. 

”Sudah beberapa hari saya bersama hakim-hakim MK danpara panitera tidurdiGedung MKuntukmenyiapkanvonis. Sejak kemarin saya bersama mereka diGedung MK dan saya tidak ke mana-mana,” jawab saya. Sambil bercanda saya jelaskan kepada Freddy, tak mungkin SBY memanggil saya di tengah malam karena itu waktunya tidur dan Presiden pasti mengantuk. Saya pun tidak mau dipanggil Presiden di tengah malam karena saya juga mengantuk.

”Menurut hukum, Presiden tidak boleh memanggil Ketua MK, tetapi Ketua MK boleh memanggil Presiden untuk hadir di persidangan,” kata saya. Apakah sebagai ketua MK saya tak pernah bertemu dengan Presiden? Tentu sering sekali, tetapi tidak pernah membicarakan perkara dan tidak hanya dua pihak.

Saya sering bertemu Presiden dalam acara pertemuan rutin antarpimpinan lembaga negara. Saya sering bertemu dan duduk semeja dengan Presiden dalam acara gala dinner menyambut kepala negara atau pemerintahan asing yang menjadi tamu resmi negara. Saya sering bertemu Presiden dalam acara-acara kenegaraan atau hari-hari besar nasional yang bisa dilihat oleh umum. Tapi kami tak pernah berbicara perkara yang sedang ditangani MK.

Meski dalam beberapa hal saya mengkritik SBY, dalam hal ini saya jujur memuji SBY. Dia tidak pernah menanyakan perkara apa pun ketika bertemu dengan saya. Memang SBY pernah menghubungi saya menanyakan vonis MK yang sudah diputus, bukan perkara yang sedang diperiksa.

Misalnya saat MK memutus bahwa paspor dan KTP bisa dipergunakan untuk memilih di TPS, SBY menelepon saya untuk memastikan apa benar vonisnya begitu dan bagaimana detail teknisnya. Saat MK memutus bahwa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji harus berakhir atau segera diangkat lagi, SBY yang belum mendapat salinan vonis langsung menelepon saya untuk memastikan.

”Saya ingin tahu dari Pak Mahfud agar nanti Presiden tidak salah dalam melaksanakan vonis MK,” kata SBY ketika itu. Jadi kalau Presiden menghubungi Ketua MK tidak boleh membicarakan perkara yang sedang berjalan atau sesuatu yang berpotensi menjadi perkara di MK.

Paling banter Presiden hanya boleh menanyakan perkara yang sudah divonis untuk memastikan kebenaran isinya. Mendapat penjelasan itu, wartawanmasihmengejarsaya dengan pertanyaan, ”Apa Ketua MK dan hakim-hakim MK benar-benar tidak pernah bertemu secara terbatas dengan Presiden?” Saya jawab, tentu pernah.

Ketika anak saya akan menikah saya bertemu Presiden untuk menyampaikan undangan langsung secara pribadi. Saat akan menggelar konferensi internasional antar-MK sedunia, kami para hakim MK menemui Presiden secara khusus untuk menyampaikan permohonan membuka dan memberi amanat. Tapi tak pernah sekali pun MK bertemu dengan Presiden untuk membicarakan perkara yang sedangditanganiatausesuatuyang berpotensi menjadi perkara di MK. Itu haram hukumnya.

MOH MAHFUD MD

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN): Ketua MK-RI 2008-2013  [SNC]

(BERITA TERKINI)