Dahsyat... "Hutang Indonesia Sudah Mencapai Rp.5400 triliun "

JAKARTA (BERITA UPDATE TERKINI) -
ANALIS Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan, keinginan pemerintah yang melakukan penambahan utang hanya akan mempersulit perekonomian dan menambah beban bagi rakyat Indonesia.

“Negara yang bergantung pada utang sudah pasti perekonomiannya tidak sehat,” ungkap Dani, di Jakarta, Jumat (1/1).

Ia memaparkan, pemerintah yang bergantung pada utang dalam perekonomiannya cenderung akan eksploitatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pasalnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan akan diarahkan bagaimana kemudian untuk melakukan pembayaran kewajiban dan melunasi utang.

“Kegiatan ekonomi yang dilakukan, jenis penerimaan, pasti alokasinya hanya untuk bayar utang,” tuturnya.

Akibat beban dan kewajiban utang, lanjutnya, SDM dan SDA kita akan dieksploitasi untuk mendapatkan Devisa guna melakukan pembayaran utang.

“Kebijakan penambahan utang adalah kebijakan yang ngawur. Pemerintahan Jokowi-JK makin lama makin ngawur,” lanjut Dani.

Olehnya itu, menurut Dani Setiawan, masyarakat hari ini perlu menyadari bahwa pemerintahan kita saat ini dengan kebijakan yang selalu ingin menambah utang hanya akan membawa bangsa ini ke arah yang tidak baik.

“Masyarakat harus cepat menyadari, kebijakan tersebut akan membawa bangsa ini ke arah yang tidak baik,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 605,3 triliun pada tahun ini. Porsi paling besar akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai dengan Rp 532,4 triliun.

Kemudian penarikan pinjaman luar negeri non SLA (Subsidiary Loan Agreement) sebesar Rp 69,2 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,7 triliun.

Terpisah, pengamat Politik Ubedilah Badrun mengungkapkan, langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK untuk menambah utang bangsa ini tentunya bertolak belakang dengan semangat berdikari secara ekonomi sesuai dengan tuntutan trisakti.

“Bangsa ini tidak akan berdaulat secara ekonomi. Kita akan tergantung pada kepentingan pemilik modal yang meminjamkan dananya ke Indonesia,” kata Ubedilah yang juga Dosen Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia di Jakarta, Jumat (1/1).

Ubedilah melanjutkan, jika pemerintah terus menambah utang tentu akan semakin menambah beban ekonomi nasional. Pasalnya, utang tersebut tentu punya kewajiban untuk dikembalikan.

“Dan bisa saja tentu bangsa kita akan mengalami ketergantungan secara ekonomi dari pemilik modal. Ini kan bertentangan denfan semangat Trisakti,” lanjut Ubedilah.

Seperti diketahui, pemerintah akan menambah utang sebesar Rp605,3 triliun pada tahun ini. Porsi paling besar akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai dengan Rp532,4 triliun.

Kemudian penarikan pinjaman luar negeri non SLA (Subsidiary Loan Agreement) sebesar Rp69,2 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,7 triliun
Sumber : Wartakota.com