Ahok Simpan APBD Rp 13,9 T, Jokowi: Saya Dibisiki Menkeu

(BERITA TERKINI) -
Presiden Joko Widodo mengaku sengaja mengungkapkan dana Rp 13,9 triliun yang disimpan di bank umum oleh Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Presiden Jokowi, pernyataan buka-bukaan itu atas permintaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menegaskan jika simpanan bank masih sebanyak itu, surat utang kian bertambah. Ia berpesan agar manajemen keuangan harus semakin diperketat.

"Kalau sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Sekarang sudah blak-blakan. Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja'," tutur Jokowi di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jokowi sempat menyindir Ahok. Pasalnya, DKI Jakarta menempati urutan teratas sebagai sepuluh provinsi yang menyimpan dana terbanyak di bank umum. Jokowi menyampaikan data tersebut secara blak-blakan.

"Pak Ahok duitnya emang gede. Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi. Ia meminta kepala daerah, baik wali kota, bupati, hingga gubernur terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi salah satunya dengan mengeluarkan APBD sedini mungkin.

Provinsi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat sebesar Rp 8,034 triliun, diikuti Jawa Timur (Rp 3,947 triliun), Riau (Rp 2,867 triliun), Papua (Rp 2,596 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,467 triliun), Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, Banten Rp 1,527 triliun, Bali Rp 1,464 triliun, dan Aceh Rp 1,446 triliun.

Baca :  Jokowi Sindir Ahok Soal Penyerapan APBD DKI Jakarta

Menanggapi sindiran Jokowi, Ahok berdalih bahwa besarnya simpanan APBD Jakarta karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan sehingga dana belum diserap dengan baik.

"Kita harus lihat, itu kan cuma ngomong doang. Kita mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang lansung," kata Ahok.

Menurut Ahok, Pemerintah Jakarta belum membayar beberapa proyek yang berjalan. Misalnya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. Ahok menuturkan, yang disampaikan Jokowi adalah daerah penerima dana alokasi umum atau DAU, sementara DKI Jakarta tidak menerima dana tersebut.

Besaran simpanan DKI Jakarta senilai Rp 13,9 triliun, kata Ahok, bukan DAU. Sementara provinsi lain yang memiliki simpanan besar tersebut adalah anggaran DAU dari pemerintah pusat.

"DKI itu enggak punya DAU itu bedanya, yang dikritik itu kan yang dapat DAU ditransfer tapi enggak dipakai. Kami DKI itu enggak dikasih DAU."  [tempo]
(BERITA TERKINI)