(BERITA TERKINI) - Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana mengakui calon petahana Pilkada DKI
Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kampanye negatif
terhadap bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno.
Kampanye negatif ini
berhubungan dengan pernyataan Ahok tentang keikutsertaan Sandiaga dalam
program amnesti pajak.
Sebelumnya, Sandiaga menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik
terhadap harta yang dimiliki.
Namun, Ahok menolak karena sebagai pejabat
dia sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
kepada KPK. Dari LHKPN itulah, kata Ahok, bisa ditelusuri asal harta
seorang pejabat.
Bagi mereka yang bukan pejabat publik, besar harta kekayaannya antara lain bisa dilihat dari laporan pajak.
“Nah kalau yang bukan pejabat itu terlihat di laporan pajaknya. Untuk
orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan
gaya hidupnya, maka pemerintah mengeluarkan tax amnesty,” katanya.
“Nah di situ pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, nggak bayar pajak,” ujar Ahok.
Dadang menilai, respons Ahok terhadap tantangan Sandiaga merupakan
pernyataan panas yang bernuansa kampanye negatif. Meski begitu, Dadang
mengatakan, tindakan Ahok kepada Sandiaga merupakan hal lazim.
“Amerika saja yang menjadi biang demokrasi dunia, kampanye negatif
dianggap lazim. Yang nggak boleh itu black campaign, fitnah-fitnah tidak
sehat, apalagi menggunakan isu SARA,” kata Dadang, di Jakarta, Senin 3
Oktober 2016.
Lebih jauh Dadang mengatakan, pernyataan Ahok tidak perlu direspons
secara berlebihan. Sebab, dalam persaingan jelang Pilgub DKI Jakarta
pasangan calon sangat wajar mempertanyakan isu-isu penting yang dihadapi
oleh pesaingnya.
“Ini bagian dari transparansi calon pejabat publik. Ya perjelas saja
oleh Sandiaga Uno. Saya kira bagus untuk membuat publik mengetahui
segala hal yang berhubungan dengan track record para calon,” tegasnya.
Gaya ‘asal bicara’ Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi
bumerang bagi calon Gubernur DKI petahana ini. Ahok menyebut Sandiaga
Uno sebagai pengemplang pajak, pasalnya menurut Ahok, Sandiaga ikut
program tax amnesty (TA).
Sebelumnya, Sandiaga menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik
terhadap harta yang dimiliki.
Namun, Ahok menolak karena sebagai pejabat
dia sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
kepada KPK. Dari LHKPN itulah, kata Ahok, bisa ditelusuri asal harta
seorang pejabat.
Bagi mereka yang bukan pejabat publik, besar harta kekayaannya antara lain bisa dilihat dari laporan pajak.
“Nah kalau yang bukan pejabat itu terlihat di laporan pajaknya. Untuk
orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan
gaya hidupnya, maka pemerintah mengeluarkan tax amnesty,” katanya.
“Nah di situ pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, nggak bayar pajak,” ujar Ahok.
Belakangan, Presiden Joko Widodo mengaku perusahaan yang dimilikinya
ikut tax amnesty. Sedangkan Jokowi sendiri tidak ikut program
pengampunan pajak tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda
Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak pun menyindir Ahok melalui akun
twitternya @Dahnilanzar.
“Pak @basuki_btp Perusahaan Pak @jokowi Ikut TA lho. Terus? Anda mau bilang Pak @jokowi pengemplang Pajak juga?” sindir Dahnil [ppy]
(BERITA TERKINI)


No comments:
Post a Comment