(BERITA TERKINI) - Kamis malam, 1 September 2016, sekitar
pukul 19.30 WIB ada panggilan masuk ke handphone saya. Dengan agak
malas karena capai setelah beberapa jam mengetik untuk menyiapkan naskah
orasi, saya angkat handphone itu.
Ternyata yang menelepon adalah wartawan sebuah media online terkemuka.
Meski agak malas untuk diwawancarai, saya tergelitik juga atas
pertanyaannya. ”Pak, hari ini Presiden memanggil para hakim MK untuk
membicarakan judicial review atas UU Tax Amnesty. Bagaimana menurut
Bapak?” tanya wartawan itu dari ujung telepon.
”Haaah , Presiden memanggil hakim MK?” saya balik bertanya. ”Tak mungkin
Presiden memanggil hakim-hakim MK, tak mungkin pula hakim-hakim MK mau
dipanggil oleh Presiden. Sebab Presiden dan para hakim MK pasti tahu
bahwa hal itu tidak boleh dilakukan,” sambung saya. Wartawan itu
berusaha meyakinkan saya dengan cerita agak detail bahwa Presiden memang
memanggil hakim-hakim MK pada Kamis kemarin.
Saya pun berusaha meyakinkan wartawan tersebut bahwa tak mungkin
hakim-hakim MK mau dipanggil oleh Presiden dan tak mungkin Presiden
memanggil hakim-hakim MK untuk membicarakan perkara yang sedang
berlangsung. ”Itu hal yang dilarang, baik oleh hukum maupun oleh etika,”
jawab saya. Kemudian saya pun menjelaskan, mungkin saja hakim-hakim MK
bertemu dengan Presiden, tetapi tak mungkin membicarakan perkara yang
sedang ditangani MK.
”Bagaimana menurut aturan dan menurut pengalaman Bapak?” tanya wartawan
itu lagi. Dengan tetap yakin bahwa tak mungkin Presiden memanggil
hakim-hakim MK dan tak mungkin hakim-hakim MK begitu bodoh untuk mau
dipanggil oleh Presiden, saya jelaskan kepada wartawan itu. Anda boleh
cek ke mana pun dan kepada siapa pun, termasuk kepada (mantan) Presiden
SBY dan orang-orang dekatnya.
Selama memimpin MK saya tak pernah dipanggil oleh Presiden atau menghadap Presiden untuk membicarakan perkara. Itu haram hukumnya.
Presiden SBY dan saya sama-sama tahu bahwa kami tidak boleh membicarakan
perkara di luar sidang resmi MK yang terbuka untuk umum. Ketika dulu MK
menangani perkara hasil Pilpres 2009, saat kemenangan pasangan
SBY-Boediono digugat oleh dua pasangan lainnya, ada isu berembus kencang
bahwa Ketua MK bertemu Presiden pada 01.00 dini hari di Cikeas.
Dua hari menjelang pengucapan putusan atas sengketa hasil pilpres itu,
isu tersebut menyeruak melalui SMS berantai dan beberapa media online.
Teman saya yang wartawan senior, Freddy Ndolu, pukul 05.00 WIB menelepon
saya. ”Pak Ketua, ini santer berita, Pak Ketua tadi bertemu Pak SBY di
Cikeas untuk mengatur putusan. Apa boleh begitu?” tanyanya dengan
serius. Saya jawab, itu berita sampah.
”Sudah beberapa hari saya bersama
hakim-hakim MK danpara panitera tidurdiGedung MKuntukmenyiapkanvonis.
Sejak kemarin saya bersama mereka diGedung MK dan saya tidak ke
mana-mana,” jawab saya. Sambil bercanda saya jelaskan kepada Freddy, tak
mungkin SBY memanggil saya di tengah malam karena itu waktunya tidur
dan Presiden pasti mengantuk. Saya pun tidak mau dipanggil Presiden di
tengah malam karena saya juga mengantuk.
”Menurut hukum, Presiden tidak boleh memanggil Ketua MK, tetapi Ketua MK
boleh memanggil Presiden untuk hadir di persidangan,” kata saya. Apakah
sebagai ketua MK saya tak pernah bertemu dengan Presiden? Tentu sering
sekali, tetapi tidak pernah membicarakan perkara dan tidak hanya dua
pihak.
Saya sering bertemu Presiden dalam acara pertemuan rutin antarpimpinan
lembaga negara. Saya sering bertemu dan duduk semeja dengan Presiden
dalam acara gala dinner menyambut kepala negara atau pemerintahan asing
yang menjadi tamu resmi negara. Saya sering bertemu Presiden dalam
acara-acara kenegaraan atau hari-hari besar nasional yang bisa dilihat
oleh umum. Tapi kami tak pernah berbicara perkara yang sedang ditangani
MK.
Meski dalam beberapa hal saya mengkritik SBY, dalam hal ini saya jujur
memuji SBY. Dia tidak pernah menanyakan perkara apa pun ketika bertemu
dengan saya. Memang SBY pernah menghubungi saya menanyakan vonis MK yang
sudah diputus, bukan perkara yang sedang diperiksa.
Misalnya saat MK memutus bahwa paspor dan KTP bisa dipergunakan untuk
memilih di TPS, SBY menelepon saya untuk memastikan apa benar vonisnya
begitu dan bagaimana detail teknisnya. Saat MK memutus bahwa jabatan
Jaksa Agung Hendarman Supandji harus berakhir atau segera diangkat lagi,
SBY yang belum mendapat salinan vonis langsung menelepon saya untuk
memastikan.
”Saya ingin tahu dari Pak Mahfud agar nanti Presiden tidak salah dalam
melaksanakan vonis MK,” kata SBY ketika itu. Jadi kalau Presiden
menghubungi Ketua MK tidak boleh membicarakan perkara yang sedang
berjalan atau sesuatu yang berpotensi menjadi perkara di MK.
Paling banter Presiden hanya boleh menanyakan perkara yang sudah divonis
untuk memastikan kebenaran isinya. Mendapat penjelasan itu,
wartawanmasihmengejarsaya dengan pertanyaan, ”Apa Ketua MK dan
hakim-hakim MK benar-benar tidak pernah bertemu secara terbatas dengan
Presiden?” Saya jawab, tentu pernah.
Ketika anak saya akan menikah saya bertemu Presiden untuk menyampaikan
undangan langsung secara pribadi. Saat akan menggelar konferensi
internasional antar-MK sedunia, kami para hakim MK menemui Presiden
secara khusus untuk menyampaikan permohonan membuka dan memberi amanat.
Tapi tak pernah sekali pun MK bertemu dengan Presiden untuk membicarakan
perkara yang sedangditanganiatausesuatuyang berpotensi menjadi perkara
di MK. Itu haram hukumnya.
MOH MAHFUD MD
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN): Ketua MK-RI 2008-2013 [SNC]
(BERITA TERKINI)
No comments:
Post a Comment