BPI : Diskresi Jokowi Titah Seorang Raja Untuk Legalisasi Koruptor?

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, instruksi Presiden Jokowi mengenai diskresi yang secara langsung disampaikan kepada Kapolri dan Kejagung hingga KPK, mempersoalkan kepala daerah tidak dapat dipidana merupakan bentuk intervensi langsung yang tak dapat dibenarkan dalam hukum.

"Heran seorang Presiden kok seolah berada diatas hukum dengan memberikan instruksi kekebalan hukum bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran baik secara administrasi yang berujung pada pidana, Jokowi harus mengetahui baik pelanggaran administrasi yang merugikan negara adalah tindak pidana korupsi begitu bunyi tegas dalam UU Tipikor”, tegas Panji.

Panji menilai, rezim Jokowi semakin hari semakin jauh dari cita-cita supremasi hukum, hal tersebut bukan isapan jempol belaka.

Pertama, UU Tax Amnesty yang mengampuni para penggemplang pajak termasuk para koruptor.

Kedua, instruksi diskresi kepada para aparat penegak hukum agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah tidak dapat diproses hukum.

"Dengan alasan diskresi Jokowi kepada aparat penegak hukum sama saja mematikan nalar hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dan semoga saja KPK tak terpengaruh dengan diskresi tersebut, karena jika diskresi tersebut dipakai dalil hukum untuk mengesampingkan tindak pidana, maka jelas tujuan diskresi Jokowi yaitu melegaliasasi koruptor dan hal tersebut pula yang akan menempatkan posisi Jokowi diatas hukum Indonesia, dan pantasnya kebijakan tersebut keluar dari seorang raja bukan seorang Presiden di negara hukum”, tutup Panji.
Bimata Politica Indonesia (BPI)